Aspadin Dukung Pemerintah Tindak Penyebar Hoaks Bahaya AMDK Galon Guna Ulang

NERACA

 

Jakarta - Akhir-akhir ini beredar beberapa artikel di media tentang bahaya yang terkandung di dalam Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) galon guna ulang Polycarbonate (PC) yang dikaitkan dengan kandungan BPA. Sumber berita atau informasi ini berasal dari pihak yang tidak diketahui rekam jejak dan kompetensinya untuk berbicara mengenai aspek keamanan pangan olahan di Indonesia.

 

Sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang terkait keamanan pangan serta standar yang mengatur kualitas produk termasuk produk pangan di Indonesia, pihak yang berwenang membuat pernyataan publik serta mengawasi tentang aspek keamanan pangan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM); Pihak yang berwenang menetapkan standar suatu produk adalah Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan Pihak yang berwenang mewajibkan berlakunya suatu standar untuk produk pangan adalah Kementerian Perindustrian RI.

 

BPOM secara tegas telah membuat pernyataan resmi tentang keamanan produk AMDK galon guna ulang di Indonesia yang sudah dimuat di dalam website resmi BPOM dan beberapa Media juga menegaskan bahwa luruhan (migrasi) BPA kemasan galon guna ulang PC dan luruhan Acetaldehyde kemasan galon sekali pakai Poly Ethylene Terephtalate (PET) masih jauh dibawah ambang batas standar kemasan pangan yang ditetapkan di Indonesia.

 

Kementerian Perindustrian juga secara tegas telah menyatakan bahwa produk AMDK baik yang dikemas dalam galon guna ulang PC maupun galon sekali pakai PET sudah memenuhi SNI wajib AMDK yang berarti aman untuk dikonsumsi. BSN juga secara tegas dalam pernyataan publiknya di berbagai media menyatakan AMDK aman dikonsumsi karena sudah memenuhi SNI yang menjamin aspek kualitas dan keamanan pangan.

 

Kementerian Komunikasi dan Informatika juga sudah menyampaikan secara tegas bahwa informasi tentang bahaya produk AMDK galon guna ulang yang dikaitkan dengan BPA adalah termasuk kategori disinformasi alias hoaks.

 

Oleh karena itu, ASPADIN memohon kepada Pemerintah agar mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang secara terus-menerus “menggoreng” isu bahaya AMDK galon guna ulang yang dikaitkan dengan BPA melalui artikel di beberapa media, dengan mengutip narasumber yang tidak berwenang, tidak jelas kompetensinya dan tidak memiliki latar belakang keahlian mengenai keamanan pangan.

 

“Tindakan tegas dari Pemerintah ini diperlukan agar berita hoaks ini tidak menimbulkan keresahan masyarakat, merusak iklim usaha yang sehat serta demi menjaga martabat dan kewibawaan Pemerintah selaku pihak yang berwenang menjaga dan mengawasi keamanan pangan di Indonesia. Dengan demikian industri AMDK dapat bangkit dari krisis akibat pandemi Covid 19 saat ini, tumbuh dengan sehat, dan tetap berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang kita cintai bersama,” tulis keterangan ASPADIN kepada Neraca, Senin (22/2). Mohar

 

BERITA TERKAIT

Mediasi dengan Anak Usaha Wilmar Group Belum Tercapai, Fara Luwia Tuntut Ganti Rugi Rp939 Miliar

NERACA Jakarta - Proses mediasi dalam sidang lanjutan kasus gugatan Fara Luwia selaku pendiri PT. Lumbung Padi Indonesia (LPI) terhadap…

Firli: Tak Ada Pemecatan 75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK

NERACA Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan sampai saat ini tidak ada pemecatan bagi 75 pegawainya…

Kejagung Awasi Perkara Kasus Dugaan Korupsi Masjid Sriwijaya

NERACA Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengawasi kasus dugaan korupsi Masjid Sriwijaya yang dibangun di era pemerintahan Gubernur Alex Noerdin…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Mediasi dengan Anak Usaha Wilmar Group Belum Tercapai, Fara Luwia Tuntut Ganti Rugi Rp939 Miliar

NERACA Jakarta - Proses mediasi dalam sidang lanjutan kasus gugatan Fara Luwia selaku pendiri PT. Lumbung Padi Indonesia (LPI) terhadap…

Firli: Tak Ada Pemecatan 75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK

NERACA Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan sampai saat ini tidak ada pemecatan bagi 75 pegawainya…

Kejagung Awasi Perkara Kasus Dugaan Korupsi Masjid Sriwijaya

NERACA Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengawasi kasus dugaan korupsi Masjid Sriwijaya yang dibangun di era pemerintahan Gubernur Alex Noerdin…