NERACA

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengakui bahwa salah satu tantangan dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan adalah kesiapan infrastruktur pelabuhan perikanan. Sebagian besar pelabuhan perikanan di Indonesia menurutnya belum memenuhi standar sehingga ia akan memacu perbaikannya pada 2022.

"Pelabuhan banyak sekali yang tidak memenuhi standar yang seharusnya. Ini yang akan kita benahi terus di 2022 ke depan. Karena ini hal penting utama, sebab kalau (tempat) pendaratan tidak baik maka proses berikutnya tidak baik," ujar Trenggono.

Sejumlah indikasi pelabuhan perikanan belum memenuhi standar adalah bau yang ditimbulkan dari aktivitas perikanan di sana, pelabuhan perikanan belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga pelabuhan perikanan yang sepi aktivitas.

 Perbaikan infrastruktur pelabuhan perikanan, kata Trenggono, akan mendorong peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar dunia. Sebab Pemerintah bisa menjamin kualitas produk perikanan mulai dari penangkapan, pendaratan, hingga sampai tahap pengolahan.

"Artinya ikan tuh mulai dari produksi, baik mulai dari tangkapan maupun budidaya, kita sudah bisa identifikasi bahwa bahan bakunya itu kualitasnya baik. Lalu kemudian ini menjadi suatu standard operation procedure dalam proses pengolahan perikanan," papar Trenggono.

Sejalan dengan perbaikan infrastruktur pelabuhan perikanan, pihaknya akan menerapkan kebijakan penangkapan terukur yang merupakan bagian dari program terobosan KKP periode 2021-2024 yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari subsektor perikanan tangkap. Dengan kebijakan ini, pendaratan ikan tidak lagi berpusat di Pulau Jawa, melainkan di pelabuhan yang tak jauh dari area penangkapan, sehingga perbaikan infrastruktur menjadi keharusan.

Kebijakan penangkapan terukur sendiri merupakan implementasi dari prinsip ekonomi biru yang selama ini menjadi acuan negara-negara di dunia dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki agar berkelanjutan.

Trenggono menyadari perbaikan pelabuhan perikanan di Indonesia butuh dana besar sehingga tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terlebih di masa-masa pandemi Covid-19. Untuk itu, ia juga aktif mengupayakan program-program bantuan pembangunan dari lembaga internasional yang mendukung implementasi ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan.

Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui unit pelaksana teknis Ditjen Perikanan Tangkap mengelola 22 pelabuhan perikanan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Terdiri dari enam pelabuhan perikanan tipe A (Pelabuhan Perikanan Samudera/PPS), 15 tipe B (Pelabuhan Perikanan Nusantara/PPN), serta satu pelabuhan tipe C (Pelabuhan Perikanan Pantai/PPP).

Lebih lanjut salah satu tujuan dari perbaikan pelabuhan adalah untuk mendorong Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Seperti diketahui bahwa kondisi saat ini peningkatan PNBP dari subsektor perikanan tangkap hampir mencapai Rp 12 triliun.

Salah satunya, ikan yang mendarat di Pelabuhan Karangsong lebih dari 18.445 ton per tahun 2020 atau senilai Rp 365 miliar dengan jumlah armada kapal yang beroperasi mencapai 1.322 unit. Ikan-ikan yang didaratkan di pelabuhan ini juga diminati pasar, salah satunya ikan manyung.

Karena itu, diharapkan pelabuhan perikanan harus memiliki standar infrastruktur yang memadai supaya kualitas produksi perikanan ikut terjamin.

"Untuk teknisnya ada di (Ditjen) Perikanan Tangkap. Dan kita harus rutin koordinasi supaya program bisa segera diimplementasikan," ujar Trenggono.

Menurut Trenggono, bila pendapatan negara dari sub sektor perikanan tangkap bertambah, perbaikan infrastruktur pelabuhan bisa lebih mudah dilakukan. Disamping itu, bantuan sosial untuk nelayan seperti bantuan kapal, asuransi, juga bisa lebih ditingkatkan volume dan nilainya.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, KKP M. Zaini menambahkan, pelabuhan perikanan berperan sangat strategis dalam pelaksanaan PNBP pasca produksi. Untuk itu,  tidak hanya mengoptimalkan dari sisi pembangunan fisiknya, tapi peningkatan kapasitas petugas di pelabuhan perikanan.

“Meningkatnya PNBP perikanan tangkap terhadap pendapatan negara ini akan membuka ruang untuk pembiayaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan nominal yang jauh lebih besar. Khususnya program/kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yang menjadi pelaku utama dalam sektor kelautan dan perikanan,” jelas Zaini.