Jakarta-Rencana impor KRL CommuterLine bekas dari Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) masih menuai kritik salah satunya berasal dari parlemen. Anggota Komisi VI DPR-RI Andre Rosiade menuntut klarifikasi dari jajaran direksi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dan PT INKA (Persero) menyangkut persoalan tersebut. Andre bahkan sempat bicara dengan nada tinggi dan menggebrak meja.

NERACA

Pertama, perihal pabrik milik INKA yang telah kosong sejak 2020 karena tak kunjung mendapat pesanan dari KCI. Pabrik itupun baru bisa menyediakan kereta pesanan KCI pada 2025 karena operator kereta tersebut baru melakukan pemesanan pada 9 Maret 2023. Pasalnya, INKA membutuhkan waktu produksi selama 18 bulan.

"Ternyata gedung kosong yang bapak bilang itu setelah dapat kontrak 9 Maret lalu, pada awal 2025 baru bisa mendeliver kereta. Berarti kan gedung kosong itu di Desember 2020 juga bisa kalau dapat kontrak dari Pak Roppiq, Pak Roppiq ini dulu Dirut KCI. Itu 18 bulan (produksinya). Tolong jelaskan. Saya ingin keterangan jujur," ujar Andre saat rapat dengar pendapat Komisi VI DPR-RI bersama PT KAI, PT KCI dan PT INKA di Jakarta, Senin (27/3).

Pertanyaan serupa pun muncul dari pemimpin rapat sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI Mohamad Hekal. Dia mengaku heran, pabrik tersebut baru bisa menyediakan kereta 10 tahun sejak pemerintah menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk pembangunan pabrik INKA yang berlokasi di Banyuwangi itu. "Terus bapak-bapak ini kerjanya apa kalau begitu? Masa 10 tahun kita kasih duit, ini sama nih seperti Antam. Kita kasi uang tapi pabriknya nggak jadi-jadi," kata Hekal.

"Tuduhan Pak Andre ini cukup serius. Bahkan ada omongan yang dimaksud Dirut KCI (Roppiq) yang bilang dukung dulu impor kita. Jadi bapak memberi tahu orang-orang INKA, bapak sekarang direksi loh di INKA, 'tolong dukung KCI impor dulu baru kita mau buka order di INKA. Benar tidak itu?," tambahnya.

Menanggapi pertanyaan ini, mantan Direktur Utama KCI yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pengembangan INKA, Roppiq Lutzfi Azhar mengatakan, pada kala itu KCI mengalami masa-masa yang berat akibat pandemi Covid-19.

"Saya selaku Dirut KCI mencari alternatif solusi atas keterbatasan KCI mengadakan KRL. Mohon maaf, yang disampaikan Pak Andre tadi kurang tepat. Jadi kita mencari solusi, bukan mengancam atau seolah-olah kalau INKA tidak menyetujui, saya tidak memesan," ujarnya seperti dikutip detik.com.

Roppiq mengatakan, dengan berbagai kondisi kala Covid-19 menerjang tersebut, secara korporasi pihaknya tidak mampu melakukan penyediaan KRL. Oleh karena itu, pihaknya hanya berfokus kepada langkah ke depannya demi menunjang operasi di 2025-2026.

"Komitmen itu ada yang tertuang dalam LoI di 2019 bahwa di sana ada satu pasal, minimum order 500 pak. Jadi 2019 sudah tetuang di LoI antara INKA, KAI, dan Stadler. Kami tidak diam pak, kami koordinasi membentuk spesifikasi teknis. Proses itu ada, sampai kejadian di Maret terus berlanjut, koordinasi terus menerus. Maret 2020 pandemi," ujarnya.

Dia menjelaskan, pada kala itu penumpang KRL merosot drastis, dari yang biasanya mencapai 1 juta, jadi hanya 128 ribu per harinya. Di sisi lain, pihaknya ditugaskan pemerintah agar terus beroperasi agar mendukung pergerakan petugas, khususnya yang masuk kritikal dan esensial.

