NERACA

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pembiayaan proyek strategis nasional (PSN) di wilayah Jawa didominasi skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). "Kalau di Jawa kebanyakan investasi atau KPBU, tapi di luar Jawa lebih banyak lewat penugasan. Jadi fair, kalau semua menggunakan APBN di Jawa, yang di luar Jawa tidak kebagian," kata Basuki dalam acara Conference on National Strategic Projects (PSN) di Jakarta, Rabu (26/7).

Basuki menjelaskan dalam pembiayaan PSN, ada tiga skema utama. Pertama melalui skema APBN. Penggunaan skema APBN untuk pendanaan PSN hingga saat ini tercatat Rp47,56 triliun. Pendanaan tertinggi untuk sektor sistem penyediaan air minum (SPAM) yang menyerap Rp37,3 triliun.

Skema kedua yang digunakan pemerintah yakni KPBU yang saat ini telah membiayai proyek PSN dengan nilai Rp151,44 triliun. Pendanaan melalui skema tersebut telah membiayai 20 proyek ruas jalan tol sebesar Rp150,42 triliun dan 3 proyek SPAM yang tercatat sebesar Rp1,02 triliun.

Kemudian, skema ketiga yang digunakan dalam proyek PSN yaitu skema penugasan melalui perusahaan BUMN. Hingga saat ini telah tercatat total pembiayaan PSN melalui skema penugasan BUMN mencapai Rp53,24 triliun. Skema tersebut hanya digunakan untuk pembiayaan dalam sektor jalan tol, yaitu 7 proyek ruas jalan tol dengan total pendanaan Rp53,24 triliun.

Lebih lanjut, Basuki menjelaskan skema pembiayaan alternatif itu juga dapat mempererat kerja sama antar banyak pihak, khususnya pemerintah dengan swasta. Skema-skema pembiayaan alternatif telah mewujudkan banyak infrastruktur agar selesai tanpa terlalu membebani APBN. "Tidak mungkin dilakukan hanya dengan APBN saja, ini bukan hanya karena adanya keterbatasan anggaran, tapi juga untuk melibatkan peran swasta dalam menciptakan bisnis," ujarnya.

Adapun sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian yang juga Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo menyampaikan perkembangan terakhir bahwa 158 PSN telah selesai per 11 Juli 2023. Wahyu mengungkapkan nilai dari 158 proyek tersebut mencapai Rp1.102,6 triliun. Dengan adanya perkembangan itu, Kemenko Perekonomian menargetkan 25 proyek agar selesai tahun ini. Kemudian untuk tahun 2024, terdapat 31 proyek lagi untuk diselesaikan.

Adapun pemerintah telah menetapkan terdapat 210 proyek dan 12 program PSN dengan nilai investasi mencapai Rp5.764 triliun. Presiden Jokowi menargetkan keseluruhan proyek PSN agar dapat dirampungkan pada 2024, terutama dalam hal pembebasan lahan serta perizinan.

Basuki juga menyampaikan bahwa pihaknya telah merampungkan 87 Proyek Strategis Nasional (PSN) dari target 125 PSN yang diamanahkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. “Hingga Juli 2023 ini, kami telah dapat Alhamdulillah menyelesaikan 87 Proyek Strategis Nasional, 70 persen dari keseluruhan target yang telah ditetapkan,” kata Basuki.

Sebanyak 87 PSN yang telah diselesaikan tersebut mencakup 36 bendungan, 2 proyek irigasi, 27 ruas jalan tol, 4 ruas jalan non tol, 3 sistem penyediaan air minum (SPAM), 7 proyek perumahan, 7 pintu lintas batas negara (PLBN), dan 1 infrastruktur pendidikan. Basuki menjelaskan, Kementerian PUPR telah menetapkan 24 proyek PSN yang harus diselesaikan tahun ini. Target proyek itu di antaranya 15 bendungan, 5 ruas jalan tol, 2 proyek perumahan, 1 irigasi, dan 1 pengembangan kawasan industri.

Salah satu proyek yang menjadi target penyelesaian tahun ini yaitu 5 proyek ruas jalan tol yang mencakup Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, Tol Cimanggis-Cibitung, Tol Pasuruan-Probolinggo, Tol Cibitung-Cilincing, dan Tol Cinere-Jagorawi. Kemudian untuk 15 proyek bendungan di antaranya Bendungan Keureuto dan Rukoh di Aceh, Lausimeme di Sumatera Utara, Margatiga di Lampung, Karian di Banten, Cipanas dan Leuwikeris di Jawa Barat, Jlantah di Jawa Tengah, Sidan di Bali, Sepaku Semoi di Kalimantan Timur.

Selanjutnya, Bendungan Temef di Nusa Tenggara Timur, Tiu Suntuk di Nusa Tenggara Barat, Ameroro di Sulawesi Tenggara, Pamukkulu di Sulawesi Selatan, dan Lolak di Sulawesi Utara. Selain bendungan, Kementerian PUPR juga menargetkan penyelesaian proyek irigasi di Daerah Irigasi Lempuing Sumatera Selatan.

Lebih lanjut, Basuki menilai untuk dapat membangun infrastruktur publik yang efektif, perlu memerhatikan dua aspek. Pertama dalam pembangunan infrastruktur, diutamakan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, selain strategi, perlu adanya pengutamaan dalam hal implementasi. “infrastruktur ini jadi pondasi dalam rangka Menko Perekonomian mendesain pertumbuhan ekonomi di Indonesia, apapun yang didesain kalau nggak ada infastruktur pasti tinggal hanya gagasan,” katanya.