NERACA

Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) membentuk Satuan Tugas CSR Perusahaan Tambang dan Energi untuk mengawasi dan memonitor pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan tambang dan energi di wilayah itu.

Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Kamis (12/6), mengatakan Surat Keputusan Pembentukan Satgas itu telah ditandatangani dan dipimpin oleh Asisten II Setda Pemprov Sumsel.

Satgas itu diharapkan dapat dapat menjadi pusat koordinasi antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat.

Menurut dia, pengelolaan CSR secara terstruktur dan transparan merupakan hal yang perlu mendapat perhatian sebab masyarakat tidak mengetahui kontribusi perusahaan, meski sebenarnya sudah ada bantuan yang diberikan.

“Kami ingin penyaluran CSR ini tidak sporadis. Maka dari itu, Satgas ini akan jadi jembatan komunikasi, sekaligus pengontrol agar tidak ada tumpang tindih atau salah sasaran,” katanya.

Selain itu, ia juga mengingatkan soal kendaraan operasional angkutan tambang yang menggunakan pelat tanda nomor kendaraan bermotor dari luar Sumsel. Maka dari itu, perusahaan diimbau mengganti ke plat BG agar pajaknya kembali ke daerah.

“Banyak kendaraan tambang yang tidak layak dan bukan plat Sumsel. Padahal kita sudah beri insentif balik nama. Ini merugikan daerah,” kata Deru.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang mengatakan pemerintah akan mendorong pembuatan jalan khusus tambang dan penambahan kapasitas angkutan kereta untuk mengatasi persoalan lalu lintas dan kerusakan jalan.

“Jalan khusus bukan sekadar solusi teknis, tapi juga langkah meredam potensi konflik sosial. Jangan tunggu masyarakat bergerak karena terlalu lama dibiarkan,” ujarnya.

Sinergi antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat adalah kunci utama agar pembangunan sektor pertambangan dan energi berkelanjutan dan berpihak pada rakyat, kata Cik Ujang. Ant