NERACA

Jakarta – Fase ekspansi yang dicatat oleh industri manufaktur tanah air masih berlanjut sehingga memperpanjang periode selama 32 bulan berturut-turut. Ini berdasarkan laporan S&P Global, yang menunjukkan bahwa Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada bulan April 2024 berada di level 52,9.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, “kondisi pertumbuhan industri manufaktur masih tergolong sehat dan solid. Sejumlah perusahaan kembali menaikkan aktivitas pembelian dan menaikkan stok untuk siap menghadapi pertumbuhan pada bulan-bulan selanjutnya.”

Agus pun menjelaskan, angka PMI manufaktur Indonesia pada April 2024 cukup menggembirakan dan di luar dugaan, mengingat pada bulan lalu terdapat libur nasional 10 hari yang tidak dialami oleh negara-negara lain. Namun, aktivitas industri manufaktur di tanah air masih bergeliat. “Ini yang menjadi kabar gembira, artinya produktivitas tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor,” terangnya.  

Hal yang juga menggembirakan, bahwa PMI manufaktur Indonesia solid dan sehat di tengah-tengah dinamika geopolitik yang menjadi tantangan bagi semua pihak. PMI Manufaktur Indonesia pada April 2024 mampu melampaui PMI Manufaktur ASEAN (51,0). Selain itu juga mengungguli PMI Manufaktur Thailand (48,6), Malaysia (49,0), Myanmar (49,9), Taiwan (50,2), Vietnam (50,3), Filipina (52,2), China (51,4), Jepang (49,6), Korea Selatan (49,4), Inggris (49,1), dan Amerika Serikat (50,0).

“Beberapa negara yang menjadi kompetitor kita pada sektor manufaktur masih mengalami kontraksi seperti Thailand, Malaysia, Jepang dan Korsel. Poin 52,9 ini juga masih di atas rata-rata PMI ASEAN yang tercatat di angka 51,0,” ungkap Agus.

Fase ekspansi PMI Manufaktur pada bulan keempat ini sejalan dengan capaian Indeks Kepercayaan Industri (IKI) bulan April 2024 yang berada di angka 52,3.Berdasarkan laporan IKI, subsektor yang paling optimis dalam enam bulan ke depan adalah industri kertas dan barang kertas, diikuti industri pencetakan dan reproduksi media rekaman, serta industri makanan. Tingkat optimisme yang tinggi ini dikarenakan kepercayaan pelaku usaha terhadap kebijakan pemerintah pusat, dan perbaikan kondisi ekonomi global ke depan.

“Kami tetap fokus menjalankan kebijakan strategis dalam mewujudkan industri yang berdaya saing, yakni melalui program substitusi impor, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dan hilirisasi sumber daya alam,” papar Agus.

Pada kesempatan ini, Agus kembali menegaskan, pihaknya bertekad untuk terus memperjuangkan agar kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dapat dinikmati oleh seluruh sektor industri agar bisa mendongkrak daya saingnya. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian telah mengirimkan surat evaluasi program tersebut ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"HGBT selalu kami akan perjuangkan. Kita semua paham manfaat dari HGBT. Jadi, kami berharap ESDM segera mengeluarkan kebijakan untuk memberikan HGBT sesuai dengan Perpres,” ujar Agus. Perluasan program untuk seluruh industri manufaktur hanya memerlukan 30 persen dari total produksi gas dalam negeri.

“Kami menghendaki semua sektor itu bisa mendapat manfaat dari HGBT, bukan hanya tujuh. Tetapi tujuh saja masih carut marut," imbuh Agus.

Agus pun meminta kementerian terkait dapat melihat cost and benefit dari kepentingan nasional yang utuh, yang akan memiliki manfaat bagi bangsa dan negara.

Direktur Ekonomi S&P Global Market Intelligence Paul Smith menyampaikan, secara keseluruhan, April merupakan bulan yang positif untuk perekonomian manufaktur Indonesia, dengan output dan permintaan baru yang naik sejak bulan Maret pada tingkat lumayan baik di tengah laporan kondisi permintaan yang positif. Hal tersebut mempengaruhi perusahaan untuk mendorong aktivitas pembelian dan menaikkan stok sebagai langkah antisipasi pertumbuhan pada bulan-bulan mendatang.

Sebelumnya, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LPEM FEB) Universitas Indonesia, Kiki Verico menyatakan bahwa Indonesia saat ini tidak dalam fase deindustrialisasi. Pengertian deindustrialisasi itu, menurutnya, dialami oleh negara yang sudah mencapai tahap advanced manufacturing atau maju manufakturnya lalu menurun (sunset), dan mulai digantikan negara lain yang manufakturnya baru take-off (sunrise).

“Negara industri maju itu lalu bergeser backbone ekonominya dari industri manufaktur ke sektor jasa,” terang Kiki.

Kiki menekankan, kementerian lain perlu mendukung langkah yang telah dijalankan oleh Kemenperin untuk memperkuat sektor industri manufaktur. Sebab, ke depannya bisa meningkatkan ekspor Indonesia dan memberikan sumbangan lebih besar bagi perekonomian nasional.

“Jadi, bagaimana kita menarik investasi masuk kemudian meningkatkan ekspor. Nah, di sini peran Kemenperin bersama Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Investasi (BKPM) harus harmonis, termasuk kebijakannya. Jangan sampai kebijakan di perindustrian itu mendukung industri, sedangkan perdagangan dan investasinya tidak, kan jadi repot,” ungkap Kiki.