IMF Minta Indonesia Perbaikan Kebijakan Publik - Hadapi Krisis Global

NERACA

Jakarta--- Pemerintah harus berbenah terkait kondisi perekonomian global. Setidaknya dengan memperbaiki struktur kebijakan publik. Hal ini guna mengejar pertumbuhan perekonomian yang tinggi dan berkesinambaungan.  "Pemerintah harus mempunyai kebijakan publik yang baik untuk me-maintenance  perkembangan pertumbuhan industri di Indonesia," kata Managing Director World Bank (Bank Dunia) Sri Mulyani kala di BKPM, Jakarta, Kamis (12/7)

Lebih jauh mantan Menteri Keuangan ini menambahkan struktur kebijakan itu harus memikiki daya tahan guna menghadapi guncangan ekonomi global. Masalah, kondisi perekponomian global yang akhir-akhir ini berfluktuasi. “Karena itu, suatu negara harus merubah strategi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memperkuat pasar domestic,” terangnya.

Alumnus FEUI ini menjelaskan setiap negara memang memiliki permasalahan, terutama dalam masalah perekonomian. Meski demikian, masalah tersebut masih dapat diselesaikan bergantung dari bagaimana cara masing-masing negara untuk menyelesaikan permasalahan. " Setiap negara pasti punya masalah, dan masalah tersebut akan dapat berubah atau terselesaikan tergantung bagaimana cara daripada negara masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan tersebut," tukasnya

Namun Sri Mulyani mengakui Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Meskipun, pertumbuhan ekonomi tersebut hanya berada di kisaran enam persen. "Itu (enam persen) sudah baik, karena Brasil saja masih berjuang untuk pertumbuhan ekonomi tiga persen," ungkapnya

Saat ini, katanya lagi, yang lebih penting bagaimana pemerintah menjaga agar pertumbuhan ekonomi tersebut juga dibarengi oleh meningkatnya kesejahteraan masyarakat. "Pemerintah harus memberikan persamaan bagi masyarakat miskin dan menciptakan lapangan kerja," ucapnya

Menurut Sri Mulyani, Indonesia dapat belajar dari negara berkembang lainnya, untuk menghadapi problem struktural. "Di sini kita berbicara zero level growth, mereka memperbaiki fiskal poilicy tetapi banyak sekali yang menghadapi GDP rasio juga akses terhadap financial mereka," jelas dia.

Yang jelas, kata Sri Mulyani, dengan kebijakan yang baik, walaupun sumber trerbtaas tetapi pemerintah harus fokus bagaimana memberikan perlidungan rakyat mskin. "Yang perlu dilihat bagaimana melihat negara miskin masih memiliki sistem krisis," imbuhnya

Lebih lanjut dia mengungkapkan, ketika ekonomi terpeorosok maka pengguran yang terjadi akan meningkat. "Seperti di tunisia. Lejatuhan pemerintah di Tunisia karena mereka tidak mampu memciptakan laparan kerja yang cukup bagi angkatan kerja," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Stefan Koeberle mengungkapkan fluktuasi aliran modal portofolio dan pasar saham di Indonesia, menunjukan bahwa perekonomian negeri ini tidak kebal dari ketidakpastian zona euro.  

Menurut Stefan,  walaupun Indonesia masih menikmati pertumbuhan kuat dibandingkan dengan negara-negara ekonomi berkembang lainnya, karena kuatnya konsumsi domestik dan investasi, namun Indonesia tidak dapat menghindar dari dampak penurunan ekonomi global. "Terutama jika harga komoditas dunia dan permintaan seperti China terkena dampaknya," ungkapnya.

Stefan melanjutkan, harga-harga komoditas utama Indonesia, seperti batu bara, karet, minyak sawit, dan tembaga telah menurun sekira 20%. Hal ini menyumbang terhadap melemahnya ekspor dan bergeraknya neraca berjalan ke arah defisit. Di sisi lain nilai tukar rupiah terus melemah, yakni sekira 10% terhadap dolar AS sejak Agustus 2011. **ria/bari

BERITA TERKAIT

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…