Menghadapi Idul Adha 2020, Pertamina Siapkan Pasokan LPG dan BBM

NERACA

Jakarta - PT Pertamina melalui Marketing Operation Region (MOR) III memastikan kesiapan pasokan BBM dan LPG menjelang Hari Raya Idul Adha 2020. Sejalan dengan itu, konsumsi BBM dan LPG bulan Juli mencerminkan partumbuhan positif, berangsur kembali ke level konsumsi normal. 

Unit Manager Communication Relations & CSR Marketing Operation Region (MOR) III Dewi Sri Utami menjelaskan, menjelang Idul Adha 2020 pihaknya mengantisipasi kenaikan konsumsi LPG khususnya LPG subsidi 3 kilogram (Kg) sebesar 10% untuk periode 24 Juli - 6 Agustus 2020, atau H-7 dan H+7 Idul Adha. Kenaikan pasokan ini dibandingkan konsumsi normal 2020. 

Konsumsi normal adalah konsumsi rata-rata bulan Januari-Februari, sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan di Indonesia.  

"Penambahan pasokan atau fakultatif ini bersifat situasional, yakni tambahan pasokan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," jelas Dewi. 

Menurut Dewi, untuk seluruh wilayah MOR III yakni Provinsi Jawa Barat, Prov DKI Jakarta dan Prov Banten, konsumsi normal rata-rata harian untuk produk LPG PSO 3kg sebanyak 6.504 metrik ton (MT) per hari, atau diperkirakan naik menjadi 7.153 MT per hari. Sementara itu, pada Idul Adha tahun 2019, rata-rata konsumsi LPG PSO 3kg adalah 6.551 MT per hari. 

Sementara itu, untuk wilayah Bandung Raya, kebutuhan rata-rata LPG PSO diperkirakan mencapai 963 MT per hari, dibandingkan pasokan normal 876 MT per hari, atau berpeluang naik hingga 10% dibanding pasokan normal. Sedangkan, wilayah Priangan Timur yang melingkupi Kota/Kab Tasikmalaya, Kota Banjar, Kab Garut, dan Kab Pangandaran, konsumsi normal LPG 3kg sebesar 382 MT per hari, diestimasi bertumbuh 10% menjadi 420 MT per hari. 

Di Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan), kebutuhan pada momen Idul Adha sebesar 621 MT rata-rata per hari, juga bertumbuh 10% dari pasokan normal 565 MT per hari.

Wilayah Provinsi Banten diperkirakan sebesar 1.155 MT rata-rata per hari dan Sukabumi – Cianjur mencapai 454 MT per hari pada Idul Adha 2020. 

Kebutuhan LPG subsidi di wilayah Bekasi, Purwakarta, Subang, dan Karawang diperkirakan mencapai 1.124 MT rata-rata per hari. Sedangkan, wilayah Depok – Bogor mencapai 901 MT rata-rata per hari. 

“Perkiraan sebesar 10% juga merupakan refleksi dari peningkatan Idul Adha tahun 2019. Namun demikian jika dibutuhkan, Pertamina dapat menambah pasokan kembali untuk memenuhi konsumsi masyarakat,” jelas Dewi.

Dewi menambahkan, untuk LPG non subsidi rumah tangga diantaranya LPG Bright Gas 5,5Kg dan 12 Kg, pasokannya diyakini dapat mencukupi kebutuhan. Masyarakat dapat memperoleh LPG Non PSO ini di agen dan pangkalan, maupun outlet atau minimarket. 

Seperti diketahui, Pertamina mencatat konsumsi BBM dan LPG untuk wilayah Jawa bagian Barat memasuki masa transisi normal baru, yakni mulai mendekati konsumsi rata-rata konsumsi harian normal sebelum diberlakukannya kebijakan di rumah saja pada pertengahan Maret 2020.

Sejak akhir pekan lalu, konsumsi BBM jenis gasoline (Premium, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo) di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, mencapai 23 ribu Kiloliter (KL) per hari. Konsumsi ini masih menunjukkan penurunan sebesar 12% dari kondisi normal.

Konsumsi normal adalah mengacu pada konsumsi periode Januari – Februari 2020 sekitar 26 ribu KL per hari. 

Penurunan konsumsi juga masih terjadi untuk produk gasoil (Solar, Dexlite, Pertamina Dex), sebesar 9.800 KL per hari atau masih turun 18% jika dibandingkan konsumsi normal.

Berdasarkan data harian, penguatan konsumsi gasoil dan gasoline mulai terlihat sejak 3 – 6 Juni 2020. Dimana, konsumsinya dibandingkan kondisi normal turun hanya kisaran 10-15%. Padahal, saat-saat sebelumnya, penurunan konsumsi BBM pernah mencapai lebih dari 40%. 

Disisi lain, Kementerian Koperasi dan UMKM merilis data aduan 1.332 UMKM yang tersebar di 18 provinsi mendapat dampak negatif akibat penyebaran Covid-19. Dari jumlah tersebut, sekitar 69% mengalami penurunan omset penjualan, 9% mengalami kesulitan distribusi barang produksi, 13% mengalami kesulitan dalam akses terhadap modal usaha dan sisanya sekitar 4% mengalami penurunan produksi secara drastis hingga berhenti produksi.

Namun dengan diterbitkannya protokol pemberlakuan kondisi new normal oleh Pemerintah, diharapkan ruang gerak bagi pelaku UMKM mulai terbuka dan aktivitas usaha perlahan mulai kembali normal.

Unit Manager Communication & CSR Marketing Operation Region (MOR) VII PT Pertamina (Persero), Hatim Ilwan, mengatakan bahwa Pertamina siap mendukung upaya pelaku UMKM untuk bangkit kembali. "Pertamina melalui Program Kemitraannya akan memberikan stimulus bagi pelaku UMKM berupa bantuan permodalan dengan biaya administrasi yang hanya 3 persen per tahunnya," ungkap Hatim.

 

BERITA TERKAIT

DOBBER, Inovasi Pertamina EP untuk Optimalkan Produksi

NERACA Indramayu — Pertamina EP melalui terobosan terbaru, yang disebut DOBBER (downhole scrubber), berhasil menurunkan angka loss production opportunity/LPO, dari…

Perusahaan Migas Wajib Serap minyak dari Sumur Rakyat

NERACA Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau perusahaan minyak dan…

Kementerian ESDM Tidak Terlibat Keputusan Diskon Tarif Listrik Juni-Juli 2025

NERACA Jakarta – Terkait pembatalan kebijakan diskon tarif listrik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa tidak terlibat…

BERITA LAINNYA DI Industri

DOBBER, Inovasi Pertamina EP untuk Optimalkan Produksi

NERACA Indramayu — Pertamina EP melalui terobosan terbaru, yang disebut DOBBER (downhole scrubber), berhasil menurunkan angka loss production opportunity/LPO, dari…

Perusahaan Migas Wajib Serap minyak dari Sumur Rakyat

NERACA Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau perusahaan minyak dan…

Kementerian ESDM Tidak Terlibat Keputusan Diskon Tarif Listrik Juni-Juli 2025

NERACA Jakarta – Terkait pembatalan kebijakan diskon tarif listrik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa tidak terlibat…