Jakarta-Kementerian Keuangan menjelaskan berita anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang disebut menjadi penjamin proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). "Itu pakai penjaminan memang, jadi kita menjamin utangnya PT KAI," kata Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo saat ditemui di Perpustakaan Nasional, Jakarta, akhir pekan lalu.

 NERACA

Wahyu menjelaskan APBN bukan memberikan utang, tapi menjamin utang PT KAI. "Dijamin itu artinya diyakini bahwa kualitas kemampuan mengembalikan PT KAI cukup bagus," ujarnya seperti dikutip tempo.co. Hal ini, menurut dia, untuk menjaga kepercayaan diri saja. Lebih jauh, dia optimistis KAI akan bisa mengembalikan pinjaman tersebut.

Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo, ikut menjelaskan perihal Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 89 Tahun 2023 yang menuai kritik. Beleid itu mengatur pelaksanaan pemberian penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana KCJB.

Menurut Prastowo, PMK 89 itu bukan yang pertama. Sebab, pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur. Contohnya adalah Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Batu Bara PT Perusahaan Listrik Negara (Perseo) atau PT PLN 10.000 megawatt tahap 1 dan 2, Proyek Jalan Tol Trans Sumatera, Proyek LRT Jabodebek, Proyek Geothermal atau PLTP Dieng 2 dan Patuha, Proyek Penguatan Jaringan Kelistrikan, dan sebagainya.

“Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digadaikan ke China,” kata Prastowo melalui akun Twitter-nya @prastow, dikutip Jumat.

Prastowo lantas merincikan delapan poin penjelasan soal aturan yang diteken Sri Mulyani dan berlaku pada 11 September 2023 itu. Pertama, pada dasarnya, pemerintah memberikan penjaminan kepada PT KAI sebagai pemegang saham mayoritas kereta cepat agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman.

Tujuannya, kata dia, untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek yang terkait sehingga dapat mengurangi biaya pinjaman. “Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan,” ujarnya.  

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN selalu digunakan secara efektif, bekerja keras dan terus berhasil untuk mengendalikan tantangan pandemi dan sekaligus mempercepat momentum pemulihan ekonomi Indonesia.

"APBN selalu diharapkan menjadi instrumen utama dan diandalkan dalam mengelola berbagai potensi gejolak. APBN harus kita jaga untuk menjadi instrumen yang sehat dan sustainable karena agenda pembangunan kita masih sangat banyak," kata Sri Mulyani.

APBN pun diharapkan akan terus optimal dalam menjalankan perannya sebagai shock absorber terutama menghadapi perekonomian yang penuh ketidakpastian dalam tahun-tahun mendatang. Pada akhirnya, Pemerintah, baik pusat maupun daerah harus terus berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan inflasi yang terjaga, sebagai landasan yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Agenda Prioritas

Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan empat agenda prioritas yang harus diselesaikan, salah satunya adalah pengendalian inflasi. Hal ini salah satunya diduga karena tingkat inflasi yang naik signifikan di 2022 akibat eskalasi tensi geopolitik dibarengi dengan momen pemulihan ekonomi pasca pandemi yang berdampak pada terjadinya gejolak harga komoditas global.

Laju inflasi ini bagaikan termometer yang dapat mengindikasikan kondisi perekonomian. Inflasi yang stabil dan terjaga pada kisaran sasaran inflasi yang telah ditetapkan menjadi kondisi yang ideal bagi perekonomian.

Kemudian pada Agustus 2023, BPS telah merilis Inflasi Indonesia sebesar 3,3 persen year on year (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan inflasi di tahun 2022 yang tercatat sebesar 5,5 persen yoy. Dengan tren yang terus melambat sejak awal tahun, laju inflasi Indonesia perlahan telah bergerak pada kisaran sasaran inflasi yang ditargetkan yaitu 3±1 persen yoy.

Meski harga beberapa komoditas pangan sempat naik sebagai akibat dari dampak El Nino yang juga terjadi di berbagai negara, namun inflasi pangan masih terkendali. Pergerakan inflasi yang terus menurun tentunya tidak terlepas dari kesinambungan kebijakan yang terus secara konsisten dilakukan.

Sinergi yang dilakukan oleh seluruh pihak baik dari sisi otoritas fiskal, moneter, dan sektor riil telah berkontribusi terhadap tingkat harga yang terkendali. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional 2023, Presiden juga telah memberikan arahan bahwa pengendalian inflasi dilakukan melalui bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil.

Sinergi dan inovasi menjadi dua kata kunci penting dalam menjaga stabilitas harga, terutama dalam konteks menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan. Berbagai mitigasi dan langkah kebijakan telah dirancang sebagai bagian dari agenda pengendalian inflasi nasional yang terus di orkestrasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Kelembagaan yang semakin diperkuat baik di pusat dan daerah ditujukan untuk memastikan bahwa stabilitas harga dapat dijaga hingga ke level daerah. Berbagai respon kebijakan terus dirancang untuk mampu menjawab tantangan jangka pendek guna mendukung strategi menjaga inflasi dalam jangka menengah.

Menciptakan keterjangkauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, dan tentunya melakukan komunikasi efektif menjadi pedoman dalam mengimplementasikan strategi pencapaian inflasi baik dari sisi hulu hingga sisi hilir sehingga keseimbangan antara penawaran dan permintaan dapat diciptakan. Adapun, untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi, inflasi yang stabil sangat dibutuhkan.

Dengan tetap memperhatikan situasi ekonomi yang harus terus tumbuh, tingkat inflasi yang optimal harus diciptakan sebagai insentif bagi dunia usaha. Di sisi lain, pergerakan inflasi harus terus dijaga guna menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah.

Akses terhadap pangan tetap perlu dijaga dengan mengendalikan inflasi pangan yang bersifat fluktuatif. Dalam koridor kebijakan fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki fungsi stabilisasi yaitu berperan sebagai shock absorber terhadap gejolak dalam perekonomian.

Pada 2022 ketika inflasi di berbagai negara meningkat secara signifikan, peran APBN dioptimalisasi untuk meredam dampak dari tingginya gejolak harga komoditas global bagi Indonesia. Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah menginisiasi berbagai program perlindungan sosial untuk melindungi kelompok yang miskin dan rentan.

Selain itu, Pemerintah juga melakukan intervensi harga dan menjaga ketersediaan stok dan cadangan pangan untuk menjaga level harga dan mengendalikan inflasi. Komunikasi publik kepada masyarakat juga terus dilakukan sebagai langkah untuk menjaga ekspektasi inflasi.

Pemerintah bersama DPR telah menetapkan asumsi dasar ekonomi makro untuk inflasi di tahun 2024 sebesar 2,8 persen. Hal ini menunjukkan optimisme Pemerintah bahwa laju inflasi di tahun 2024 tetap dapat terkendali dan mampu berada di dalam sasaran inflasi 2,5±1 persen.

Hal ini juga menjadi sinyal bahwa Pemerintah akan terus berkomitmen untuk menjaga inflasi guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan upaya menjaga daya beli di tengah tantangan ke depan yang terus berkembang. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah bersama Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID terus bersinergi dalam menciptakan strategi jangka pendek dan panjang.

Konsistensi dalam menjaga stabilitas harga dalam jangka pendek terus dilakukan sebagai upaya menjaga risiko volatilitas harga pangan pada daya beli masyarakat. Dari sisi produksi pangan, produktivitas sektor pertanian perlu terus ditingkatkan untuk menjaga pasokan yang didukung dengan alokasi anggaran ketahanan pangan. bari/mohar/fba