Jakarta-Utang Amerika Serikat (AS) melesat mencapai Rp462.000 triliun pada Februari 2023 sehingga membuat negara adidaya itu kembali terancam gagal bayar utang (defaut). Sementara itu, utang Indonesia ke AS sebesar US$32,57 miliar atau setara Rp480,12 triliun. Amerika merupakan negara urutan kedua sebagai negara pemberi utang kepada Indonesia.

NERACA

Ekonom Josua Pardede menyebut ancaman gagal bayar utang ini bukan yang pertama kali terjadi di Negeri Paman Sam itu. Sebelumnya pernah terjadi kondisi serupa pada AS. "Kasus di Amerika Serikat ini bukan yang pertama kalinya, beberapa kali juga ini terjadi," ujarya seperti dikutip merdeka.com, Jakarta, Kamis (11/5).

Berbeda dengan banyak negara berkembang seperti Indonesia, negara maju biasanya melakukan penarikan utang tanpa mempertimbangkan kemampuan bayar. Mereka berani menarik utang besar karena jika terjadi gagal bayar, langkah yang diambil tinggal meminta parlemen untuk menaikkan plafon utang.

 “Negara maju kecenderungan kurang berhati-hati karena dia merasa kalau mau gagal bayar mengambil langkah lain dengan meminta Parlemen menaikkan plafon utang,” ujar Josua.

Sayangnya langkah ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Solusi ini dianggap tidak tepat untuk jangka panjang. Akibatnya jumlah utang terus menumpuk. Bahkan mereka cenderung mengabaikan kesepakatan bersama terkait batas aman penarikan utang. "Di negara maju ini ‘jor-joran’ dalam hal utang. Rasio utang negara maju biasanya di atas 100 persen (terhadap PDB)," kata dia.

Padahal ada kesepakatan bersama yang menyatakan batas maksimal penarikan utang yakni 60 persen dari rasio Produk Domestik Bruto (PDB). Di atas rasio tersebut, muncul risiko utang tidak sehat. "Dulu ada perjanjian ukuran standarnya 60 persen dari PDB-nya. Kalau lebih dari itu, utang negara tersebut dianggap kurang sehat," ujarnya.

Terlepas dari adanya perjanjian tersebut, pengelolaan utang negara kembali ke masing-masing pemerintah. Ada negara yang berpatokan dengan isi kesepakatan tersebut, tapi ada juga negara yang memiliki kebijakan lain.

Utang Indonesia

Apakah Indonesia memiliki utang kepada Amerika? Berdasarkan data statistik utang luar negeri yang dirilis oleh Bank Indonesia, hingga Februari 2023, utang Indonesia ke AS sebesar US$32,57 miliar atau Rp480,12 triliun. Berdasarkan peringkat, Amerika merupakan negara urutan kedua sebagai negara pemberi utang kepada Indonesia.

Di urutan pertama yaitu Singapura sebesar US$57,4 miliar. Selanjutnya Amerika Serikat US$32,5 miliar, posisi ketiga yaitu Jepang US$23,7 miliar, posisi keempat yaitu China US$20,01 miliar, dan posisi kelima sebagai negara pemberi utang ke Indonesia yaitu Hongkong US$17,74 miliar.

Secara keseluruhan data per Maret 2023, utang Pemerintah Indonesia mencapai Rp7.879,07 triliun. Jumlah utang ini naik sebesar Rp17,39 triliun dibanding posisi bulan sebelumnya yang mencapai Rp7.861,68 triliun.

Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action, Ronny P Sasmita, menilai jumlah utang tersebut memang sedikit dilematis. Namun, disinggung apakah Indonesia mampu untuk membayar, Ronny, menjawab, bahwa pemerintah mampu membayat utang.

Hal ini dengan mempertimbangkan nominal PDB/GDP juga tumbuh tinggi, sehingga persentasenya terhadap PDB tidak naik terlalu signifikan karena PDB nya juga tumbuh tinggi.

