NERACA

Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) siap mengoptimalkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. "TKDN itu penting dan ini kita akan optimalkan. Optimalkan pemanfaatan tidak hanya material namun juga sumber daya - sumber daya lokal," ujar Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (15/3).

Maka dari itu, lanjut Ali, kata kunci transfer teknologi dan pengetahuan menjadi hal sangat penting. Hal ini dikarenakan terkait dengan modernisasi proyek-proyek yang harus ada pembangunan hardware seperti pembangunan fisik gedung dan sebagainya, serta harus ada pembangunan software seperti teknologi yang menghubungkan gedung dan bangunan-bangunan fisik tersebut agar lebih efisien dan efektif.

Selain itu dalam pembangunan IKN juga harus ada pembangunan brainware atau kapasitas SDM dan kapasitas baik pebisnis, unit usaha dan industri harus naik kelas. "Ini yang harus kita manfaatkan momentum IKN sebagai momentum transformasi berbudaya, bekerja, dan living," kata Ali.

Ali juga menambahkan Otorita IKN juga mengoptimasikan tenaga kerja dan sumber daya lokal, namun untuk material juga didatangkan dari wilayah-wilayah dalam negeri yang bertetangga dengan IKN seperti Sulawesi. Selama pembangunan IKN secara otomatis aktivitas ekonomi mengalami peningkatan, sehingga pembangunan IKN memberikan peluang tidak hanya bagi masyarakat lokal di sekitar IKN namun juga menggerakkan perekonomian seluruh Indonesia.

"Ini yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin, bagaimana amanat membangun IKN sebagai kota yang berkelanjutan, berketahanan, hijau, pintar, dan inklusif benar-benar bisa kita wujudkan," ujar Ali. Sebelumnya, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan optimalisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membuka lapangan kerja.

Koordinator V LPJK Kementerian PUPR Manlian Ronald A. Simanjuntak mengatakan, TKDN ini betul-betul diperjuangkan supaya sepenuhnya (fully) 70 persen sampai 80 persen ada di Indonesia. Strateginya adalah yang pertama LPJK mendorong mulai dari tenaga kerja konstruksi, kemudian aplikator, material, badan usaha termasuk penyedia jasa memastikan sumber daya manusianya berasal dari Indonesia.

Sedangkan urusan material, bagaimana ketersediaan material lokal. Kalaupun ada material dari luar negeri maka diusahakan pabrikannya dihasilkan di Indonesia, termasuk peralatan, perakitan sampai dengan ketersediaan suku cadang dan sebagainya. Terkait TKDN ini, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian. Hal ini dikarenakan sertifikasi TKDN diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menginstruksikan seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memenuhi persyaratan konstruksi berkelanjutan. "Saya menginstruksikan agar seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur di IKN memenuhi persyaratan teknis konstruksi berkelanjutan," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Basuki juga menambahkan pembangunan IKN harus memperhatikan prinsip konstruksi ramping (lean construction) serta menggunakan building information modelling (BIM) sehingga meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya dan mereduksi sampah konstruksi. Saat ini Kementerian PUPR mendapat tugas besar untuk membangun infrastruktur IKN.

"IKN yang sedang kita bangun saat ini mengusung konsep Smart Forest City dengan mengedepankan prinsip yang menyatu dengan alam, mengaplikasikan teknologi pintar, dan mendorong pemanfaatan energi terbarukan," kata Basuki. IKN, lanjutnya, diharapkan tidak hanya dapat menjadi simbol kemajuan peradaban Indonesia tetapi juga menjadi Kota Paling Berkelanjutan di Dunia.