Kuota BBM Subsidi Ditambah, Program Pembatasan Jangan Kendur

 

 

NERACA

Jakarta – Pemerintah menambah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan solar subsidi yang berlaku sejak 1 Oktober 2022 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Penambahan kuota pertalite sebanyak 6,86 juta kiloliter (KL) dari kuota awal 23,05 juta KL, sedangkan untuk BBM solar subsidi ditambah 2,73 juta KL dari kuota awal tahun 2022 sebanyak 15,1 juta KL.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan meminta dengan adanya penambahan kuota ini bukan berarti program pembatasan BBM bersubsidi jadi terhenti. “Program dengan aplikasi MyPertamina harus tetap dilanjutkan. Ini penting agar Pertamina memiliki data konsumen mereka dan bisa menghindari potensi penyelewengan,” kata Mamit saat dihubungi, Selasa (4/10).

Mamit juga mendesak agar Perpres 191/2014 untuk direvisi agar pembatasan untuk pengguna Pertalite ini tetap berjalan sehingga ke depan beban APBN tidak terlalu berat dan subsidi tepat sasaran. “Jika tidak maka saya pastikan tahun depan cerita lama terulang kembali dimana tanpa ada pembatasan apapun,” jelasnya.

Meskipun begitu, Mamit mengapreasiasi langkah pemerintah dengan menambah kouta BBM JBT dan JBKP dimana Pertalite ditambah sebanyak 6,85 juta KL dari kouta awal 23,05 juta KL dan solar ditambah sebanyak 2,73 jt KL dari 15,1 jt KL. Dengan demikian semua menajdi tenang. Masyarakat bisa tenang karena dengan penambahan ini maka mereka bisa menggunakan JBT dan JBKP sampai akhir tahun.

Pertamina juga menjadi tenang karena dengan adanya penambahan ini mereka bisa menagih kelebihan ini kepada pemerintah dan tetap bisa menyalurkan Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasa (JBKP) kepada masyarkat sebagai upaya untuk menjaga perekonomian nasional. “Pastinya, dengan penambahan ini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan nasional juga. Roda perekonomian tetap berputar, beban masyarakat juga tidak bertambah terutama bagi masyarakat yang tidak mampu,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas Erika Retnowati mengungkap alasan dengan ditambahnya kuota BBM bersubsidi. “Dengan kondisi perekonomian yang membaik pasca COVID-19, konsumsi BBM baik solar maupun pertalite mengalami lonjakan, sehingga jika tidak ditambah, kuotanya akan habis pada pertengahan Oktober 2022 untuk pertalite, dan pada pertengahan November untuk solar,” ujarnya.

Meskipun telah ada penambahan kuota, lanjutnya, sosialisasi penggunaan BBM subsidi tepat sasaran tetap harus digencarkan. Dia meminta golongan yang mampu menggunakan BBM non subsidi karena BBM subsidi hanya diberikan kepada yang berhak. “Selain itu juga membuat kinerja mesin mobil lebih baik (jika menggunakan BBM non subsidi),” ucapnya.

Penambahan kuota BBM jenis pertalite dan solar subsidi disambut positif oleh PT Pertamina Patra Niaga (PPN) sebagai Badan Usaha yang ditugaskan untuk mendistribusikan BBM subsidi. Hal tersebut memberikan kepastian ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak.

“Hal ini tentu saja menjadi berita yang baik untuk masyarakat, tidak perlu mengkhawatirkan ketersediaan pertalite dan solar, penambahan ini diharapkan akan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat sampai akhir tahun,” ungkap Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting.

Sebagai informasi, sampai 30 September 2022 (unverified), realisasi solar subsidi sudah mencapai 85,81 persen atau sebesar 12,96 juta KL dari kuota 15,10 juta KL. Adapun pertalite sebanyak 95,32 persen atau sebesar 21,97 juta KL dari kuota 23,05 juta KL. bari

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…