NERACA

Jakarta – Perdagangan saham PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) masuk dalam pengawasan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) karena telah mengalami peningkatan harga saham di luar kewajaran atau unusual market activity (UMA). Informasi tersebut disampaikan BEI dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Baik Kepala Divisi Transaksi BEI, Lidia M Panjaitan dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional BE, Irvan Susandy keduanya menegaskan, pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Hanya saja, BEI meminta para investor untuk memperhatikan jawaban perusahaan tercatat atas permintaan konfirmasi BEI sehubungan dengan terjadinya UMA atas perdagangan saham ADHI.

Selain itu, bursa juga menghimbau agar para investor mencermati kinerja perusahaan tercatat dan keterbukaan informasinya, serta mengkaji kembali rencana corporate action perseroan apabila belum mendapatkan persetujuan RUPS, dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul di kemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi.

Sekadar informasi, pada tanggal 4 November 2020, saham PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) masih ditutup di harga Rp580 per saham. Sementara itu, pada penutupan perdagangan sesi I, Jumat (04/12) saham ADHI terpantau ditutup di harga Rp1.290 per saham. Jika dikalkulasi dari harga saham pada Rabu (04/11) hingga perdagangan, Jumat siang kemarin (4/12), maka saham perseroan telah mengalami peningkatan hingga 122,4%.

Belum lama ini, Adhi Karya mengungkapkan bahwa per November 2020 berhasil mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp17,3 triliun (di luar pajak) atau naik sebesar 130,7% dibandingkan perolehan kontrak baru pada bulan sebelumnya sebesar Rp7,5 triliun (di luar pajak),”Sehingga nilai total order book sebesar Rp47,8 triliun di luar pajak," kata Corporate Secretary Adhi Karya, Parwanto Noegroho.

Realisasi perolehan kontrak baru di bulan November 2020 terdiri atas jalan tol Jogja-Solo-NYIA (Rp7,8 triliun), jalan tol Serang-Panimbang (Rp937,8 miliar), pengamanan pantai di Jakarta (Rp221,3 miliar), IPAL Palembang di Sumatera Selatan (Rp208,4 miliar), pos lintas batas di Labang NTT (Rp191,6 miliar), kolam retensi di Bandung, Jawa Barat (Rp128,7 miliar) dan proyek lainnya yang terdiri dari proyek rumah sakit, gedung pemerintahan, properti, dan lain-lain (Rp345,1 miliar).