NERACA

Jakarta – Pemerintah terus mendorong pemanfaatan gas bumi melalui berbagai program misalnya, jaringan gas kota (Jargas) dan juga Compressed Natural Gas (CNG). Pengoptimalan pemanfaatan gas gumi dalam negeri diyakini selain akan mendekatkan akses energi kepada masyarkat juga berpotensi mengurangi subsidi dan impor LPG.

"Jargas yang telah terpasang saat ini sekitar 900 ribu sambungan rumah. Jika jumlah Jargas tersebut diasumsikan menggantikan LPG 3 kg, maka setara dengan penghematan subsidi LPG sekitar Rp1,6 triliun dan penghematan devisa sekitar US$ 140 juta," ungkap Kepala LEMIGAS Direktorat Jenderal Migas Ariana Soemanto di Jakarta.

Selain itu, berdasarkan kalkulasi LEMIGAS terdapat penurunan emisi dari penggunaan gas dalam bentuk gas pipa serta CNG dibandingkan penggunaan LPG. Ini tentu makin menguatkan posisi gas sebagai pilihan utama di era transisi energi.

"Yang juga penting bahwa pemanfaatan gas bumi tersebut (jargas) akan menurunkan emisi sekitar 12% dibanding LPG. Sedangkan di sektor industri, pemanfaatan gas bumi (compressed natural gas/CNG) yang umumnya mensubstitusi solar, akan menurunkan emisi sekitar 23%", ujar Ariana.

Saat ini Pemerintah mencatat realiasasi pemanfaatan gas bumi untuk dalam negeri tahun 2023 mencapai 68,2% dan sisanya untuk ekspor.

Sementara itu, Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tutuka Ariadji menyatakan pemerintah berkomitmen agar konsumen gas di dalam negeri bisa terus meningkat.

Berdasarkan data realisasi tahun 2023, pemanfaatan gas bumi untuk dalam negeri sebesar 3.745 MMscfd (juta kaki kubik per hari) atau 68,2%. Pemanfaatan gas bumi dalam negeri tersebut mayoritas dialokasikan untuk sektor industri sebesar 1.516 MMscfd. Sedangkan untuk Jargas sekitar 16 MMscfd. Saat ini jargas yang telah terpasang untuk sekitar 900 ribu sambungan rumah (SR), dan akan terus diperluas kedepan.

"Pemanfaatan gas dalam negeri saat ini sudah mencapai 68,2%. Jadi 2/3-nya untuk dalam negeri. Terutama untuk kebutuhan industri," ujar Tutuka beberapa waktu yang lalu.

Dalam berbagai kesempatan berbeda, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menekankan pentingnya gas bumi dalam transisi energi fosil ke EBT yang ramah lingkungan sesuai target Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat. Gas bumi akan menjadi jembatan penerapan EBT seratus persen.

"Bagi Indonesia, selama transisi menuju Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060, minyak dan gas akan terus memainkan peran penting dalam mengamankan pasokan energi, khususnya di bidang transportasi dan pembangkit listrik. Gas akan digunakan untuk menjembatani 100% penerapan pembangkit energi terbarukan," kata Arifin ditempat terpisah.

Menurut Arifin, gas bumi menjadi faktor penting dalam transisi energi di Indonesia dan untuk sebagai respons terhadap peningkatan permintaan dalam negeri, Pemerintah secara aktif mengupayakan perluasan infrastruktur gas untuk memfasilitasi integrasi pasokan dan permintaan yang lancar. 

Sebelumnya, Kepala BPH Migas Erika Retnowati pun mengungkapkan, dalam rangka percepatan transisi energi, BPH Migas terus berupaya mendorong peningkatan konsumsi gas dalam negeri dan memberikan kepastian kepada pelaku usaha sektor gas bumi untuk berinvestasi. “Untuk kinerja sub sektor gas bumi, tahun ini, BPH Migas telah menetapkan dua penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa (sebesar 100% dari target), yaitu penetapan tarif untuk PT Persada Agung Energi dan PT Pertamina Gas untuk PT Petro Kimia Gresik," kata Erika di Bogor.

Erika melanjutkan, BPH Migas juga telah mendukung penyediaan energi bersih yang terjangkau melalui penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.

"Di tahun 2023 ini telah ditetapkan harga gas bumi untuk 6 kabupaten/kota (mencapai 100% dari target). Selain itu, dalam hal pembangunan infrastruktur gas bumi melalui pipa, saat ini telah mencapai 22.478,62 km (sebesar 103% dari target 21.900 km) yang meliputi panjang pipa transmisi sebesar 5.360,46 km, panjang pipa distribusi sebesar 6.241,03 km dan panjang pipa jargas sebesar 10.877,13 km," papar Erika.

Indonesia memiliki target Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada bauran energi nasional pada tahun 2025. Kebijakan ini, yang dipadukan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi hingga 29% pada tahun 2030, merupakan upaya yang jelas menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.