NERACA
Jakarta - Asosiasi Para Pemilik Kapal Indonesia mendesak Kementerian Perdagangan segera merevisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 tahun 2021 tentang Ketentuan dan Kebijakan Impor sehubungan dengan munculnya masalah di dalam pelaksanaannya.
Sebab, Permendag No. 25 tahun 2022, khususnya pada HS Code nomor 8901.20.50 dan 8901.20.71, tidak konsisten dalam menggunakan parameter ukuran kapal yakni antara menggunakan Gross Tonnage (GT) dan Dead Weight Tonnage (DWT) sebagai parameter ukuran kapal.
Penggunaan DWT sebagai parameter ukuran tidak lazim dan tidak selaras dengan Permenkeu No. 26 tahun 2022 yang mengunakan Tonase Kotor atau Gross Tonnage (GT) sebagai parameter ukuran kapal. Akibatnya, sejumlah pemilik kapal kebingungan karena sejumlah kapal yang sedang dalam proses pengurusan izin impor menjadi terhambat.
Sekretaris Indonesian National Shipowners’ Associaton Teddy Yusaldi mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari anggota soal impor kapal yang bersendat seperti kapal jenis chemical tanker dengan Tonase Kotor 3.901 GT bernama AS Golden Mercury, Eks Golden Mercury.
Kapal ini seharusnya dapat diimpor dengan menggunakan HS Code dengan nomor 8901.20.50. Akan tetapi, HS Code tersebut juga membatasi impor kapal dengan parameter ukuran DWT maksimum 5.000, padahal kapal dengan Tonase Kotor 3.901 GT tersebut, memiliki DWT lebih dari 6.000.
“Kapal tersebut telah diimpor dan telah berganti bendera menjadi berbendera Indonesia sebelum lahirnya Permendag No. 25 tahun 2022 dan masih mengikuti Permendag No.20 tahun 2021. Saat proses pengurusan PI belum selesai, Permendag No.25 tahun 2022 yang membingungkan itu terbit,” katanya kepada wartawan, Rabu (31/8).
Teddy menilai kasus yang sama dapat saja terjadi terhadap impor kapal jenis chemical tanker dengan HS Code nomor 8901.20.71, baik kapal berusia 20 tahun maupun 25 tahun. Sebab, impor kapal tersebut dibatasi dengan parameter ukuran Tonase Kotor (GT) diatas 5.000, tetapi pada bagian lain, dibatasi dengan parameter ukuran DWT maksimal 17.500. Padahal, kapal chemical tanker dengan 12.000 GT, telah memiliki DWT mencapai 20.896, jauh diatas ketentuan Permendag No.25 tahun 2022.
Untuk memberikan kepastian usaha, pihaknya meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk merevisi Permendag No.25 tahun 2022 dengan menghilangkan penggunaan ukuran DWT sebagai parameter ukuran kapal dan hanya mengunakan ukuran GT sebagai parameter ukuran kapal sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 26 tahun 2022.
Pihaknya juga meminta agar kapal-kapal yang sudah dalam proses impor sebelum adanya Permendag No.25 tahun 2022 dapat diberikan dispensasi atau kemudahan di dalam pengurusannya sehingga dapat mempercepat proses pemenuhan kebutuhan angkutan laut dalam negeri.
Sebagai informasi, parameter ukuran Tonage Kotor (Gross Tonnage/GT) adalah volume seluruh ruangan dibawah geladak dan ruangan tertutup yang ada diatasnya. Sedangkan DWT atau Dead Weight Tonnage adalah volume yang dapat ditampung oleh kapal hingga kapal terbenam sampai batas yang diizinkan. Dengan demikian jumlah Tonase Kotor tidak akan pernah lebih besar dari DWT sehingga dalam pengaturan ukuran kapal, seyogyanya dilakukan secara konsisten dan/atau disesuaikan dengan jenis atau tipe kapalnya. (Mohar)
NERACA Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan akan mengevaluasi insiden longsor di area pertambangan…
NERACAJakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang bahwa sistem ketenagakerjaan di Indonesia perlu diperbaiki sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana…
NERACA Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) berkomitmen untuk memfasilitasi koordinasi lintas kementerian guna…
NERACA Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan akan mengevaluasi insiden longsor di area pertambangan…
NERACAJakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang bahwa sistem ketenagakerjaan di Indonesia perlu diperbaiki sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana…
NERACA Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) berkomitmen untuk memfasilitasi koordinasi lintas kementerian guna…