Pembiaran Kemasan Plastik BPA Dinilai Langgar HAM

Masih adanya dukungan atau pembiaran terhadap beredar luasnya penggunaan senyawa berbahaya Bisfenol A (BPA) pada plastik kemasan pangan dan minuman, akhirnya membuahkan tuntutan yang semakin keras pula. Indonesia tampaknya harus berkaca pada sikap Eropa.

 Di Uni Eropa (UE) misalnya, Koalisi EDC-Free Europe yang merupakan koalisi 70 organisasi yang prihatin dengan besarnya bahaya BPA yang dikonsumsi manusia, telah melancarkan seruan darurat kepada para pemimpin Eropa. Mereka menuntut tindakan segera untuk mengurangi paparan BPA dari kemasan plastik yang meracuni tubuh manusia. 

Bahkan EDC-Free Europe menegaskan bisa terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), apabila peredaran BPA tidak cepat dibatasi dan diregulasi sangat ketat untuk melindungi kesehatan warga Eropa.“Hasil studi biomonitoring manusia di seluruh Eropa pada 2022, mengkonfirmasi kontaminasi luas warga UE dengan BPA,” papar EDC-Free Europe dalam surat yang mereka kirimkan kepada Wakil Presiden Komisi Eropa Timmermans, serta kepada Komisioner Kesehatan dan Keselamatan UE, pada Juli 2023 lalu.

Disebutkan, paparan yang merata terhadap BPA merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi secara internasional dan konstitusi, seperti hak atas kehidupan dan kesehatan, serta hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagaimana diakui oleh Majelis Umum PBB pada Juli 2022,”Kami sangat khawatir mengingat masalah kesehatan yang terkait dengan paparan BPA dan bisfenol lainnya, termasuk efek negatif pada kesehatan anak-anak, perkembangan otak, gangguan fungsi reproduksi, peningkatan risiko obesitas dan diabetes, serta potensi dampak berbahaya pada sistem kekebalan tubuh. Selain itu, BPA juga telah diidentifikasi sebagai masalah yang sangat serius bagi satwa liar,” demikian seruan koalisi yang berpengaruh di Eropa tersebut.

Mereka menegaskan  kepada Komisioner UE bahwa anak-anak adalah korban paling rentan dari BPA. Anak-anak diketahui sangat rentan mengalami dampak negatif pada perkembangan otak dan sistem reproduksi mereka. Koalisi ini tak ayal juga mengkritik  regulasi BPA di Eropa yang selama ini mereka nilai terlalu lambat dan kurang memadai. Itu pula sebabnya, EDC-Free Europe mendesak agar UE segera mengambil langkah-langkah konkret. 

 

BERITA TERKAIT

Gravel Percepat Transformasi Digital Industri Konstruksi di Indonesia

NERACA Jakarta - Gravel, perusahaan teknologi konstruksi di Indonesia, berhasil mendapatkan pendanaan sebesar US$14 juta atau sekitar Rp 216 miliar…

Ketersediaan Rumah Jadi

NERACA Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut ketersediaan hunian atau rumah tinggal bagi penduduk Indonesia menjadi…

Kenaikan Suku Bunga BI Belum Pengaruhi Permintaan Properti

NERACA Jakarta - Riset dari perusahaan teknologi real estat, 99 Group Indonesia, menyatakan bahwa saat ini kenaikan suku bunga acuan…

BERITA LAINNYA DI Hunian

Gravel Percepat Transformasi Digital Industri Konstruksi di Indonesia

NERACA Jakarta - Gravel, perusahaan teknologi konstruksi di Indonesia, berhasil mendapatkan pendanaan sebesar US$14 juta atau sekitar Rp 216 miliar…

Ketersediaan Rumah Jadi

NERACA Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut ketersediaan hunian atau rumah tinggal bagi penduduk Indonesia menjadi…

Kenaikan Suku Bunga BI Belum Pengaruhi Permintaan Properti

NERACA Jakarta - Riset dari perusahaan teknologi real estat, 99 Group Indonesia, menyatakan bahwa saat ini kenaikan suku bunga acuan…