Jakarta-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron angkat bicara terkait pemanggilan terhadap pegawai milenial Bea Cukai (BC) Kualanamu oleh Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Kemenkeu Kualanamu, Sumatera Utara. Menurut dia, apabila benar maka pemanggilan itu telah mencederai semangat sistem pengaduan pelanggaran atau whistle blower system (WBS) yang telah dijalin Bea Cukai bersama KPK.

NERACA

Ghufron tak habis pikir dengan Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Kualanamu, apabila pemanggilan untuk menyalahkan pegawai Bea Cukai milenial atas surat terbuka yang berisikan kebobrokan pejabat Bea Cukai Kualanamu yang viral di media sosial.

"Pemanggilan yang dilakukan oleh Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Kemenkeu sangat tidak sesuai dengan semangat WBS yang telah dijalin dengan KPK jika dilakukan untuk menyalahkan insan Bea Cukai milenial," ujar Ghufron seperti dikutip Liputan6.com, Minggu (26/3).

Ghufron berharap pemanggilan itu tidak untuk menyalahkan pegawai milenial yang berani bersuara lewat surat terbuka. Melainkan pemanggilan untuk mencari dan menentukan kebenaran dari apa yang disampaikan oleh pegawai milenial itu. "KPK berharap tidak sebaliknya untuk membungkam atau bahkan menghukum mereka yang menyampaikan apa pun dugaan penyimpangan yang terjadi di internal Bea Cukai," ujarnya.

Ghufron mengatakan, adanya surat terbuka dari pegawai milenial itu justru harus dijadikan momentum untuk perbaikan, bukan malah membungkam pihak yang berani membongkar bobrok oknum di internal Bea Cukai. Ghufron mendorong setiap kebenaran yang diungkap harus ditindaklanjuti dengan semangat untuk perbaikan. "Setiap kebenaran yang diungkapkan harus ditindaklanjuti dengan semangat untuk menyelesaikan dan memperbaiki bukan menghukum yang mengungkapkan kebenaran," tutur dia.

Ghufron menambahkan, pihaknya bakal terus mengamati setiap perkembangan dari peristiwa pemanggilan pegawai milenial tersebut. "KPK sangat memperhatikan hal ini dan akan memonitor terus progresnya," ujarnyya.

Surat Terbuka Pegawai BC

Kementerian Keuangan kembali menjadi sorotan di media sosial. Kali ini muncul sebuah surat terbuka yang mengatasnamakan Pegawai Bea Cukai Milenial Kualanamu, Sumatera Utara.

Isi surat terbuka tersebut membongkar modus kejahatan yang dilakukan oknum pejabat bea cukai dari berbagai level yang bertugas pada instansi tersebut. Khususnya selama periode Januari-Desember 2022. "Surat terbuka pegawai Millenial Bea Cukai atas kejanggalan yang terjadi di lingkungan kerja mereka," tulis pemilik akun @PartaiSosmed, Jumat (24/3).

Dalam postingan tersebut, akun medsos itu memposting sebuah foto surat terbuka. Mereka mengatasnamakan millenial Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kualanamu dan mengklaim membongkar berbagai kecurangan yang terjadi di tempat kerjanya.

"Izinkan kami mewakili milenial BC dari KPPBC TMP B Kualanamu menyampaikan informasi publik yang selama ini ditutup-tutupi oleh pihak pejabat BC mulai dari eselon 3 (Kepala KPPBC) hingga eselon 2 (Kepala Kantor Wilayah dan Direktur di KP DJBC) terkait isu nasional atas pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif oleh direktorat kami selama periode Januari s.d. Desember 2022," demikian isi surat terbuka itu.

Setidaknya ada 4 poin yang dibahas dalam surat terbuka tersebut. Salah satunya terkait pemberitahuan kepabeanan yakni aturan pembebasan USD 500 dalam kebijakan Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile Eguipment Identity (IMEI) atas HKT. Namun faktanya, oknum pejabat dari berbagai level menentukan biaya sesukanya.

