Pertamina Gandeng Lembaga Penegak Hukum untuk Kawal Bisnis dan Proyek

NERACA

Jakarta - Pertamina terus memperkuat komitmen dalam menjaga kepatuhan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Keseriusan Pertamina terlihat dari upaya-upaya proaktif dengan meningkatkan keterlibatan institusi hukum pada proses bisnis maupun proyek perusahaan.

Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina Agus Suprijanto mengatakan sepanjang tahun 2020, telah dilakukan kerja sama strategis dengan lembaga penegak hukum baik Kepolisian RI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

“Sebagai BUMN Pertamina senantiasa mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab serta fairness dalam pengelolaan perusahaan guna mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang serta meningkatkan kepercayaan dan pelayanan, sebagaimana yang dijalankan perusahaan energi kelas dunia,” ujar Agus.

Dengan PPATK, menurut Agus, kerja sama dilakukan dengan pertukaran data guna investigasi untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. 

“Selain PPATK, Pertamina juga terus menjalin kerja sama dengan BPKP untuk melakukan audit perusahaan,” jelas Agus. 

Sementara itu, kerja sama dengan institusi Polri, Agus mengunkapkan, “dilakukan antara lain untuk pengawasan dan asistensi proses pengadaan proyek strategis seperti pembangunan, pengembangan dan operasi kilang minyak dan Petrokimia.” 

Pertamina, kata Agus, juga bersinergi dengan KPK dan berkat dukungan KPK, Pertamina berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara atas aset senilai Rp9,5 triliun yang berlokasi di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.

“Kini, aset tersebut dioptimalkan dan diberdayakan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyerapan tenaga kerja,” ungkap Agus.

Agus menambahkan, Pertamina juga melakukan kerja sama dengan Kejakgung RI untuk memonitor proyek strategis nasional agar berjalan sesuai koridor hukum.

Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanudin pada penandatanganan MOU beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa Kejaksaan Tinggi di seluruh wilayah Indonesia siap membantu dalam pendampingan hukum. 

“Kejaksaaan berharap penandatanganan ini dapat diimplementasikan dengan baik dan berharap hubungan Pertamina dengan Kejaksaan RI dapat berjalan dengan baik, saling mendukung, terutama dalam penjagaan proyek strategis nasional,” ungkap Burhanudin.

Sebelumnya, Pertamina juga menggandeng aparat hukum untuk mendampingi proses pengadaan proyek pembangunan, pengembangan dan operasional kilang dalam negeri yang ditangani PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dengan menandatangi Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri).

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menjelaskan bahwa perjanjian kerjasama dengan Bareskrim Polri merupakan wujud Pertamina dalam menjaga amanah untuk menciptakan kemandirian dan kedaulatan energi.

“Tentunya tugas besar dan niat mulia ini tidak dapat tercapai tanpa adanya kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder kami, tanpa terkecuali dengan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia,” ujar Nicke.

Nicke menambahkan bahwa kebijakan dan tugas dari Bapak Presiden yang diamanahkan kepada Pertamina ini tentu sangat penting dan strategis bagi Indonesia. Jadi sangatlah tepat jika  Kepolisian memberikan pendampingan, mengawal proses bagaimana kita mengembangkan kilang baru dan mengoperasikan kilang- kilang lama.

CEO PT Kilang Pertamina Internasional Ignatius Tallulembang menjelaskan, dalam penyelesaian proyek dan operasional perusahaan, Pertamina  berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip kejujuran, kehati-hatian dan transparansi. Untuk itu, Pertamina melibatkan Bareskrim Polri guna melaksanakan pengawasan dan asistensi dalam proses pengadaan proyek pembangunan, pengembangan dan operasi kilang minyak dan petrokimia. 

“Tujuan kerja sama ini untuk semakin meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Pertamina dengan Polri yang selama ini telah berjalan dengan baik. Dengan sinergi ini seluruh proses pengerjaan proyek bisa dilakukan tanpa kekhawatiran dan ragu-ragu sehingga semuanya bisa selesai sesuai target,” jelas Ignatius. 

 

 

 

 

BERITA TERKAIT

Koperasi di Lampung Mampu Ekspor Pisang

NERACA Lampung – Kemitraan melalui koperasi telah terbukti mampu meningkatkan produktivitas petani anggotanya. Salah satu contoh koperasi yang berhasil menjalin…

Pemeritah Dorong Koperasi dan Kemitraan Tambak Udang

NERACA Lampung – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) komit dalam mendorong pemberdayaan petani, salah satunya tambak…

Optimisme Kinerja Perdagangan

Pada Januari 2021, kinerja ekspor Indonesia mencapai USD 15,3 miliar atau meningkat 12 persen dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Koperasi di Lampung Mampu Ekspor Pisang

NERACA Lampung – Kemitraan melalui koperasi telah terbukti mampu meningkatkan produktivitas petani anggotanya. Salah satu contoh koperasi yang berhasil menjalin…

Pemeritah Dorong Koperasi dan Kemitraan Tambak Udang

NERACA Lampung – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) komit dalam mendorong pemberdayaan petani, salah satunya tambak…

Optimisme Kinerja Perdagangan

Pada Januari 2021, kinerja ekspor Indonesia mencapai USD 15,3 miliar atau meningkat 12 persen dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya…