NERACA

Depok - Tranparansi target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk perolehan mengisi kas keuangan daerah, dapat dilakukan melalui sistem online dan faktual lainnya. Setiap hari bahkan dalam setiap jam pun dapat diperoleh transparansi realisasi pungutan PAD nya dari warga. Kualitas transparansi ini, satu-satunya Pertama di Republik indonesia (RI) Indonesia yang mampu selamatkan perolehan PAD untuk sehatkan dari krisis kas keuangan daerah. Khususnya pungutan dari  Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada bidang P2 Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok.

‎Demikian rangkuman wawancara NERACA H. Mohammad Reza S.STP, M.Si, Kepala Bidang Pendapatan (P2) BKD Kota Depok di ruang kerjanya sambil memperlihatkan hasil realisasi PAD yang menjadi kewenangannya dalam hal pungutan PBB dan BPHTB dari warga Kota Depok, baru-baru ini.

‎Menurutnya, dari jenis pajak PBB Tahun 202, Bidang P2 Kota Depok yang disetujui DPRD‎ target untuk pemenuhan PAD dalam APBD tahun anggaran 2021 Rp289,000,000,000.‎ Kemudian realisasinya sampai 16 November 2021 Rp 277,750,069,372 (96,11%).

‎Dijelaskan pula, bahwa untuk jenis pajak BPHTB ditargetkan Rp 445,000,000,000. Lalu realisasi ‎sampai 16 November 2021 Rp 416,375,386,603 atau sudah mencapai 93,57%.

‎Berdasarkan target yang hanya dari dua sumber PAD tersebut sampai 16 November 2021, sudah terisi kas keuangan daerah sekitar Rp 690 miliar dari target Rp 734 miliar.

Menurut data NERACA, target untuk sekitar 40 sumber seluruh PAD yang sudah ada Perda dan Peraturan Walikotanya; target PAD nya sekitar Rp 1,2 triliun.

"Doakan kami bersama aparat di tingkat kecamatan dan kelurahan bisa dicapai dalam waktu proses kinerja bulan November dan Desember 2021 ini. Biasanya jelang akhir tahun warga. Banyak yang berupaya patuh membayar kewajiban pajaknya jelang jatuh tempo pada akhir tahun angaran Desember 2021 ini," tutur reza yang Insyaa Allah optimis bisa dicapai targetnya meski masih terpengaruh kondisi pandemi Covid'19.

Berdasarkan hasil rekapitulasi online yang diperoleh NERACA, bahwa  Pemerintah Kota Depok di  Badan Keuangan Daerah (BKD)  Nomor 973 /3211L1 -fP11 tentang data target dan realisasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) per Kecamatan dan Kelurahan Se Kota Depok sampai 31 Oktober 2021

Sehubungan dengan pelaksanaan pemungutan PBB Kota Depok Tahun 2021, dengan ini disampaikan data target dan realisasi PBB per kecamatan dan kelurahan se Kota Depok s/d Oktober 2021 sebagaimana terlampir. Transparasi ini disampaikan kepada lurah, Camat, BKD dan Walikota Depok, untuk dicatat bidang akuntan BKD dan dimasukkan ke kas daerah Walikota‎ Depok. 

Menurut kompilasi data dokumentasi NERACA, maka kontribusi PAD dari bidang P2 BKD Kota Depok merncapai 75 persen lebih. Sedangkan sumber lainnya dari berbagai bidang di BKA dan dinas serta badan lainnya. Juga laba BUMD, RSUD dan pajak/retribusi puskesmas dan pasar dan lainnya, tidak ada transparansi yang online. Bahkan ofline sulit dan tidak bisa didapat data target dan realisasinya. Jika semua sumber PAD bisa transparans seperti Bidan P2 BKD Kota Depok, maka, bukan mustahil PAD Kota Depok bisa berlipat ganda dari target Rp1,2 triliun setiap Tahun Anggaran APBDnya‎. Dasmir