Jakarta-Konsultan internasional PricewaterhouseCoopers (PwC) melaporkan hasil survei Global Consumer Insights 2020 yang bertema Before and After the Covid-19,  bahwa pendapatan rumah tangga Indonesia turun 65% selama pandemi virus corona. Sementara itu, penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini dan penyaluran gaji ke-13 PNS akan menjadi harapan untuk mendongkrak daya beli masyarakat.

NERACA

Menurut Retail and Consumer Leader PwC, Peter Hohtoulas, penurunan pendapatan rumah tangga pada penduduk di Indonesia secara angka lebih besar dibanding rata-rata populasi global. "Kami mencatat adanya penurunan konsumsi 65% di Indonesia, secara global itu 45%. Angka yang sangat besar," ujarnya dalam acara teleconference, Kamis (13/8).

Peter menuturkan, pendapatan rumah tangga anjlok akibat pandemi lantaran banyak konsumer, khususnya di pasar negara berkembang, yang penghasilannya turun, dan belum terbiasa beradaptasi dengan kebiasaan baru seperti work from home (WFH).

Menurut catatannya, aksi pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga waktu kerja yang berkurang berakibat pada pendapatan rumah tangga di Indonesia yang turun 63%, dan global merosot 40%.

Di sisi lain, kondisi tersebut juga membuat tagihan rumah tangga seperti pembayaran listrik dan utang konsumsi naik. Di Indonesia kenaikannya mencapai 63%, sementara secara rata-rata global 41%.  "Pemerintah harus bersinergi dengan perusahaan untuk merencanakan kelanjutan bisnis. Sementara dalam sudut pandang pekerja, mereka harus dapat kepastian bahwa bisnis tetap dapat berjalan meski tidak semua berada di kantor," ujar Peter.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan daya beli masyarakat hilang sebesar Rp362 triliun akibat adanya pandemi Covid-19. Menurutnya kondisi itu memberikan efek kejut luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Menurut dia, penurunan daya beli sudah terlihat sejak wabah atau virus ini masuk di Indonesia atau pada Maret 2020. Kebijakan ini membuat daya beli masyarakat turun sehingga perekonomian di kuartal I-2020 hanya mencapai 2,97%. "Jadi bahwa pandemi ini akibatkan dari 30 Maret - 6 Juni, kurang lebih 10 minggu hitungan kami hilang jam kerja luar biasa, ini juga menghilangkan daya beli Rp362 triliun," ujarnya di DPR, belum lama ini.

Suharso mengatakan hilangnya daya beli ini juga terjadi akibat tidak adanya perputaran ekonomi antara penjual dan pembeli di lapangan. Kondisi tersebut juga berakibat fatal terhadap penghasilan sektor UMKM yang turun secara drastis selama pandemi.

Tak hanya itu pembatasan sosial juga mengakibatkan tingkat produksi pabrik-pabrik industri manufaktur turun drastis. Di mana saat ini, tercatat tingkat utilisasi manufaktur hanya tinggal 30%. Kondisi itu, membuat pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung terutama daya beli masyarakat, agar UMKm dan sektor manufaktur bisa kembali berjalan.

"Kita tentu enggak akan biarkan kontraksi ini sepanjang tahun, makanya banyak hal yang kita lakukan. Pemerintah melalui Sosial Safety Net (SSN) berikan bantuan agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan kontraksi ekonomi di triwulan II bisa dijaga. Ini adalah pekerjaan rumah kita dalam rangka pemulihan ekonomi tahun 2021," jelasnya.

Pilkada dan Gaji ke-13

Menurut mantan Mendag Enggartiasto Lukita, penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini dan penyaluran gaji ke-13 PNS menjadi harapan untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Untuk pilkada serentak, meskipun tidak seramai biasanya tetapi diprediksi tetap akan ada permintaan untuk berbagai jenis atribut kampanye.

"Kebetulan di 2020 ini ada pilkada serentak yang cukup banyak sehingga ini uang beredar ini membantu untuk belanja. Karena mau bicara apapun apakah itu money politik atau apapun tapi nyablon atau kegiatan yang dibatasi masih berjalan," ujar Enggar seperti dikutip merdeka.com, kemarin.

