UU Cipta Kerja Perkuat Posisi KUMKM Dalam Rantai Pasok

NERACA

Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) optimis bahwa UU Cipta Kerja bakal mampu memperkuat posisi koperasi usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM) dalam rantai pasok. 

"Diperlukan aturan yang dapat memberikan aspek perlindungan UMKM dari praktik-praktik kemitraan yang bersifat predatory dan meminimalisasi risiko usaha”, ungkap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, pada acara Conference Call Mandiri Sekuritas dan Investor Pasar Modal UU Cipta Kerja Kluster KUMKM, secara online.

UU Ciptaker juga memberikan penguatan dan proteksi terhadap persaingan dengan usaha besar, meningkatkan kompetensi dan level usaha UMKM, dengan memberikan fasilitasi kepada para UMKM untuk masuk dalam rantai pasok industri.

Selain itu, lanjut Teten, masih ada poin-poin penting lainnya dalam UU Cipta Kerja yang mempermudah pengembangan KUMKM di Indonesia.

"Yang jelas, UU Cipta Kerja menjawab masalah utama bagi Koperasi dan UMKM selama ini, meliputi akses perizinan, akses rantai pasok, akses pengembangan usaha, akses pembiayaan, sampai dengan akses pasar,” papar Teten.

Teten menambahkan, UU Cipta Kerja akan meningkatkan kemampuan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya rasio kewirausahaan (start-up lokal) dengan kemudahan perizinan usaha serta penyelenggaraan inkubasi bisnis.

“Bahkan, UU Cipta Kerja juga mendukung percepatan digitalisasi UMKM dengan memberikan kemudahan melalui pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi di setiap lini bisnis proses UMKM dan inkubasi bisnis, untuk menciptakan UMKM berbasis inovasi dan teknologi,” papar Teten.

Lebih dari itu, menurut Teten, UU itu juga memberikan pembiayaan mudah dan murah bagi usaha mikro dan kecil (UMK).

"Dalam UU Cipta Kerja terdapat kemudahan pembiayaaan bagi UMK, tidak hanya berupa aset. Saat ini, kegiatan usaha juga dapat dijadikan kredit program", imbuh Teten. 

Lebih lanjut, Teten mengungkapkan, kemudahan pembiayaan akan berdampak pada UMK, yang dapat menjadi lebih bankable, lebih membuka akses terhadap KUR, meningkatkan omset, serta skala usaha atau produksi.

Di samping itu, UU Cipta Kerja juga memberikan prioritas pasar produk UMKM. Dengan adanya UU Cipta Kerja, prioritas pasar diberikan kepada produk UMKM, berupa kesempatan berpartisipasi dalam ruang publik, serta prioritas produk UMKM dan Koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan alokasi paling sedikit hingga 40%.

Bahkan hal yang tak kalah penting, UU Cipta Kerja menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi pilihan masyarakat. Karena rendahnya rasio partisipasi penduduk berkoperasi di Indonesia (8,41%), masih di bawah rata-rata dunia yang mencapai 16,31% (PBB 2014). Begitu juga kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional, yang hanya sebesar 0,97% dibandingkan dengan rata-rata dunia 4,30%.

Dengan UU Cipta Kerja, partisipasi berkoperasi dan kontribusi koperasi terhadap perekonomian dapat meningkat, melalui penyederhanaan syarat pembentukan koperasi, kemudahan pengelolaan koperasi, dan penguatan keberadaan koperasi syariah. 

“Sehingga koperasi akan menjadi lebih efektif dalam pelayanan anggota, serta lebih cepat dalam pengambilan keputusan," jelas Teten.

Sehingga Teten berharap Teten, UU Cipta Kerja menjawab masalah utama bagi Koperasi dan UMKM selama ini. Dengan adanya UU tersebut, diharapkan Koperasi dan UMKM dapat tumbuh besar. Secara umum ada enam poin penting terkait UU Cipta Kerja bagi KUMKM. 

Pertama berkenaan dengan kemudahan akses pembiayaan, akses pasar, akses pengembangan usaha, akses perizinan dan akses rantai pasok. 

Kemudahan tersebut tercantum dalam Pasal 89, 94, dan 95 (akses pengembangan usaha), Pasal 90, (akses rantai pasok), Pasal 90, 103 dan 104 (akses pasar), Pasal 91 (akses kemudahan perizinan), Pasal 92 dan 102 (akses pembiayaan). Poin lainnya dalam UU Cipta Kerja tersebut adalah semakin besarnya kemampuan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto juga menambahkan bahwa UU Cipta Kerja ini lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, dengan memberikan berbagai macam kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, terutama untuk mengembangkan usahanya. UU Cipta Kerja memberikan kemudahan perizinan tunggal bagi usaha mikro kecil (UMK) melalui pendaftaran, dan memberikan insentif fiskal dan pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menegah (UMKM).

Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan BUMN/D wajib mengalokasikan penyediaan tempat promosi, tempat usaha atau pengembangan UMK pada infrastruktur publik (Terminal, Bandara, Pelabuhan, Stasiun, Rest Area Jalan Tol dan infrastruktur publik lainnya).

Terkait jaminan produk halal, UU Cipta Kerja menjamin percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal dengan memberikan pembatasan waktu proses penerbitan sertifikat halal, dan memperluas Lembaga Pemeriksa Halal yang dapat dilakukan juga oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri. “Bahkan bagi pelaku UMK, diberikan kemudahan tambahan berupa biaya sertifikasi yang ditanggung oleh pemerintah,” jelas Airlangga.

 

BERITA TERKAIT

Pemerintah Mendorong UKM Pernak-Pernik

NERACA Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) terus melanjutkan kerja sama penyelenggaraan In Store…

Tingkatkan Daya Saing dan Transformasi UMKM

Surabaya – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali menegaskan komitmennya mendukung program peningkatan daya saing dan penggunaan produk…

KTT G20 Mengupas Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi

NERACA Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar secara virtual pada tanggal 21-22 November 2020 mengesahkan Deklarasi Pemimpin…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Pemerintah Mendorong UKM Pernak-Pernik

NERACA Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) terus melanjutkan kerja sama penyelenggaraan In Store…

Tingkatkan Daya Saing dan Transformasi UMKM

Surabaya – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali menegaskan komitmennya mendukung program peningkatan daya saing dan penggunaan produk…

KTT G20 Mengupas Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi

NERACA Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar secara virtual pada tanggal 21-22 November 2020 mengesahkan Deklarasi Pemimpin…