Oleh: Marwanto Harjowiryono

Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal

Sekilas hubungan antara keringnya likuiditas dengan kebijakan fiscal dalam APBN, tidak terkait secara jelas. Namun pelaku usaha belakangan merasakan semakin langkanya likuiditas dalam perekonomian. Lantas, apa yang menjadi penyebab keringnya likuiditas. Adakah pelaksanaan kebijakan fiskal melalui pengelolaan APBN menjadi salah satu penyebabnya ?

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal sangat  ditentukan oleh eksekusi belanja negara  dalam APBN. Alokasi belanja pada berbagai proyek dan kegiatan tidak akan dapat mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian bila belanja dalam DIPA tidak tereksekusi dengan lancar.Namun pembiayaan defisit APBN  akan dapat mempengaruhi likuiditas perekonomian bila defisit APBN sudah mulai dibiayai dari SBN (utang). SBN sebagai instrumen pembiayaan APBN merupakan salah satu alternatif investasi bagi pemilik dana.

Presiden Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Rabu (29/11), menyampaikan agar perbankan tidak mengalokasikan seluruh dananya untuk membeli surat berharga yang diterbitkan oleh BI dan Kemenkeu. Perbankan diharapkan lebih memperhatikan kredit kepada dunia usaha, terutama pada sektor UMKM.

Presiden juga mengingatkan Gubernur BI akan keringnya likuiditas dalam perekonomian sebagai dampak dari kebijakan moneter dan perbankan yang perlu dikawal dengan seksama. Menkeu dan  stake holder APBN juga perlu memperhatikan relatif masih rendahnya penyerapan APBN 2023 yang hingga Oktober baru dapat dieksekusi sebesar 73.4 %. Belanja APBN diharapkan dapat lebih cepat dieksekusi sehingga perekonomian akan semakin tumbuh.

Pada sisi lain, keringnya likuiditas akhir-akhir ini, bisa jadi karena sektor perbankan lebih memilih menempatkan dananya untuk investasi  SBI dan SBN, yang hampir tidak berisiko dengan return yang relatif tinggi. Sementara pemberian kredit pada dunia usaha, masih cukup berisiko dan belum sepenuh bangkit. Kebijakan bank sentral yang belum dapat menurunkan suku bunga, mungkin juga menjadi penyebab tersedotnya likuiditas perekonomian ke sektor perbankan, dan otoritas moneter.

Lantas apakah masih belum tingginya eksekusi belanja negara juga turut menjadi penyebab keringnya likuiditas perekonomian ? Hal ini perlu dimaknai secara lebih hati-hati.

Eksekusi belanja negara selama ini terkonsentrasi pada kuartal terakhir. Kemenkeu telah melakukan berbagai kebijakan untuk mendorong K/L agar dapat melakukan belanja yang relatif merata dan tidak terpusat pada  akhir tahun anggaran. Namun kebiasaan buruk itu belum dapat dihilangkan. Ke depan, Kemenkeu selaku BUN perlumemberikan sanksi kepada K/L yang lambat melakukan eksekusi belanjanya.

Pada sisi lain, kinerja penerimaan perpajakan cukup meyakinkan.  Terjaganya kinerja pendapatan negara, berujung pada surplusnya APBN. Defisit baru terjadi di Oktober lalu. Maknanya,  penerbitan SBN guna menutup defisit masih relatife kecil, hingga tidak terlalu menyebabkan keringnya likuiditas perekonomian.

Untuk mendorong kinerja belanja negara di akhir tahun, Kemenkeu selaku BUN telah menyiapkan perangkat aturan dalam bentuk langkah-langkah akhir tahun. Kebijakan ini efektif dimulai sejak akhir triwulan ketiga pelaksanaan APBN 2023.

Tujuannya, agar K/L memberikan perhatian penuh dalam melakukan eksekusi belanja negara mereka. Juga, agar K/L patuh terhadap  batas waktu pencairan dana,  sehingga proyek dan kegiatan dapat dieksekusi paling lambat minggu ketiga Desember ini. Disiplin dan kepatuhan K/L dalam melakukan eksekusi belanja DIPA menjadi kunci tumbuhnya perekonomian di akhir 2023. Dengan demikian, belanja negara mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tanpa terlalu menekan likuiditas perekonomian.