MA Tolak Konsep yang Ingin Ubah Peradilan Satu Atap

MA Tolak Konsep yang Ingin Ubah Peradilan Satu Atap  

NERACA

Jakarta - Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin mengatakan menolak campur tangan pihak yang ingin mengubah konsep peradilan satu atap yang dinilainya sudah lebih baik.

Indonesia masih menggunakan sistem peradilan satu atap, dengan mempertahankan pengelolaan perkara dan manajemen hakim di bawah naungan Mahkamah Agung.

"Secara tegas saya nyatakan, Mahkamah Agung menolak segala bentuk campur tangan dan upaya-upaya mengubah konsep peradilan satu atap yang telah susah payah dibangun dan terus menunjukkan hasil positif ini," ujar dia dalam pidato pertama melalui siaran video, Rabu (13/5).

Langkah penyelenggaraan wewenang bidang teknis yudisial serta bidang administrasi, organisasi dan finansial peradilan yang menuju kemapanan, menurut dia, jangan sampai surut dengan uji coba konsep baru.

Peradilan satu atap dikatakannya merupakan amanat reformasi bidang kekuasaan kehakiman dan pengukuhan kemandirian peradilan sebagai salah satu syarat negara demokrasi.

Selain itu, Syarifuddin mengatakan tugas besar Mahkamah Agung periode ini adalah untuk tetap menjaga dan memantapkan kemandirian kekuasaan kehakiman, di antaranya dengan mempertahankan sistem peradilan satu atap.

Meski begitu, ia menuturkan Mahkamah Agung selalu terbuka terhadap masukan dan kritik yang ditujukan pada peradilan serta upaya berbagai pihak yang yang ingin bersama-sama membangun peradilan yang agung.

Mahkamah Agung pun membuka pintu untuk kerja sama dengan kementerian dan lembaga negara, penegak hukum, akademisi dan praktisi hukum serta lembaga masyarakat.

Kekurangan Hakim Agung 

Kemudian Syarifuddin yang baru dilantik dua pekan lalu mengeluhkan kekurangan hakim agung, setelah makin berkurang karena memasuki masa purnabakti atau meninggal dunia.

"Kondisi penanganan perkara di Mahkamah Agung juga dipengaruhi oleh jumlah hakim agung yang mengalami penurunan," ujar Syarifuddin.

Rekrutmen hakim agung pengganti disebutnya tidak memenuhi kebutuhan yang diminta, apalagi untuk memenuhi kebutuhan menurut Undang-Undang Mahkamah Agung, yakni sebanyak 60 orang.

Akibatnya, kata dia, beban kerja hakim agung yang ada melebihi kapasitas, sehingga setiap hakim agung diupayakan dibantu tenaga profesional dari kalangan hakim tingkat banding untuk memilih perkara.

"Peran tenaga profesional yang membantu hakim agung ini sesuai dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan untuk memenuhi kebutuhan dukungan teknis, yaitu perlunya dilembagakan jabatan asisten hakim sebagai tenaga ahli yang memberikan masukan-masukan bersifat teknis terhadap fungsi hakim," ujar Syarifuddin.

Meski kekurangan hakim agung, ia menekankan penyelenggaraan peradilan harus cepat dan tepat dengan putusan atau penetapan yang dapat diterima akal sehat dan dipertanggungjawabkan.

Untuk peradilan yang cepat dan tepat, menurutnya, semua tingkat peradilan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, dengan berlandaskan pada adagium justice delayed is justice denied serta justice rushed is justice crushed.

Dalam mengimbangi pekerjaan berat hakim, Mahkamah Agung disebutnya mengupayakan peningkatan kesejahteraan hakim dan aparatur peradilan dengan mendorong penyelesaian perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Selain itu, juga merealisasikan peningkatan remunerasi ASN peradilan yang sedang dalam tahap pembahasan rancangan peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Pakar Hukum: KPK Saat Ini Alami "New Normal"

NERACA Jakarta - Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mengatakan KPK saat ini dalam fase normal…

Kejagung Berharap 12 MI Terkait Jiwasraya Kembalikan Uang Negara

NERACA Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Hari Setiyono berharap pengembalian uang kerugian negara dari PT. Sinarmas…

Komisi III Minta KPK Optimalkan Fungsi Penindakan

NERACA Jakarta - Komisi III DPR RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengoptimalkan fungsi-fungsi penindakan terkait dengan penanganan perkara korupsi…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Pakar Hukum: KPK Saat Ini Alami "New Normal"

NERACA Jakarta - Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mengatakan KPK saat ini dalam fase normal…

Kejagung Berharap 12 MI Terkait Jiwasraya Kembalikan Uang Negara

NERACA Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Hari Setiyono berharap pengembalian uang kerugian negara dari PT. Sinarmas…

Komisi III Minta KPK Optimalkan Fungsi Penindakan

NERACA Jakarta - Komisi III DPR RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengoptimalkan fungsi-fungsi penindakan terkait dengan penanganan perkara korupsi…