PERKIRAAN BANK DUNIA: - Jutaan Orang Jatuh Miskin Dampak Perubahan Iklim

 

Jakarta-Bank Dunia memperkirakan bahwa lebih dari 200 juta orang akan terpaksa bermigrasi karena dampak perubahan iklim pada 20250. Selain itu, perubahan iklim juga membuat jutaan orang jatuh miskin. Sementera itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, mengingatkan, agenda iklim tidak bisa dicapai tanpa menimbulkan implikasi ekonomi. Sebab itu, pendanaan merupakan hal yang sangat penting dan esensial untuk menjalankan transisi energi.

 NERACA

“Dan dalam 10 tahun ke depan, perubahan iklim dapat menyebabkan lebih dari 130 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan," ujar Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen dalam kegiatan Climate Change and Indonesia's Future: An Intergenerational Dialogue ,  Senin (27/11).

Kahkonen juga kembali mengingatkan bahwa tidak ada negara di dunia yang kebal terhadap dampak perubahan iklim. “Seperti yang kita semua ketahui dengan baik, frekuensi dan tingkat keparahan kejadian terkait perubahan iklim sudah semakin meningkat. Saat ini, perubahan iklim berdampak pada seluruh populasi, dan kaum muda akan menanggung dampaknya,” tutur dia.

Kahkonen menambahkan, hal ini tak terkecuali di Indonesia, dimana separuh penduduknya berusia di bawah 30 tahun. Oleh karena itu, menurut dia, sangat penting untuk mengajak masyarakat dari semua generasi untuk berpartisipasi dalam diskusi mengenai perubahan iklim.

Bank Dunia percaya, aksi perubahan iklim dapat membantu Indonesia mencapai kemajuan lebih cepat dalam menciptakan kesejahteraan salah satu menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Di sisi lain, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Indonesia terus meningkatkan income per kapita untuk menuju negara maju. Namun di balik usaha tersebut, kenaikan income per kapita tersebut ternyata juga dibarengi dengan kenaikan emisi per kapita. 

Sri Mulyani mengutip data Bank Dunia yang menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil meningkatkan PDB per kapita hingga sekitar US$ 4.000. Tetapi di sisi lain, emisi per kapita juga meningkat hingga 3,0 ton CO2e. “Emisi per kapita naik dua kali lipat sementara income per kapita naik hampir 4 kali lipat,” ujar Sri Mulyani.

Hal ini menggambarkan bahwa kita masih perlu untuk terus meningkatkan kemampuan kita di dalam meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan,” tutur Menkeu.  

Maka dari itu, permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana meningkatkan pendapatan per kapita yang merupakan indikator proksi kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan emisi per kapita.

Hal itu meskipun emisi per kapita Indonesia masih terkecil dibandingkan di antara negara G20. “Di antara negara G20 kita urutan ketiga terendah setelah India dan Brazil,” ujar Sri Mulyani. 

Data World Renounce Institute mencatat, India, Brazil dan Indonesia memiliki emisi per kapita terkecil di antara negara G20. India dan Brazil masing-masing memiliki 2 ton CO2e dan 2,2 ton CO2e emisi per kapita pada tahun 2022. Sementara Indonesia memiliki 2,6 ton CO2e emisi per kapita

Tercatat, negara G20 dengan emisi per kapita tertinggi adalah Canada, dengan 18,7 CO2e dan Australia 17 ton CO2e. Kemudian disusul oleh Arab Saudi di urutan ketiga terbesar dengan emisi per kapita 16,5 ton CO2e dan Amerika Serikat 15,1 CO2e. 

“Tapi bukan berarti emisi per kapita kita terendah, kemudian Indonesia tidak peduli untuk mendesain proses pembangunannya untuk menjaga planet secara bersama. Tantangan kita adalah bagaimana kita menaikkan our prosperity tanpa membuat planet semakin tidak layak ditempati karena perubahan iklim,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu  menambahkan, “Perubahan iklim bukan satu-satunya tantangan. Saat ini Indonesia juga sedang dihadapi dengan dampak dari suku bunga The Fed yang bertahan tinggi untuk waktu yang lebih lama, tensi geopolitik, dan digitalisasi”.

Implikasi Ekonomi

Tidak hanya itu. Sri Mulyani mengingatkan bahwa agenda iklim tidak bisa dicapai tanpa menimbulkan implikasi ekonomi. Maka dari itu, pendanaan merupakan hal yang sangat penting dan esensial untuk menjalankan transisi energi.