Karena segala keterbatasannya, Roppiq mengaku pihaknya bukannya membatalkan melainkan menunda pemesanan kereta tersebut hingga secara koorporasi perusahaan sudah mampu. Selaras dengan hal itu pula, pihaknya pun melakukan revisi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) agar pihaknya tetap bisa menyediakan angkutan di Jabodetabek. "Itu yang kami lakukan. Sehingga mencari solusi, mohon izin Pak Andre, bukan menstate bahwa mendukung (impor). Kami waktu itu berkoordinasi secara baik dengan INKA," kata Roppiq.

Roppiq juga mengaku, opsi retrofit alias memperbarui sistem pada barang lama telah dicoba, mengingat opsi tersebut lebih murah dari membeli kereta. Hanya saja, para perusahaan manufaktur juga mengalami tekanan besar pada kala pandemi tersebut.

"Kami mengundang INKA waktu itu datang ke depo-depo, mengambil seluruh yang INKA butuhkan. Satu terkait proporsi, SIP kami dibawa, motor taksi kami dibawa, dibongkar oleh INKA. Tapi sampai saat itu kami memahami, manufaktur Covid-19 nggak mudag, sehingga INKA sampai sekarang belum bisa merespon terkait penawaran kami retrofit itu," imbuhnya.

Dukung Retrofit

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian hingga saat ini belum memberikan restu terkait impor KRL atau kereta bekas dari Jepang. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pihaknya tengah mengutamakan untuk melakukan retrofit terhadap kereta lama.

Menurutnya, kereta lama masih bisa dilakukan pembaharuan dengan teknologi baru, oleh karena itu masih bisa digunakan kembali. "Jangan salah ya, pemerintah memutuskan retrofit," ujar Agus kepada wartawan, Jakarta, belum lama ini.

Dia menjelaskan, sebelum melakukan retrofit pihaknya akan melakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam kurun waktu 10 hari untuk mengetahui berapa banyak kereta yang bisa diperbaharui. "Nanti kita lihat dari hasil auditnya berapa banyak, yang bisa kita retrofit sebanyak-banyaknya akan kita retrofit. Kenapa kita retrofit? supaya tenaga kerjanya kan ada di Indonesia," ujarnya.

Namun, apabila kemampuan retofitnya terbatas, maka tidak menutup kemungkinan akan melakukan impor. "Maka ada pilihan hybrid yakni retrofit dan impor," tegasnya.

Sebagai informasi, kereta Rel Listrik atau KRL selama ini menjadi transportasi andalan utama bagi warga Jabodetabek untuk melakukan bepergian kemanapun, termasuk dalam bekerja. Karena menjadi andalan, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sudah melakukan pemesan KRL pengganti sebanyak 16 rangkaian di tahun 2024. Rangkaian ini menggantikan 10 rangkaian yang akan pensiun di 2023.

Di satu sisi, pemerintah ingin PT KCI memesan KRL Jabodetabek buatan dalam negeri yaitu dari PT INKA. Namun, PT Inka baru menyanggupi penyediaan KRL pesanan PT KCI di tahun 2025 dengan harga yang tinggi yakni sebesar Rp4 triliun.

Sedangkan apabila PT KCI melakukan impor rangkaian kereta bekas Jepang hanya membutuhkan biaya Rp 150 miliar. Kendati demikian, proses perizinan impor KRL bekas ternyata sangat rumit. Kementerian Perindustrian menolak usulan KCI untuk mengimpor rangkaian kereta bekas dari Jepang dan tetap meminta perseroan tersebut membeli produk dalam negeri.

Sementara itu, Dirut PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil review dari tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keputusan impor KRL bekas dari Jepang oleh PT Kereta CommuterLine Indonesia (KCI).

"Apa yang menjadi catatan rapat di Kemenko Marves menjadi evaluasi review oleh BPKP, sehingga pada saat ini kami PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dan PT KAI sedang menunggu hasil review dari BPKP," kata Didiek, Senin (27/3). bari/mohar/fba