Ekspor Batubara ke Eropa Melejit, Siapa yang Untung?

 

Oleh : Achmad Nur Hidayat

Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute  

Kondisi mahalnya energi yang terjadi di Eropa belakangan ini membuat pemerintah di beberapa negara Eropa mencari solusi untuk mengatasi problem mahalnya energi yang terjadi di benua itu saat ini. Dan salah satu pihak yang mendapat windfall dari mahalnya energi ini adalah Indonesia.

Batubara Indonesia menjadi primadona yang dibutuhkan negara Eropa. Bahkan di September lalu menurut data Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI), ekspor batubara Indonesia ke Eropa mencapai hingga 3,5 juta ton sampai 4 juta ton hingga Oktober 2022. Jumlah ini merupakan rekor baru ekspor batubara ke Eropa. Dimana sebelumnya ekspor batubara ke Eropa biasanya kurang dari 1 juta ton per tahun.

Eropa saat ini memang tengah menghadapi krisis energi termasuk batubara karena ada penyetopan impor batubara dari Rusia. Sehingga batubara dari Indonesia menjadi substitusi impor untuk keperluan energi rumah tangga dan industri di Eropa.

Seperti diketahui, Eropa memang sedang membutuhkan bahan baku batubara untuk kebutuhan energi kelistrikan negaranya di tengah krisis energi yang sedang melanda Uni Eropa tersebut. Batubara asal Indonesia menjadi substitusi impor Eropa, ketika negara-negara tersebut terkena sanksi ekonomi berupa penyetopan batubara dari Rusia yang semula menjadi andalan mereka.

Melonjaknya harga komoditas tambang itu telah berdampak nyata bagi penerimaan negara, termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Realisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) hingga kini mencapai Rp 118,34 triliun atau 279,32% dari rencana target penerimaan tahun 2022 sebesar Rp 42,37 triliun.

Hal itu berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), per Senin, 3 Oktober 2022. "Rencana penerimaan negara 2022 Rp 42,37 triliun. Realisasi Rp 118,34 triliun atau 279,32%," tulis laporan MODI dikutip Senin (3/10).

Dari penerimaan negara sektor pertambangan mineral dan batu bara tersebut, mayoritas atau sekitar 70%-80% berasal dari pertambangan batu bara dan selebihnya mineral, seperti nikel, tembaga, emas, timah, dan lainnya.

Adapun penghasilan tertinggi terjadi pada Juli 2022 yakni mencapai Rp 12,55 triliun untuk penjualan hasil tambang, lalu royalti Rp 7,4 triliun, sewa lahan (deadrent) Rp 0,04 triliun, dan pendapatan lain-lain Rp 0,1 triliun.

Melihat besarnya penerimaan negara dari batubara ini maka seharusnya negara yang untung. Semestinya pemerintah dapat memberikan keuntungan tersebut kepada rakyat Indonesia yang saat ini sedang kesulitan.

Pemerintah memiliki kemampuan untuk menambah subsidi energi kepada masyarakat yaitu dengan menurunkan kembali harga BBM bersubsidi, tidak menaikkan tarif dasar listrik, membuka program lapangan kerja padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja yang saat ini banyak warga yang menganggur, dan berbagai program lainnya.

Dengan cara tersebut maka windfall dari batubara yang merupakan kekayaaan alam Indonesia ini bisa dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia. Bila keuntungan ekspor batubara ini tidak dirasakan oleh publik, maka benar nyata bahwa policy makers ekonomi Indonesia tidak kompeten karena selalu salah mengalokasikan penerimaan negara bukan untuk kepentingan rakyat.

BERITA TERKAIT

Kinerja APBN Terjaga

Oleh: Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan Kinerja baik APBN berlanjut hingga Oktober 2022. APBN hadir di masyarakat, melalui belanja negara…

Adu Cepat Kenaikan UMP, Siapa yang Pro Buruh?

  Oleh : Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute   Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 telah diputuskan…

Ekonomi Syariah dan Ketahanan Pangan

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Di tengah kontraksi global ekonomi yang penuh ketidakpastian—perekonomian Indonesia pada Triwulan III-2022 mampu tumbuh…

BERITA LAINNYA DI

Kinerja APBN Terjaga

Oleh: Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan Kinerja baik APBN berlanjut hingga Oktober 2022. APBN hadir di masyarakat, melalui belanja negara…

Adu Cepat Kenaikan UMP, Siapa yang Pro Buruh?

  Oleh : Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute   Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 telah diputuskan…

Ekonomi Syariah dan Ketahanan Pangan

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Di tengah kontraksi global ekonomi yang penuh ketidakpastian—perekonomian Indonesia pada Triwulan III-2022 mampu tumbuh…