NERACA

Jakarta - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin memberikan penegasan kepada investor agar tidak lagi ragu untuk berpartisipasi membangun Ibu Kota Nusantara (IKN). “Pak Presiden memberikan warning, memberikan ketegasan, dan itu saya pikir kan baru awal itu woro-woronya di depan orang sebanyak itu dalam konteks dunia usaha kan,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (19/10).

Pernyataan Bahlil tersebut merespons pertanyaan mengenai kehadiran Presiden Jokowi dalam acara jajak pasar IKN bertajuk “Ibu Kota Nusantara: Sejarah Baru Peradaban Baru” di Jakarta, Selasa (18/10) malam. Dalam acara itu, kata Bahlil, Presiden juga ingin memberikan jaminan dan kepastian bahwa IKN memiliki landasan hukum dan dukungan politik yang kuat. Dengan begitu, investor tak perlu ragu dan bimbang untuk menanamkan modalnya di IKN.

Bahlil menampik bahwa kehadiran Presiden dalam jajak pasar IKN tersebut karena masih banyak investor yang ragu dengan IKN. Menurut Bahlil, sudah banyak investasi yang masuk ke IKN. Namun dia tidak merinci siapa dan berapa investasi yang sudah masuk tersebut. “Sebagian masih ingin masuk atau tidak, masih ingin ada kejelasan, dan ketegasan dari Pak Presiden memberikan penjelasan itu sebagai wujud dari tanggung jawab pemerintah untuk menjamin investasi dari investor yang masuk di IKN,” kata Bahlil.

Dalam acara jajak pasar yang dihadiri investor dalam dan luar negeri tersebut, Presiden Jokowi menekankan agar seluruh pihak tidak ragu dan bimbang dengan prospek IKN. Proyek jangka panjang hingga 2045 itu memiliki landasan hukum dan dukungan politik yang kuat yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang disetujui 93 persen dari fraksi di DPR. "Kurang apa lagi? Kalau masih ada yang belum yakin jadi kurang apa lagi? Tidak perlu lagi untuk dipertanyakan," kata Jokowi, Selasa (18/10).

Jokowi bahkan meyakini bahwa Bangsa Indonesia akan bisa merayakan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2024. "Dengan upaya kita bersama, dengan semangat gotong royong, saya yakin 17 Agustus 2024 kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara," kata Presiden Jokowi.

Pembangunan IKN membutuhkan biaya yang diperkirakan mencapai Rp466 triliun. Sebanyak 20 persen dari total kebutuhan biaya tersebut akan bersumber dari anggaran pemerintah, sedangkan 80 persen berasal dari kerja sama dengan investor.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengajak pengusaha dalam negeri untuk mendukung program pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur dengan menjajaki peluang usaha serta menjadi bagian dari sejarah dan peradaban baru Indonesia.

"Saya mengajak rekan-rekan pengusaha sekalian untuk membangun jalur pertumbuhan baru bagi Indonesia melalui investasi, menjadi bagian dari masa depan Indonesia Baru. Mari bersama kita mengukir sejarah dan peradaban baru, mewujudkan pertumbuhan ekonomi baru untuk mencapai visi Indonesia Emas, menjadi negara berkekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia di tahun 2045 dengan menyukseskan pembangunan IKN Nusantara," ujar Arsjad dalam keterangannya.

Arsjad mengatakan, Ibu Kota yang baru di Kalimantan Timur adalah simbol Indonesia baru yang siap menjawab tantangan global, sebagai kota yang mengandalkan konektivitas, kota cerdas, yang layak huni, dan berkelanjutan. Dari perspektif ekonomi, menurutnya IKN yang baru, IKN Nusantara, bisa menjadi poros kekuatan baru Indonesia yang dapat mengoptimalkan potensi ekonomi seluruh wilayah Indonesia.

Kehadiran IKN Nusantara di Pulau Kalimantan menurutnya akan menggeser pusat ekonomi Indonesia yang selama ini bergantung di Pulau Jawa. Dengan sendirinya, akan terjadi keseimbangan baru, baik dari sisi populasi penduduk, pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru, maupun pemerataan ekonomi.

"Selama ini lebih dari 60 persen kontribusi ekonomi nasional berasal dari Pulau Jawa, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 57 persen. Hal ini menimbulkan persoalan yang pelik terhadap pertumbuhan ekonomi dan laju urbanisasi, termasuk daya dukung lingkungan seperti ketersediaan air bersih, pembabatan kawasan hutan, dan menipisnya ruang terbuka hijau," kata Arsjad.