Oleh: Airlangga Hartarto

Menko Bidang Perekonomian

Fundamental perekonomian Indonesia terus memperlihatkan resiliensi dan juga mendapat persepsi yang positif dari berbagai lembaga internasional. Melalui berbagai upaya yang terus dilakukan Pemerintah, perekonomian Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan di atas 5 persen selama 7 triwulan berturut-turut.

The Economist menyebut Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan tercepat kelima di antara 30 negara dengan perekonomian besar dunia sejak tahun 2014. Lebih jauh lagi, World Bank kembali memasukkan Indonesia menjadi negara upper middle income dan IMD Global Competitiveness Index menaikkan 10 posisi peringkat daya saing Indonesia menjadi ranking 34 di tahun 2023, serta Lembaga Pemeringkat S&P, Moodys, Fitch, dan R&I mempertahankan status investment grade Indonesia pada tahun ini.

Berbagai indikator ekonomi juga menunjukkan capaian yang baik. PMI Indonesia di bulan Agustus 2023 mencapai 53,9 dan ini merupakan angka ekspansif dalam 24 bulan berturut-turut. Tentu ini prospektif positif terhadap ekonomi Indonesia ke depan. Prospek yang baik ini menjadi landasan yang kuat untuk mencapai target yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2045.

Lebih lanjut, bahwa sasaran yang ingin dicapai Indonesia di tahun 2045 yakni PDB Nominal sebesar USD9.8 triliun dengan GNI per kapita USD30.300 dan kontribusi manufaktur ditargetkan mencapai 28% dengan serapan tenaga kerja sebesar 25,2%. Indonesia punya modal yang besar untuk mencapai sasaran sebagai bangsa yang maju.

Modal besar tersebut yakni angkatan kerja yang besar dan masuk periode bonus demografi dan ekonomi digital Indonesia yang mencakup 40% dari transaksi ekonomi digital di ASEAN yang diprediksi tumbuh lima kali lipat di tahun 2030. Indonesia juga menyiapkan diri menjadi anggota OECD yang mana keanggotaan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan standar kebijakan dari Pemerintah, sehingga menjadi lebih unggul untuk perekonomian yang adil, inklusif, bebas dari korupsi, dan berwawasan lingkungan.

Pada pertemuan dengan OECD beberapa waktu lalu, 38 negara anggota OECD menyambut baik dan mendukung keinginan Indonesia untuk bergabung ke dalamnya. Indonesia butuh untuk harmonisasi regulasi dengan lebih dari 200 standar yang ditetapkan oleh OECD. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tentunya membutuhkan peran dari para stakeholder termasuk ekonom yang tergabung dalam ISEI.

Adapun untuk upaya mencapai Visi Indonesia Emas 2045, Menko Airlangga menjelaskan beberapa hal yang perlu dilakukan yakni penyiapan SDM yang berkualitas, peningkatan digitalisasi, serta meningkatkan nilai tambah komoditas melalui industrialisasi dan hilirisasi.

Program Kartu Prakerja yang didorong untuk penyiapan SDM berkualitas sudah diikuti sebanyak 17,7 juta masyarakat sejak tahun 2020. Berbagai program pengembangan digital talent, termasuk melalui Kawasan Ekonomi Khusus di Nongsa Digital Park Batam juga terus dimaksimalkan. Dalam KTT ASEAN 2023, Indonesia juga telah mendorong Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang merupakan ekosistem digital yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perekonomian digital dari yang semula USD1 triliun menjadi USD2 triliun pada tahun 2030.

Selain itu juga bahwa Sulawesi Tengah dan Maluku Utara memiliki pertumbuhan yang mencapai double digit karena didorong oleh tumbuhnya industri manufaktur besi, baja, dan nikel. Sehingga dalam hal ini diharapkan Indonesia mampu menjadi produsen baterai sampai dengan electric vehicle, dan ini menjadi andalan di Asia.