Sementara itu, penyaluran gaji ke-13 kepada PNS, TNI/Polri pada bulan ini juga akan mendongkrak daya beli masyarakat. Paling tidak, para penerima insentif tambahan tersebut akan mengalokasikan uangnya minimal untuk membeli bahan pokok.

"Kalau bicara apa yang dibeli pasti bahan pokok apalagi kita bersyukur gaji ke-13 bulan Agustus disalurkan dan ditambah BLT itu diberikan. Meski ini masih menyisakan beberapa masalah sebenarnya masalah data, ketepatan dan berbagai hal lainnya. Dan itu yang akan terjadi bahan pokok akan menjadi andalan," ujarnya.

Enggar menambahkan, pada masa sekarang ini sangat sulit untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di luar peningkatan konsumsi. Sebab, dua sisi lainnya seperti ekspor dan investasi masih lesu akibat pandemi virus Corona. "Persoalannya adalah investasi yang besar besar itu sulit sekali, hampir tidak mungkin, atau kecil sekali mereka yang mau masuk. Kalau toh mau masuk case by case yang harus dituntun dan digarap. Dengan hubungan khusus dan berbagai hal lainnya," jelasnya.

"Kedua, mendorong ekspor, pasar kecil sekali karena dunia semua mengalami. Tapi apakah sama sekali tidak ada peluang oleh ekspor? Ada. Beberapa komoditi unggulan kita berdasarkan SDA, CPO, andalannya hanya itu ditambah hal-hal khusus, ditambah dengan pola semacam barter," ujarnya.

Enggar menilai, masyarakat berpenghasilan menengah ke atas lebih suka menyimpan dana dari pada belanja selama pandemi Virus Corona. Padahal belanja diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. "Masyarakat menengah ke atas masih pelit belanja, dia hanya belanja seperlunya baik karena takut keluar dari rumah atau hal lain. Bahan pokok dibelanjakan cukup. Menengah ke atas cukup membatasi mereka juga menjaga cadangan keuangannya," ujarnya.

Dia mengatakan, kecenderungan menyimpan dana tersebut terlihat dari peningkatan simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan. Beberapa bank mencatat terjadi pertumbuhan positif pada DPK selama pandemi Virus Corona. "Ini tercermin peningkatan dana pihak ketiga yang tumbuh secara positif di perbankan karena mereka berpikir lebih baik menyimpan dana yang dimiliki ke sana," ujarnya.

Selain itu, peningkatan simpanan juga terlihat dari kenaikan harga emas dalam beberapa waktu terakhir. Pemilik dana cenderung menyimpan emas untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Emas juga dianggap sebagai simpanan yang tahan banting dalam segala kondisi.

"Bagaimana peningkatan harga emas. Emas ini adalah investasi cadangan likuid dan terjamin. Harusnya properti lebih bagus tapi ternyata lebih memegang emas. Kemudian didorong lagi dengan hal-hal spekulatif, begitu emas meningkat harganya berspekulasi makanya penjualan online emas meningkat tajam," kata Enggar.

Untuk itu, dia berharap, pemerintah membuat suatu kajian dan kebijakan bagaimana agar masyarakat mau membelanjakan uangnya. Dengan demikian akan terjadi perputaran uang di masyarakat."Ini PR bagaimana mendorong masyarakat mengeluarkan uang," tutur dia.

Secara terpisah, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mendorong kelompok masyarakat menengah atas untuk mau membelanjakan uang simpanannya. Permintaan itu diberikan untuk mendongkrak ekonomi masyarakat menengah bawah yang terpukul akibat wabah pandemi Covid-19.

Oleh karenanya, Teten memohon bantuan kelas menengah atas agar mau memakai uang simpanannya untuk menggerakkan ekonomi. "Kelompok masyarakat kelas menengah atas sebenarnya masih punya tabungan di bank mereka. Cuman memang kelas menengah ini menahan konsumsi sehingga ini perlu ada stimulus bagi produk-produk tertentu yang memungkinkan kelas menengah bisa belanja," ujarnya. bari/mohar/fba