NERACA

Jakarta – Dalam debat Calon Presiden (Capres) tahap pertama, Capres Prabowo Subianto sempat bertanya ke Capres Ganjar Pranowo soal program kesejahteraan kelompok rentan. Pasalnya Prabowo masih mendapat keluhan dari petani khususnya di Jawa Tengah yang sulit mendapatkan pupuk, padahal sudah ada Kartu Tani yang diluncurkan oleh Ganjar.  

Dalam sambutannya kepada para penyuluh pertanian dan babinsa se Jawa Tengah di Pekalongan, Presiden Jokowi berjanji akan menambah subsidi pupuk, guna menjawab keluhan para petani soal kelangkaan pupuk yang tengah mereka alami. Menurut Jokowi, isu pupuk akan segera diselesaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan tahun depan akan dikontrol terus agar tidak ada masalah distribusi di lapangan. “Subsidi pupuknya akan saya tambah, karena suplai pupuknya juga ada,” kata Presiden.  

Namun, dia mengaku belum bisa mengumumkan jumlah tambahan subsidi pupuk karena perlu dibahas lebih lanjut dengan Menteri Keuangan dan harus disetujui oleh DPR RI. Lebih lanjut Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah telah menyederhanakan prosedur bagi para petani yang membutuhkan pupuk bersubsidi.

Jika sebelumnya petani harus menunjukkan Kartu Tani untuk bisa memperoleh pupuk bersubsidi, saat ini di sejumlah daerah tertentu petani hanya tinggal menunjukkan KTP untuk mendapat pupuk bersubsidi. “Saya sudah menyetujui untuk pembelian pupuk asal di KTP ada tulisan ‘petani’ silakan itu dipakai (untuk mendapat pupuk bersubsidi). Jadi bisa pakai Kartu Tani bisa juga memakai KTP,” kata dia.

Fokus pemerintah untuk menangani isu pupuk ini dianggapnya penting guna meningkatkan produksi pangan di Indonesia. “Kalau nanti produksinya melimpah ini pasti untuk para petani senang,” tutur Jokowi. Selain untuk meningkatkan produksi, perluasan akses pupuk bersubsidi untuk para petani diharapkan bisa menekan dampak fenomena El Nino yang berujung pada impor hasil pertanian.

“Nah ke depan bagaimana kita bisa menekan impor tahun depan, karena sekarang ini impor kita 3,5 juta (beras) itu bisa naik lagi, kalau kita tidak tekan dari sekarang,” kata Mentan Amran, awal Desember lalu. Selain itu, dia juga meminta kepada para petani untuk mempercepat tanam agar Indonesia kembali bangkit dengan meletakkan pondasi yang kuat untuk mewujudkan swasembada.

Sebelumnya, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) mengharapkan petani mendapat kemudahan dalam cara memperoleh pupuk subsidi, misalnya cukup membawa KTP sudah bisa menebus penyubur tanaman tersebut. Menurut Ketua KTNA Jawa Barat Otong Wiranta, penyaluran pupuk subsidi masih banyak menghadapi kendala di lapangan, misalnya petani belum terdaftar atau ada petani yang sudah terdaftar, tapi tidak menebus pupuk subsidi.

"Artinya, masih banyak petani belum mengerti sepenuhnya tentang mekanisme mendapatkan pupuk, apalagi kemudian ada perubahan tradisi dari konvensional ke elektronik, dari manual ke online," katanya. Padahal, di sisi lain, tambahnya, petani dengan tingkat pendidikan rendah hanya mengharapkan kemudahan dalam menebus pupuk. "Jika meminta petani untuk menebus pupuk subsidi juga akan sulit, sehingga peran penyuluh sangat penting dalam membantu petani," katanya saat webinar "Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi: iPubers".

Kendala lain, ungkap Otong, jaringan internet yang belum semuanya terkoneksi, sehingga banyak kembali ke transaksi manual, selain juga validitas data perlu terus dilakukan penyesuaian karena berakibat kepada alokasi dan realisasinya. Dikatakannya, karena beberapa masalah tersebut kebijakan penyaluran di masing-masing daerah akhirnya juga berbeda-beda, seperti di suatu daerah ada yang membagi rata jatah pupuk subsidi, tapi daerah lain memberikan sesuai dosis yang telah ditetapkan pemerintah.