NERACA

Jakarta - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyebutkan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tercatat sebesar 95.874 unit rumah bersubsidi selama periode 1 Januari hingga 27 Mei 2025.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan realisasi tersebut sudah mencapai 43 persen dari alokasi eksisting penyaluran rumah KPR FLPP yang 220 ribu rumah subsidi.

"Kami hitung mulai 1 Januari hingga 27 Mei 2025, dari yang masih proses membangun hingga ready stock, sampai kemudian realisasi KPR FLPP sudah 137.931 (rumah), dengan total realisasi KPR FLPP ada 95.874 (rumah)," katanya di Jakarta, Selasa (27/5).

Sementara itu, sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat pada 20 Oktober 2024 hingga hari ini (27/5/2025), ia menuturkan pemerintah telah membangun 178.898 ribu rumah subsidi.

Ia menyatakan jumlah tersebut termasuk rumah yang sedang dalam proses pembangunan, ready stock, hingga yang sudah direalisasikan penyaluran subsidinya dalam bentuk KPR FLPP.

Terkait penyaluran KPR FLPP secara segmentasi, Heru menyatakan terdapat sejumlah lembaga yang telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dan telah melaksanakan serah terima kunci rumah.

Ia pun memaparkan alokasi dan capaian realisasi penyaluran setiap lembaga dan segmentasi per 27 Mei.

Segmentasi TNI AD memiliki alokasi 5.760 unit dan realisasi 583 unit, sementara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan segmentasi guru memiliki 20 ribu unit dan realisasi 1.679 unit.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan segmentasi tenaga kesehatan (nakes) memiliki alokasi 30 ribu unit dan realisasi 616 unit, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) dengan segmentasi wartawan memiliki alokasi 3 ribu unit dan realisasi 21 unit.

Selanjutnya, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan segmentasi pekerja migran memiliki alokasi 20 ribu unit dan realisasi 5 unit.

Terdapat pula Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan segmentasi pegawai BKKBN memiliki alokasi 2 ribu unit dan realisasi 169 unit.

Kemudian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dengan segmentasi pegawai masing-masing memiliki alokasi 1.000 unit.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan segmentasi buruh sudah mengalami kelebihan permintaan, yakni total 40.223 unit, dengan alokasi hanya 20 ribu unit.

"Ini terus kami upayakan yang segmentasi ya, terus kemudian juga yang non-fixed income (kelompok berpendapat tidak tetap) ini juga terus kami upayakan supaya bisa lebih maksimal lagi penyerapannya," ujar Heru.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memastikan dana serta anggaran untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 350 ribu unit rumah subsidi sudah tersedia.

Adanya tambahan anggaran FLPP diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memiliki rumah bersubsidi berkualitas yang dibangun pengembang dengan harga dan angsuran KPR yang terjangkau dan tetap selama masa tenor.

"Saya sudah dapat dukungan 100 persen dari Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia serta DPR terkait anggaran FLPP untuk 350 ribu rumah bersubsidi untuk masyarakat. Dananya (FLPP) sudah, programnya sudah ada," ujar di Jakarta, Selasa (27/5).

Menurut Menteri PKP, adanya FLPP ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu MBR dalam memiliki rumah bersubsidi yang layak huni, berkualitas serta angsuran KPR yang terjangkau.

FLPP yang merupakan bagian dari Program 3 Juta Rumah, kata Ara, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mulai dari pekerja konstruksi hingga penjualan makanan.

"Dalam pembangunan rumah itu rata-rata ada lima orang pekerja konstruksi, jadi bisa jika 350 ribu rumah subsidi bisa menyerap 1,7 juta orang pekerja. Belum lagi supir, kernet, serta usaha warung makan tentu akan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia," katanya.

Diketahui, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah berhasil merealisasikan penyaluran FLPP kuartal I tahun 2025 yang mencapai 53.874 unit. Jumlah realisasi FLPP tersebut naik 1.173,92 persen dari pencapaian kuartal I tahun 2024 sebesar 4.229 unit rumah.

Menurut Ara, capaian FLPP ini merupakan capaian terbanyak untuk masyarakat dan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki Program 3 Juta Rumah yang mendukung rakyat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Tentu ini kabar baik bagi para pengembang perumahan apakah mereka siap untuk ready stock rumahnya atau tidak," imbuhnya. 

Menteri Ara menyebut total anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk membangun 350 ribu unit rumah bersubsidi pada 2025 mencapai Rp43 triliun.

"Total ada sekitar Rp43 triliun, skema FLPP untuk 350 ribu unit rumah," ujar Ara.

Tahun ini pemerintah telah meningkatkan jumlah KPR FLPP untuk rumah subsidi dari sebelumnya 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit rumah.

Awalnya, FLPP mendapat anggaran Rp18,7 triliun untuk pembangunan 220 ribu unit rumah.

Dengan adanya penambahan kuota menjadi 350 ribu, maka anggaran ditambah sekitar Rp16,4 triliun, sehingga menjadi Rp35,1 triliun.

FLPP dibiayai melalui skema campuran, yaitu 75 persen berasal dari pemerintah dan 25 persen dari bank, dengan dukungan dari Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan penyertaan modal negara (PMN) Rp7,02 triliun, sehingga total menjadi Rp43 triliun.

Ara mengatakan saat ini, pengadaan perumahan dari 220 ribu yang menjadi target awal sudah terealisasi sebesar 43 persen.

"Pemerintah bergerak dengan cepat dalam pengembangan Indonesia. Jadi, kita bicara 220 ribu, belum habis sudah disiapkan tambahan. Yang 220 ribu, sudah 43 persen," katanya.

Sebelumnya, Ara mengungkapkan bank swasta nasional ikut bergabung dan siap menyalurkan pembiayaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

"Ini sejarah besar bagi sektor perumahan Indonesia terutama dalam soal penyaluran pembiayaan rumah subsidi," ujarnya.

Bergabungnya PT Bank Central Asia Tbk (BCA) tersebut merupakan bukti kepercayaan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

"Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, ini pemain swasta besar yang masuk," kata Ara.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) secara resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam rangka memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Melalui sinergi antara program pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera dari BCA, kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mendukung program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Program tiga juta rumah adalah inisiatif strategis pemerintah di masa kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran periode 2024-2029 untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. (Mohar/Ant)