Sayangnya, kata Ronny, masalahnya PDB Indonesia terjebak di dalam lingkaran 5 persen, sementara utang tumbuh lebih dari 10 persen per tahun. Alhasil, rasionya terus bergerak naik, dari 24 persen sampai mendekati 40 persenan.

"Artinya apa? Artinya, utang belum dibelanjakan secara produktif. Bahkan disinyalir juga dipakai untuk anggaran rutin dan operasional, yang dampaknya secara ekonomi kurang berkelanjutan," ujar Ronny.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa pengambilan utang oleh pemerintah Indonesia menjunjung prinsip kehati-hatian. "Pengadaan utang tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dengan kondisi pasar dan kas pemerintah yang saat ini cukup tinggi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Kantor LPS, Jakarta, pekan ini.

Sri Mulyani menjelaskan, kinerja APBN pada kuartal I-2023 berjalan dengan baik dan tumbuh positif. Selain itu APBN akan terus bekerja secara optimal sebagai peredam gejolak global dan momentum nasional.

Berjuang Keras

Pemerintah AS tengah berjibaku untuk menghindari gagal bayar (default) utang dalam jumlah besar. Per Februari 2023, nilai utang pemerintah AS menyentuh US$ 31,45 triliun atau sekitar Rp462.000 triliun.

Di sisi lain, pembicaraan antara Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy gagal menghasilkan kesepakatan untuk menaikkan batas utang pemerintah AS beberapa minggu menjelang default. Sehingga, AS bisa mulai kehabisan uang jika Kongres gagal menaikkan plafon utang pada akhir bulan.

"Para pemimpin tertinggi Partai Republik bertemu dengan Presiden AS Joe Biden pada hari Selasa di Gedung Putih untuk mencoba menyelesaikan perselisihan tersebut, tetapi pembicaraan tersebut bubar tanpa terobosan besar," tulis DW.com, Kamis (11/5).

Menteri Keuangan AS Janet Yellen memperingatkan bahwa kebuntuan untuk menaikkan plafon itu secara efektif dapat menjadi ancaman serius ekonomi global maupun AS. "Kekacauan keuangan dan ekonomi akan terjadi dari setiap kegagalan untuk menaikkan plafon utang. Default dapat sangat melemahkan perdagangan global dan membuat seluruh dunia jatuh ke dalam resesi yang dalam," kata Janet Yellen.

Menurut dia, gagal bayar yang lebih serius akan menyebabkan penurunan tajam dalam nilai tukar US$. Kondisi ini menyebabkan fluktuasi nilai tukar yang kacau, dan melonjaknya harga minyak dan komoditas lainnya. Jika harga minyak naik, maka harga BBM juga bakal ikut naik.

"Inflasi global mungkin naik lagi dan masalah rantai pasokan, yang menghambat perdagangan setelah pandemi Covid-19, dapat memburuk karena kurangnya kepercayaan pada sistem keuangan," ujarnya.

Selanjutnya, investor global kemudian akan mempertanyakan nilai obligasi AS, yang dipandang sebagai salah satu investasi teraman dan berfungsi sebagai blok bangunan sistem keuangan dunia. Default dapat sangat melemahkan perdagangan global dan membuat seluruh dunia jatuh ke dalam resesi yang dalam.

Bagi ekonomi AS, default akan memaksa Departemen Keuangan AS untuk memprioritaskan pengeluaran. Dalam hal ini, pembayaran utang dan pembayaran bunga dilakukan terlebih dahulu.

Itu bisa berarti penundaan pembayaran gaji puluhan juta pekerja sektor publik, termasuk guru. Selain itu, pembayaran jaminan sosial dan subsidi perawatan kesehatan untuk orang Amerika yang lebih tua dan rentan, termasuk veteran militer, juga dapat ditunda.

Penasihat ekonomi Presiden Biden juga telah memperingatkan bahwa default akan merugikan ekonomi AS dan memangkas 500.000 pekerjaan. Mereka percaya default ‘berlarut-larut’ akan membuat PDB anjlok sebesar 6 persen dengan hilangnya puluhan ribu bisnis dan sekitar 8,3 juta pekerjaan - hampir sebanyak selama krisis keuangan 2008. bari/mohar/fba