NERACA

Berlin – Wakil Menteri  Perdagangan  Jerry  Sambuaga menekankan, baik Jerman maupun Indonesia,  memegang posisi penting dalam konteks regional masing-masing. Dalam pertemuan bilateral dengan  Jerman, Indonesia menyuarakan kritik terhadap European Union Deforestation-free Regulation (EUDR).

Hal tersebut diterangkan Jerry usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga  Hartarto bertemu Wakil Kanselir sekaligus Menteri Perekonomian dan Aksi Iklim Republik Federal   Jerman Robert Habeck di Berlin, Jerman.

Pertemuan bilateral tersebut membahas sejumlah potensi kerja sama di bidang industri, perdagangan dan investasi, energi, dan pengembangan sumber daya manusia.

"Dalam hal kebijakan lingkungan dan keberlanjutan, Indonesia mengedepankan keadilan. Implementasi   EUDR jelas akan merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan penting Indonesia, seperti kakao, kopi, karet, produk kayu, dan kelapa sawit," terang Jerry.

Jerry melanjutkan, langkah Indonesia tersebut mendapat dukungan dari negara-negara yang berpikiran   sama, salah satunya Amerika Serikat (AS). 

Pada pertemuan dewan Agriculture Fisheries Council Configuration (AGRIFISH), sebanyak 20 dari 27   negara juga menyerukan penundaan EUDR, termasuk Jerman.

Jerry juga berujar,  pertemuan bilateral Indonesia-Jerman tersebut juga mengangkat penyelesaian   perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Indonesia meminta Uni Eropa (UE) mengadopsi pendekatan pragmatis dan fleksibel untuk mencapai solusi yang disepakati bersama.

"Indonesia mendorong percepatan penyelesaian IEU-CEPA tahun ini. Terkait hal itu, Indonesia meminta Jerman untuk menyampaikan kepada negosiator UE agar fleksibel untuk mencapaisolusi yang disepakati  bersama. Kami berharap IEU-CEPA selesai dengan semangat yang ditunjukkan Kanselir Jerman Olaf  Scholz saat menyambut Presiden RI Joko Widodo di sela-sela perhelatan Hannover Messe 2023 silam," ujar Jerry.

Melalui pertemuan bilateral tersebut, Indonesia juga menyampaikan kesiapan bekerja sama dengan  Jerman dan anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) lainnya. Hal ini  khususnya untuk mengimplementasikan Program Kerja Bersama OECD–Indonesia 2022--2025.

"Jerman berdiri sebagai ekonomi terbesar di UE sementara Indonesia di ASEAN. Kami sampaikan dalam  pertemuan, Indonesia siap bekerja sama dengan Jerman dan anggota OECD lain terkait Program Kerja   Bersama OECD–Indonesia 2022--2025. Indonesia juga meminta dukungan berkelanjutan Jerman dalam  langkah selanjutnya, seperti peta jalan aksesi, tinjauan teknis, dan kegiatan lain untuk memenuhi  persyaratan aksesinya, termasuk semua dukungan sumber daya yang diperlukan," papar Jerry.

Kebijakan European Union Deforestasion-Free Regulation (EUDR) yang diberlakukan oleh UE (Uni Eropa) akan memberikan dampak signifikan kepada petani sawit. Sebab, ada kesenjangan antara regulasi EUDR dan kondisi di lapangan yang dihadapi petani sawit sehari-hari.

Regulasi tersebut memberlakukan benchmarking atau pengelompokan negara eksportir berdasarkan tingkat resiko deforestasi, yakni ‘Tinggi Resiko’, ‘Resiko Menengah’ dan ‘Rendah Resiko’.

Berdasarkan standard UE, Indonesia dinilai sebagai negara dengan penghasil komoditas yang memiliki resiko deforestasi tinggi, salah satunya melalui ekspor minyak kelapa sawit. Padahal pola budidaya kelapa sawit yang diterapkan sudah menggunakan pola sustaianable (keberlanjutan). Hal ini dibuktikan dengan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

“Kita tidak mau dituduh tidak sustainable, sebab kita sudah memenuhi persyaratan tapi mengapa masih mempunyai hambatan-hambatan. Sebab kita sudah mempunyai ISPO, dimana didalam ISPO tersebiut sudah memenuhi persyaratan EU diantaranya masalah tuduhan deforestasi,” ungkap Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa dan Sumber Daya Alam, Musdhalifah Machmud.

Sehingga menurut Musdhalifah,  seharusnya dengan adanya sertifikasi ISPO sudah cukup untuk membuktikan bahwa komoditas sawit Indonesia bebas deforestasi. "Ini yang kita usahakan agar mereka tahu kita sudah punya sertifikat keberlanjutan ISPO yang sebenarnya cukup untuk bisa ekspor ke Uni Eropa," jelas Musdhalifah.

Kadiv Perusahaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Achmad Maulizal Sutawijaya pun membenarkan pentingnya sertifikasi ISPO untuk pembuktian bahwa kelapa sawit di Indonesia telah sustainable.

Lebih lanjut, Maulizal menjelaskan betapa pentingnya komoditas kelapa sawit bagi Indonesia. Sebab jika kelapa sawit di Indonesia terhenti bukan hanya industri yang terkena dampaknya, tapi juga petani.

Berdasarkan catatan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bahwa ada sekitar 2,4 juta petani swadaya yang melibatkan 4,6 juta pekerja. Artinya, jika sampai komdoditas kelapa sawit ini terpukul oleh aturan EUDR maka akan ada jutaan petani dan pekerja yang ikut merasakan dampaknya.

Menanggapi hal tersebut, Mauli mengungkapkan, selain mendorong sertifikasi ISPO juga kampanye positif juga harus semakin agresif dilakukan oleh negara-negara yang selama ini diskriminatif dalam perdagangan minyak sawit, seperti negara-negara Uni Eropa.