Oleh: Marwanto Harjowiryono

Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal

Pada Rapat Paripurna DPR, Jumat (19/05), Menkeu Sri Mulyani Indrawati  menyampaikan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2024. Agenda pembicaraan pendahuluan RAPBN 2024 ini sangat strategis karena menyangkut proyeksi kinerja perekonomian  dan kebijakan yang melandasi penyusunan RAPBN 2024, yang nanti merupakan anggaran belanja terakhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.

KEM-PPKF 2024 ini merupakan bagian dari tahap  perencanaan penganggaran dalam siklus anggaran. Tahap selanjutnya masuk ke tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan budget (budgeting process), eksekusi  budget (budget execution)  dan pertanggungjawaban anggaran (auditing process).  Pembahasan KEM PPKF akan  menghasilkan asumsi ekonomi makro serta berbagai kebijakan fiskal terpilih yang akan digunakan sebagai landasan dalam menyusun RAPBN 2024.

Proyeksi pendapatan negara akan sangat menentukan kemampuan anggaran dalam membiayai belanja. Bila terjadi defisit harus ditetapkan juga dari mana defisit  tersebut akan ditutup, dari utang atau  sumber pembiayaan lain. Terjadinya defisit anggaran merupakan situasi yang tidak dapat dihindari, terutama karena kebutuhan belanja untuk memenuhi berbagai program penting dan prioritas.

Di sisi lain, baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan akan dipengaruhi oleh  indikator ekonomi makro yang digunakan dalam perencanaan APBN. Indikator ekonomi makro tersebut menggambarkan proyeksi kinerja perekonomian nasional, sebagai resultante dari berbagai dinamika perubahan  ekonomi domestik dan global. Kondisi non ekonomi juga menjadi pertimbangan, terutama yang berpotensi mempengaruhi komponen APBN.

Perekonomian global tahun 2024 diperkirakan masih menghadapi permasalahan pelik.  Masih memanasnya tensi geopolitik dunia, pengaruh kenaikan harga pangan dan energi, peningkatan inflasi dan suku bunga global, mengakibatkan perekonomian negara besar menjadi lebih inward looking. Mereka lebih memikirkan kepentingan ekonomi domestik masing-masing. Konsekuensinya, perekonomian menjadi lebih  terfrakmentasi. Prinsip globalisasi untuk mencapai  efisiensi perekonomian dunia yang selama ini diperjuangkan bersama, menjadi dikesampingkan

Perekonomian global 2023 dan 2024 juga diprediksikan masih akan menghadapi tantangan berat. Tingginya inflasi  global masih belum menunjukkan arah penurunan ke level normal. Suku bunga acuan global cenderung tertahan pada tingkat tinggi, “higher for longer.”Jatuhnya Silicon Valley Bank dan Signature Bank telah menimbulkan perubahan persepsi industri keuangan di negara maju.

Dalam situasi global tersebut, perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,3%-5,7% (yoy), dan inflasi berada di kisaran 1,5%-3,5% (yoy). Sementara nilai tukar (Rp/USD) diproyeksikan berada pada  rentang Rp14.700-Rp15.300, harga minyak mentah di rentang 75-85 (USD/barrel), lifting minyak di rentang 597-652 (ribu bph), dan lifting gas berada di kisaran 999 ribu-1.058 juta  barel setara minyak per hari.

Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung  pemulihan serta akselerasi pembangunan. Kemiskinan ditargetkan menurun di rentang 6,5%-7,5%, sementara rasio gini akan menurun ke  rentang 0,374-0,377. Tingkat pengangguran terbuka akan ditekan  di rentang 5%-5,7%, Indeks Pembangunan Manusia akan membaik ke level 73,99%-75,54%, nilai tukar petani meningkat di rentang 105-108, serta nilai tukar nelayan meningkat di rentang 107-110.

Sementara pendapatan negara dalam RAPBN 2024  diproyeksikan mencapai antara Rp2.700 triliun hingga Rp2.865 triliun, belanja di rentang Rp3.215 triliun hingga Rp3.476 triliun.  Konsolidasi komponen APBN tersebut menghasilkan keseimbangan primer (primary balance) mendekati nol,  sehingga  RAPBN 2024 dapat terjaga sehat dengan  defisit antara 2,16% hingga 2,64% terhadap PDB.

Gambaran postur RAPBN 2024 tersebut disusun dengan asumsi kondisi perekonomian membaik. Risiko memburuknya perekonomian global, memburuknya harga beberapa komoditas ekspor, pelaksanaan  pemilu 2024, risiko meningkatnya pengangguran, perlu dikelola dengan prudent. Untuk itu kewaspadaan menjaga  dinamika ekonomi, sosial dan politik yang kondusif dalam pelaksanaan APBN 2024 mendatang menjadi kunci keberhasilan rencana kerja ini.