NERACA

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) menjabarkan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penataan ruang laut berbasis ekonomi biru pada webinar “Penataan Ruang Laut Berbasis Blue Economy”.

Menurut Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL), Kementerian Kelautan dan Periakanan (KKP), Pamuji Lestari  mengungkapkan, strategi pembangunan ekonomi biru dititikberatkan pada pertimbangan ekologi dan ekonomi.  Karenanya, kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang laut harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan ekologi.

Terdapat berbagai isu dalam pengelolaan ruang laut di Indonesia, yang ke depan dapat mengancam kelestarian sumber daya laut dan lingkungannya, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang kelautan, ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

“Oleh sebab itu, penting untuk menciptakan terobosan agar laut menjadi sumber ketahanan pangan sekaligus menjaga kondisi laut yang sehat, aman, tangguh, dan produktif untuk kesejahteraan bangsa,” ungkap Pamuji Lestari atau biasa disapa Tari.

Tari juga menambahkan gangguan terhadap keseimbangan ekologis pesisir dan laut dapat menyebabkan kerugian bagi ekosistem, sehingga rencana tata ruang laut menjadi instrumen dasar dalam penerbitan perizinan semua aktivitas pembangunan yang dilaksanakan di ruang laut.  Perencanaan ruang laut yang komprehensif dan terpadu, akan menghindari potensi kerusakan ekosistem oleh adanya aktivitas pembangunan yang memanfaatkan ruang laut.

 “Laut memberikan jasa sebagai sumber pangan dan kehidupan, jalur konektivitas, layanan dukungan untuk melindungi aset ekonomi dari laut dan pelayanan jasa lainnya. Penerapan ekonomi biru menjadi strategi sekaligus alat kendali untuk mewujudkan pembangunan kelautan berkelanjutan,” papar Tari.

Sementara itu, Direktur Perencanaan Ruang Laut, Suharyanto menambahkan, penataan ruang laut berbasis ekonomi biru perlu diimbangi dengan kegiatan/program perluasan dan pengelolaan kawasan konservasi laut, pengembangan sumber daya dan jasa kelautan, pengelolaan wilayah pesisir secara harmonis dan pengelolaan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

“Penataan ruang laut berbasis ekonomi biru merupakan strategi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat,” ucap Tari.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, maka diterbikanlah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut mengamanatkan adanya komitmen untuk memberi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat lokal, masyarakat tradisional, dan masyarakat pesisir, memberi kepastian hukum, kepastian ruang, dan kepastian berusaha dan investasi bagi pengguna ruang laut.

Disisi lain, KKP berkomitmen untuk mengingatkan bahwa target utama, di antaranya adalah mendorong produktivitas perikanan budi daya berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan, dengan sejumlah program prioritas mulai dari membangun kampung-kampung budi daya berbasis kearifan lokal, hingga meningkatkan PNBP dari sumber daya alam perikanan tangkap.

"Budi daya pun bisa mencemari laut. Nah ini harus kita berpikir bagaimana tidak mencemari laut. Maka budi daya dengan teknologi, dengan cara-cara yang lebih bagus," tegas Trenggono.

Hal tersebut, menurut Trenggono, menjadi tantangan yang menarik dan dirinya optimistis bahwa hal itu dapat dilakukan dengan dukungan seluruh jajaran dan semangat ala "dreamteam."

Trenggono optimis bahwa industri perikanan dalam negeri akan tumbuh dan berkembang sehingga ekonomi nasional ikut bangkit. Kemudian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan devisa dari sektor perikanan juga meningkat.   

 Sehingga dalam hal ini diharapkan semua pihak memegang prinsip-prinsip keberlanjutan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan supaya ekosistem tetap lestari. Dia menargetkan, ke depan sektor perikanan tidak lagi bertumpu pada perikanan tangkap melainkan perikanan budidaya.

"Dalam 25 tahun yang akan datang, saya berharap dan harusnya perikanan tangkap itu harus menurun, tapi perikanan budidaya harus meningkat tajam,” harap Trenggono.