"Ada anomali dan kecurangan yang terindikasi adanya kerugian negara, di mana harga yang ditetapkan pejabat Bea Cukai setingkat level menengah (Fungsional PBC Ahli Pertama) menetapkan sesuka hatinya atau sesuai pesanan," tulis surat terbuka tersebut.

Penulis surat itu menyebut hal demikian sudah diketahui oleh atasannya yang merupakan pejabat eselon III dan IV. Namun hal ini dibiarkan karena mementingkan nama baik instansi. "Yang lebih parah lagi pejabat atasannya (eselon IV dan eselon II) melindungi hal tersebut karena lebih mementingkan menjaga nama baik demi predikat WBK-WBBM yang kami dapat daripada mengambil tindakan tegas," tulisnya lagi.

Menurut temuan mereka, permasalahan ini juga merata secara nasional. Seorang Direktur di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai membuat instruksi khusus agar permasalahan ini dirahasiakan.

"Berdasarkan info yang kami dapat ternyata hal tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara malah ternyata pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh Indonesia karena ternyata sebelumnya eselon II (Direktur di Kantor Pusat DJBC) telah berkoordinasi ke daerah untuk mengondisikan hal tersebut agar tidak melebar kemana-mana cukup ditutupi," tulisnya lagi.

Dengan adanya surat terbuka ini, mereka berharap semua pelanggaran yang terjadi di Ditjen Bea Cukai bisa segera diselesaikan. Apalagi praktik-praktik ini terjadi dihampir semua tempat keluar masuk penumpang dari luar negeri, baik yang melalui jalur darat maupun jalur laut.

Selain itu, dengan adanya surat terbuka ini mereka berharap dapat mengungkap adanya penyelewengan petugas BC dan potensi kerugian negara atas pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Bea Cukai. Khususnya yang bertugas memutus atas barang bawaan penumpang dari luar negeri.

"Kami berharap mulai dari kami millenial BC dari KPPBC TMP B Kualanamu, semua kebobrokan dan pelanggaran yang terjadi di tempat keluar masuk penumpang dari luar daerah pabean (Luar Negeri) yang masuk melalui Pelabuhan Udara dan Pelabuhan Laut di seluruh Indonesia," tulis surat tersebut.

Tanggapan Bea Cukai

Menurut Kepala Kantor Bea Cukai Kualanamu Elfi Haris, Registrasi IMEI adalah tugas tambahan Bea Cukai sejak akhir 2021. Setelah berjalan hampir satu tahun dilakukan monitoring dan evaluasi (monev). Dari hasil monev tersebut ditemukan beberapa kelemahan-kelemahan yang harus disempurnakan, misalnya secara sistem satu akun pegawai bisa digunakan pada saat yang bersamaan oleh beberapa orang.

“Belum ada acuan yang seragam untuk penetapan nilai pabean (harga) handphone bekas dan lain-lain. Dari hasil monev ini dilakukan perbaikan-perbaikan, baik oleh kantor pusat DJBC maupun internal di BC Kualanamu,” ujar Haris, Jumat (24/3).

Terkait harga handphone, pegawai memutus berdasarkan profesional adjusment mereka. Untuk handphone baru banyak acuan yang bisa digunakan, termasuk dari dealer resmi. Sedangkan untuk handphone bekas, pegawai melihat di berbagai website-website atau situs resmi negara asal hanphone tersebut dibeli penumpang.

“Jika disebutkan ada keresahan pegawai milenial BC, mungkin agak berlebihan atau karena adik-adik tersebut belum memahami substansi monitoring dan evaluasi, karena pada prinsipnya monev dilakukan bukan untuk mencari kesalahan pegawai,” kata Haris.

“Monev dilakukan sebagai perbaikan-perbaikan sistem dan layanan kepada masyarakat, supaya lebih sederhana, cepat, dan akurat. Meskipun demikian, jika dalam proses monev ada kelalaian pegawai, tentu kita akan proses sesuai ketentuan,” ujarnya. bari/mohar/fba