Subsidi Kedelai Hanya Disalurkan ke Asosiasi, Pemerintah Diminta Mengawasinya

 

NERACA

Jakarta-Para pengecer, distributordan agen  kedelai di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat meminta pemerintah bertindak adil dalam menyalurkan subsidi kedelai.

Hal ini disampaikan puluhan pengecer dalam pertemuannya bersama Deputi Badan Pangan Nasional (Bapanas) di kantor utama Gedung E, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (22/11).

"Bukan hanya disalurkan ke satu pihak saja. Justru kita berharap semua pedagang atau di level tengah seperti pengecer, distributor dan agen juga dapat menyalurkan subsidi yang sama," ujar Teguh, salah satu distributor kedelai wilayah Jakarta dan Jawa Barat.

Teguh mengatakan, apabila hal ini dibiarkan maka potensi penyelewengan kuota subsidi kedelai bisa terjadi dan dapat merugikan masyarakat sebagai pembeli. Artinya, kata dia, siapa yang memiliki uang banyak maka dialah yang berhak atas pembelian kedelai subsidi.

"Indikasi-indikasi penyelewengan di lapangan itu luar biasa dan bisa terjadi. Sekarang begitu subsidi keluar dari pemerintah kan yang menguasai hanya sekelompok tertentu saja. Siapa yang punya duit banyak dia yang bisa beli, terus harganya terserah mereka wong enggak ada aturannya di lapangan," katanya.

Untuk itu, Teguh bersama pengecer, distributor dan agen lainya berencana akan mendirikan Perkumpulan Penyalur Kedelai Indonesia (PPKI) yang akan membawahi 50 agen, 50 penyalur, 50 pedagang dan 2.500 pengecer di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan arahan Bapanas agar mereka mempunyai hak yang sama dalam penyaluran subsidi kedelai.

"Kita akan meningkatkan koordinasi dengan Bapanas supaya kebijakan pemerintah juga bisa ngikutin dan kita juga bisa kasih keseimbangan buat beberapa pendapat kita lah," katanya.

Senada, salah satu agen di wilayah Citeureup, Darmini, menyampaikan kegelisahan yang sama. Menurutnya, distribusi subsidi kedelai oleh satu pihak sangat tidak adil dan memiliki potensi penyimpangan anggaran yang sangat besar. Karena itu, perlu keterbukaan dan juga pendekatan dengan semua pengecer. "Kita berharap pihak berwenang bisa menyelidiki, kita mohon ada audit subsidi yang sudah berjalan baik oleh BPK maupun BPKP," jelasnya.

Saat ini harga kedelai per kg mencapai Rp 14.000 di tingkat pengecer kedelai non-KOPTI.  Selama ini pemerintah memberikan subsidi Rp 1.000 per kg kedelai melalui Gakoptindo, yang diharapkan untuk menjual kedelai Rp 13.000 per kg. Namun, di lapangan harga kedelai subsidi dapat mencapai Rp 13.270 sampai Rp13.500 per kg, kata Darmini. mohar

BERITA TERKAIT

Pemkab Bekasi Fokus Isu Prioritas Susun RPJMD 2025-2029

NERACA Kabupaten Bekasi - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat fokus pada sejumlah isu prioritas sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka…

PNM Komitmen Terus Layani Pengusaha Ultra Mikro Hingga Pelosok Negeri

NERACA Jakarta – Telah melayani lebih dari 21 juta ibu-ibu dalam mengembangkan usahanya di sela-sela mengurus rumah tangga, PNM berkomitmen…

Diskumindag Kota Sukabumi Optimis Koperasi Merah Putih di 33 Kelurahan Terbentuk Sesuai Target

NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumindag) setempat, tengah mengejar pembentukan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Pemkab Bekasi Fokus Isu Prioritas Susun RPJMD 2025-2029

NERACA Kabupaten Bekasi - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat fokus pada sejumlah isu prioritas sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka…

PNM Komitmen Terus Layani Pengusaha Ultra Mikro Hingga Pelosok Negeri

NERACA Jakarta – Telah melayani lebih dari 21 juta ibu-ibu dalam mengembangkan usahanya di sela-sela mengurus rumah tangga, PNM berkomitmen…

Diskumindag Kota Sukabumi Optimis Koperasi Merah Putih di 33 Kelurahan Terbentuk Sesuai Target

NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumindag) setempat, tengah mengejar pembentukan…