“Transisi energi tidak mudah, karena kebutuhan pembangunan pasti meningkat dan tidak kemudian kita (semata-mata) mematikan batu bara dan ganti ke renewable energy tanpa menimbulkan implikasi finansial, ekonomi, sosial, dan bahkan politik,” ujarnya.

“Yang terjadi dalam kebijakan publik dan situasi personal pun kalau kita ingin menggapai cita-cita pasti ada konsekuensinya,” tambah Menkeu. 

Sri Mulyani mengungkapkan, dirinya sudah bertemu dengan berbagai investor agar taksonomi energi hijau dan penghentian PLTU batu bara di dalam negeri bisa didanai oleh pasar modal. Namun memang, untuk mengubah yang sudah ada saat ini dan mencari investor yang fokus pada energi bersih masih sulit. "Saya akui sampai minggu lalu saya di San Fransisco saya bertemu dengan beberapa investor dan fund manager besar itu tidak mudah,” ujarnya. . 

Indonesia sendiri memiliki kesepakatan Just Energy Transition Partnership (JETP) pada KTT G20 di mana Indonesia akan menerima komitmen pendanaan senilai US$ 20 miliar atau Rp 330 triliun dana dari sektor publik dan sektor swasta global. Dalam komitmen ini, Indonesia berupaya mengurangi emisi hingga 290 megaton CO2 pada 2030.

“Untuk itu diperlukan banyak sekali pendanaan terutama untuk pensiun bata bara, akselerasi transformasi ke renewable, juga mendukung komunitas yang terdampak akibat transformasi ini,” ujar Sri Mulyani.

Pada bagian lain, Pemerintah meneken target ambisius untuk mengurangi emisi karbon sebesar 31,9 persen di 2030 dan nol emisi karbon di 2060. Ambisiusnya target ini disebut memerlukan langkah detail dalam implementasinya. Menurut Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (Tiko), target ini tertuang dalam enhanced nationally determined contribution (E-NDC) Indonesia. Target ini perlu dikejar dengan model yang telah dirancang kedepannya.

Sebelumnya, Pemerintah meneken target ambisius untuk mengurangi emisi karbon sebesar 31,9 persen di 2030 dan nol emisi karbon di 2060. Ambisiusnya target ini disebut memerlukan langkah detail dalam implementasinya.

Tiko menyampaikan, pelaksana dari target ini salah satunya adalah korporasi, dimana BUMN ikut terlibat didalamnya. Untuk mengejar itu, pihaknya telah menyusun 5 inisiatif strategis antara lain. Pertama, merumuskan cara untuk membuat pembangkit listrik tenaga uap bertenaga batu bara menjadi lebih bersih. Caranya dengan sistem co-firing, menggunakan bio massa, hingga bahan bakar gas. "Sehingga kita tidak terburu-buru me-retier coal kita tapi bagaimana menghasilkan coal tapi dengan clean coal dan menurunkan emisi (gas) rumah kaca-nya," ujarnya seperti dikutip liputan6.com. .bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Kendaraan Listrik Punya Potensi Besar di Indonesia

NERACA Jakarta - Pakar Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, Prof. Dr. Sri Herianingrum S.E.,…

Pemilu Usai, Jokowi Harap Arus Investasi Meningkat

    NERACA Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap arus modal dan investasi yang masuk ke Indonesia semakin…

Insentif Investasi di IKN Paling Menarik di Indonesia

NERACA Jakarta -Untuk mengejar pertumbuhan investasi dan menarik lebih banyak para investor, beberapa kebijakan telah dikeluarkan pemerintah dan termasuk insentif.…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

Kendaraan Listrik Punya Potensi Besar di Indonesia

NERACA Jakarta - Pakar Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, Prof. Dr. Sri Herianingrum S.E.,…

Pemilu Usai, Jokowi Harap Arus Investasi Meningkat

    NERACA Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap arus modal dan investasi yang masuk ke Indonesia semakin…

Insentif Investasi di IKN Paling Menarik di Indonesia

NERACA Jakarta -Untuk mengejar pertumbuhan investasi dan menarik lebih banyak para investor, beberapa kebijakan telah dikeluarkan pemerintah dan termasuk insentif.…