Kita semua tentu ingat saat Indonesia diterpa krisis multidimensi 1997, Presiden Soeharto saat itu meminta bantuan IMF melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) pada 30 Oktober 1997. Inti kesepakatan tersebut a.l. restrukturisasi perekonomian, restrukturisasi perbankan, pengetatan likuiditas, serta menaikkan suku bunga dan rencana penutupan sejumlah bank nasional.

Selain itu, pemerintah pun harus memenuhi persyaratan tambahan jika diminta dan harus menyiapkan informasi yang dibutuhkan IMF. Setelah penandatanganan LoI diperoleh komitmen bantuan IMF US$43 miliar yang dikucurkan bertahap sesuai dengan progres pelaksanaan LoI. Kucuran dana tahap I sebesar US$3 miliar dicairkan pada Nov. 1997, namun kucuran tahap berikutnya tidak terlaksana sesuai dengan jadwal karena prasyarat yang tak dipenuhi.

Tidak hanya itu. Direktur Eksekutif  IMF Michael Camdessus dengan gayanya arogan sambil berpangku tangan menyaksikan Presiden Soeharto menandatangani LoI, terkesan sangat menyakitkan bangsa Indonesia saat itu. Karena sebagai pemimpin bangsa sedang dilecehkan oleh seorang CEO lembaga keuangan internasional di depan publik.

Setelah 5 tahun di bawah kendali IMF, ekonomi Indonesia ternyata belum sehat. Bahkan paket bantuan yang diberikan IMF justeru membuat ekonomi Indonesia semakin terpuruk. Sejumlah program yang dipaksakan IMF sangat merugikan negara seperti jual “obral” aset BPPN, privatisasi BUMN,pemberian obligasi rekapitalisasi perbankan, dan penerbitan status release and discharge kepada pelaku pidana BLBI.

Yang lebih parah lagi, masih ada warisan paket IMF  yang sampai sekarang blunder bagi perbankan Indonesia, yaitu pemberlakuan PP No. 29/1999 yang membolehkan investor asing memiliki saham bank lokal hingga maksimal 99%. Peraturan pemerintah itu bagai duri dalam daging di tengah Bank Indonesia (BI) lagi menyiapkan aturan pembatasan kepemilikan bank oleh asing maksimal 40%.

IMF juga diketahui memaksakan penjualan 50% saham BCA seharga Rp5 triliun, padahal BCA masih memiliki obligasi rekap Rp60 triliun. Sebelumnya IMF sepakat saham bank-bank rekap, termasuk BCA, hanya akan dijual jika obligasi rekap telah ditarik. Namun karena agenda terselubung, IMF melanggar kesepakatan. Berbagai program IMF yang lain pada dasarnya telah merugikan Indonesia ratusan hingga ribuan triliun rupiah.

Kerugian ini masih terus ditanggung rakyat melalui utang negara yang saat ini mencapai lebih dari Rp1.900 triliun. Dengan perilaku intimidatif dan sarat kepentingan, tak aneh jika banyak tokoh dan kalangan yang justeru menuntut IMF. Namun ada oknum lokal yang memberi apresiasi karena menjadi “kaki tangan” yang membantu agenda IMF.

Setelah Indonesia terbebas dari utang IMF sejak 2005, Direktur Eksekutif IMF Christine Lagarde yang baru-baru ini bersafari ke berbagai negara di Asia guna menghimpun dana sebagai tambahan modal IMF untuk melawan krisis ekonomi Eropa, akhirnya bertemu dengan Presiden SBY di Jakarta (10/7). Pemerintah sepakat membeli obligasi US$1 miliar, dengan alasan pemberian pinjaman kepada IMF merupakan bentuk solidaritas guna menyelamatkan perekonomian dunia.

Menariknya lagi, jumlah penduduk miskin di Eropa menurut Eurostat (2011) sesuai dengan standar Bank Dunia US$2 per hari, tercatat  sekitar 2% dari 731 juta populasi, yaitu sekitar 15 juta orang. Namun jumlahnya tetap jauh lebih rendah dibandingkan penduduk miskin Indonesia saat ini. Jadi, manfaat bantu IMF hanya untuk meningkatkan pamor Indonesia di mata dunia?