NERACA

Jakarta - Asosiasi pengusaha properti Real Estate Indonesia (REI) menilai tren pertumbuhan sektor properti yang terus meningkat saat ini perlu didukung oleh insentif pemerintah mengingat sektor tersebut memberikan efek berganda yang akan membantu mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Sekjen DPP REI Amran Nukman dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (16/11) mengatakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) telah mendorong permintaan kredit pemilikan rumah (KPR) cukup signifikan sampai kuartal III 2021.

Namun sayangnya, insentif PPN perumahan tersebut akan berakhir tahun ini. REI mengusulkan agar insentif PPN perumahan tersebut dapat diperpanjang hingga 2022.

"Kita sedang berupaya melakukan lobi-lobi. Mudah-mudahan bisa diperpanjang sampai Desember tahun depan, bukan berakhir satu bulan lagi," ujar Amran.

Menurut dia, potensi penambahan penyerapan PPN DPT mencapai Rp2,12 triliun. Selain perpanjangan insentif PPN perumahan, REI juga mengusulkan agar program pengakuan PPN DPT diperhitungkan pada tanggal transaksi pembelian. Lalu, insentif tersebut juga diusulkan agar berlaku bagi rumah inden dan bukan hanya ready stock saja.

Fasilitas PPN DPT diberikan untuk penyerahan rumah tapak baru dan unit hunian rumah susun baru. Insentif diskon pajak berupa fasilitas PPN DTP diberikan 100 persen untuk rumah atau unit dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar dan 50 persen untuk rumah atau unit dengan harga jual di atas Rp2 miliar sampai Rp5 miliar.

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara Tbk terus berupaya untuk berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit di sektor properti. Perseroan pun menargetkan, tahun depan akan ada 200 ribu unit KPR yang akan disalurkan BTN.

Direktur Consumer and Commercial Lending Bank BTN Hirwandi Gafar merinci, kurang lebih 195 ribu unit KPR subsidi akan didanai di 2022. Pendanaan tersebut akan melalui berbagai skema seperti KPR subsidi, FLPP, BP Tapera, dan BP2BT.

“Untuk jumlah yang didanai nanti akan ada lebih dari 200 ribu unit baik subsidi maupun nonsubsidi," ujarnya.

Perseroan memperkirakan akan ada 51 ribu unit KPR subsidi akan didanai pada tahun depan. Penyaluran tersebut juga akan melalui berbagai jalur, seperti kerja sama BP TWD AD, D2C (direct to consumer), kerja sama dengan agen properti dan developer, serta BP Jamsostek.

Untuk mendukung penyaluran kredit di sektor properti, Hirwandi berharap agar penyertaan modal negara (PMN) untuk 2022 yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat segera terealisasi. Penyertaan modal itu tentu akan memperkuat perseroan dalam berkontribusi mendorong perekonomian Indonesia.

Menurutnya, saat ini perseroan bisa menyalurkan 250 sampai 300 ribu KPR dalam setahun. Jumlah tersebut tentunya bisa meningkat dengan penambahan modal dari pemerintah.

"Penambahan modal tersebut tentunya menjadi tambahan kekuatan bagi bank BTN, untuk meningkatkan penyaluran KPR subsidi maupun nonsubsidi, syariah maupun konvensional," kata Hirwandi.

Ia mengatakan sektor properti memiliki efek berganda yang cukup besar bagi industri lainnya. Ia menyebut ada 175 subsektor industri yang bisa digerakkan dari aktivitas di sektor properti. Untuk itu, penambahan modal pada BTN akan berdampak pada sektor properti yang nantinya akan mendorong pemulihan ekonomi.

"Dengan penambahan permodalan, kemampuan Bank BTN dalam penyaluran kredit akan jauh lebih baik lagi dan lebih besar lagi dan tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya. Mohar/Ant