NERACA

Jakarta – Pemerintah Indonesia menanggapi dengan tegas kebijakan Amerika Serikat (AS) yang memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen terhadap sejumlah produk ekspor nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tunduk pada tekanan sepihak dari negara mana pun.

“Indonesia adalah negara merdeka yang tidak bisa ditekan oleh kebijakan sepihak dari negara mana pun,” ujar Presiden Prabowo di Jakarta.

Menurut Presiden Prabowo, Indonesia memiliki prinsip untuk menjaga martabat dan kedaulatan ekonomi, serta memperjuangkan sistem perdagangan yang adil, setara, dan saling menguntungkan.

Pemerintah memilih langkah diplomatik dengan mengedepankan dialog. Delegasi tingkat tinggi telah dikirim ke Washington untuk membahas jalan keluar terbaik.

“Kami terbuka untuk berdiskusi, namun kami akan tetap menjaga prinsip untuk melindungi kepentingan nasional dan tidak mengorbankan sektor-sektor strategis,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menilai bahwa negosiasi harus dilakukan dari posisi yang kuat, bukan dalam posisi tertekan oleh keputusan sepihak.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan ekonomi nasional. “Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mendukung sektor-sektor yang terdampak, seperti industri padat karya dan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah),” kata Presiden Prabowo.

Hal ini, menurut Presiden Prabowo, menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat daya saing domestik dan memperluas pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan bahwa pemerintah tengah menyusun lima kesepakatan strategis dengan pihak AS untuk memitigasi dampak kebijakan tarif.

“Kami sudah bertemu Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan menyampaikan kesiapan Indonesia untuk bernegosiasi demi solusi yang lebih adil,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan bahwa Indonesia tidak menolak kerja sama, namun akan tetap menjaga kedaulatan ekonominya. Sri Mulyani juga melaporkan hasil kunjungannya kepada Presiden Prabowo.

“Presiden menyambut baik langkah-langkah ini dan mendukung penuh upaya tim ekonomi nasional,” kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, sinergi antara diplomasi dan penguatan ekonomi dalam negeri menjadi kunci menghadapi tantangan global.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil bersifat responsif, terukur, dan kolaboratif. Indonesia tidak hanya berfokus pada solusi jangka pendek, tetapi juga mempersiapkan kebijakan jangka panjang yang akan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi domestik, melindungi pelaku usaha nasional, dan memastikan bahwa Indonesia tetap berdiri tegak sebagai negara yang dihormati di panggung internasional.

Lebih lanjut, dalam langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan dagang internasional, pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Negosiasi Tarif Trump.

Satgas ini bertugas merumuskan dan menjalankan strategi diplomasi dagang yang efektif dalam merespons kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah membentuk tiga Satgas untuk mempercepat proses negosiasi tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

“Bapak Presiden sudah menyetujui ada tiga satgas yang dibentuk,” kata Airlangga dalam keterangannya.

Airlangga juga menjelaskan bahwa negosiasi antara pemerintah RI dan AS bertujuan untuk mencapai win-win solution atau kesepakatan yang saling menguntungkan. Selain itu, langkah perundingan ini sesuai dengan arahan Presiden yang menekankan pentingnya tidak membeda-bedakan negara dalam kebijakan perdagangan.

“Secara geopolitik, tentu Indonesia dianggap penting oleh Amerika,” ucap Airlangga.

Lebih lanjut, pemerintah juga akan membentuk Satgas Deregulasi Kebijakan untuk menyesuaikan kebijakan dalam negeri dengan tantangan global.

“Deregulasi itu semua yang kemarin diarahkan oleh Bapak Presiden, baik itu terkait dengan ekspor, impor, serta TKDN yang kaitannya dengan information and communication technology (ICT),” ujar Airlangga.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pemerintah masih merumuskan poin-poin penting sebagai dasar pembentukan keppres. Tiga Satgas tersebut diharapkan mampu memperkuat iklim investasi dan mempercepat perizinan berusaha.