Ketersediaan stok gas akan semakin besar seiring dengan terus ditemukannya cadangan gas. Bahkan berdasarkan neraca gas bumi 2023-2032 terungkap bahwa surplus gas bisa terjadi mulai 2025.“Indonesia bakal surplus gas hingga 2035. Pasokan gas nanti ada dari Bontang, Tangguh, serta dari proyek Masela. Ini gasnya bisa juga untuk domestik, terutama pembangkit listrik dan industri,” kata Rizal Fajar Muttaqien, Koordinator Penyiapan Program Migas Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam webinar di Jakarta, Rabu (28/2).

Menurutnya, untuk mengatasi kelebihan pasokan tersebut perlu disiapkan calon pembeli gas dari dalam negeri sehingga gas bisa dimanfaatkan tidak langsung dijual atau diekspor. Oleh karena itu, konektivitas menjadi isu utama dalam penyaluran gas.

Disampaikannya, pemerintah sebenarnya sudah berinisiatif mengisi gap antara sumber pasokan gas dan wilayah yang membutuhkan gas. Ini bisa dilihat dari proyek pipa gas transmisi ruas Cirebon – Semarang (Cisem) yang ditargetkan bisa rampung pada Agustus nanti untuk tahap I. “Sekarang hampir tersambung dari Sumatera hingga ke Jawa,” ujar Rizal.

Kebutuhan gas domestik sebenarnya sudah mengalami pertumbuhan. Penurunan ekspor gas dimulai 2012, sejalan penggunaan gas untuk dalam negeri juga mulai meningkat, namun pertumbuhannya sejak saat itu hanya dikisaran 1% setiap tahunnya. Tahun 2022 dari total produksi gas sebesar 5.474 ribu kaki kubik per hari (MMscfd) 68% di antaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan sisanya sebesar 32% diekspor.

Rizal mengungkapkan, gas memiliki peran penting termasuk dalam pemenuhan energi di masa depan. Apalagi dengan emisi yang lebih rendah otomatis dengan peningkatan penggunaan gas maka emisi secara keseluruhan juga bisa ditekan.“Gas bisa memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi. Setelah 2060 memang sudah tidak ada gas dalam RUPTL tapi masih ada untuk transportasi. Untuk industri dan gas ini sumber daya energi yang bersih,” jelas Rizal.

Namun penurunan harga gas atau harga gas bumi tertentu (HGBT) berdampak pula pada penerimaan negara. Dirinya pun masih harus mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan tersebut,”Kemenprin juga sudah mengsulkan usulan untuk perpanjangan atau keberlanjutan kebijakan HGBT,hanya kami dari ESDM masih menunggu evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan HGBT yang sudah berjalan selama ini, “tegasnya.

Tercatat penurunan penerimaan negara akibat kebijakan HGBT sebesar USD6 per MMBTU lebih dari US $ 1 miliar atau sekitar Rp 15,68 triliun. Sementara Chairman Indonesia Gas Sociaty (IGS) Aris Mulya membeberkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi RI dalam pengembangan gas dalam negeri.

Menurut Aris tantangan yang dimaksud besarasal dari sector hulu, hilir, hingga regulasi. Dari sektor hulu, Aris menyebut tingginya resiko pengembagnagn hulu migas  berdampak rendahnya investasi yang masuk. “Dari sektor hulu, kita tahu sektor hulu merupakan pengembangan industri yang berisiko tinggi dan berdampak pada bagaimana kita undang investor masuk dalam usaha industri hulu, “ujarnya.

Kata Kepala Satuan Pengembangan Teknologi dan Managemen Aset PT PLN Indonesia Power (PT PLN IP), Tarwaji Warsokusumo, Duck Curve yang terjadi di USA jangan pula terjadi di Indonesia ini, PLN harus bisa memberikan kehandalannya dalam memproduksi daya listrinya, tentunya dengan meningkatkan kapasitas PLTGU agar daya listrik bisa, “Untuk itu kita harus membutuhkan pembangkit yang begitu cepat respon. Di California sendiri membutuhkan pembangkit 13.000mega wattuntuk menstabilkan jaringan injterkoneksi,”tuturnya.