NERACA
Jakarta – Pemerintah mencatat transaksi pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan usaha mikro kecil dan koperasi (UMKK) melalui katalog elektronik (e-Katalog) sudah mencapai 37 persen. Hal itu seperti disampaikan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi.
"Angka transaksi dengan UMKM sebesar 37 persen tersebut termasuk untuk produknya maupun penyedia jasanya," ujarnya. Ia mengakui produk UMKM yang masuk e-katalog sudah banyak dan terus diupayakan semakin bertambah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
Untuk meningkatkan porsi UMKK, pemerintah daerah dalam pengadaan barang dan jasanya juga diminta mengutamakan produk lokal. Manfaat pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog, di antaranya prosesnya lebih cepat, transparan dan efektif. Selain itu, untuk meningkatkan penyerapan anggaran daerah.
Agar hasilnya efektif, katanya memang harus ada perhatian dan fokus untuk membandingkan produk yang tersedia dengan kualitas lebih baik dan harga lebih kompetitif. "Jadi asal produk tayang di katalog diklik lalu dibeli, tentunya tidak seperti itu. Melainkan harus ada upaya membandingkan kualitas dan spesifikasi produk yang tayang di katalog, kemudian cari harganya yang bagus dan kompetitif," ujarnya.
Sementara itu pembandingnya, kata dia, tidak hanya di dalam katalog, tetapi dibandingkan pula dengan yang ada di luar pasar. Kalau hal demikian bisa diterapkan dengan prinsip efisiensi dan kemanfaatan yang lebih luas. Selain lebih cepat dan efisien, kata dia, begitu produk diklik, keesokan harinya barang sudah dikirim tanpa melalui pengumuman dan proses tender, setidaknya membutuhkan waktu selama 45 hari.
Terkait dengan upaya menghindari markup, menurut dia, menjadi tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memastikan bahwa produk yang dijual di katalog harus dibandingkan dengan produk serupa yang dijual di pasaran. "Kami ingatkan, semua PPK pengadaan barang dan jasa harus lebih fokus, waspada, hati-hati, dan jeli. Sedangkan prinsip membeli barang adalah seirit-iritnya dengan kualitas sebagus-bagusnya," ujarnya.
NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia menawarkan iklim investasi yang kondusif bagi para investor Thailand melalui insentif Kawasan Ekonomi Khusus…
NERACA Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong penguatan strategi pembiayaan inovatif untuk memenuhi kebutuhan…
NERACA Jakarta – Asisten Deputi Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ichsan Zulkarnaen menyatakan bahwa Indonesia…
NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia menawarkan iklim investasi yang kondusif bagi para investor Thailand melalui insentif Kawasan Ekonomi Khusus…
NERACA Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong penguatan strategi pembiayaan inovatif untuk memenuhi kebutuhan…
NERACA Jakarta – Asisten Deputi Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ichsan Zulkarnaen menyatakan bahwa Indonesia…