NERACA

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR masih meyakini konektivitas yang baik akan mendorong investasi yang membuka lapangan kerja. "Kita masih yakin bahwa hanya dengan ketersediaan konektivitas yang lebih baik maka investasi membuka lapangan kerja menjadi lebih baik," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Kamis (21/11).

Basuki mengatakan bahwa seperti disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur masih tetap menjadi program prioritas di samping pembangunan sumber daya manusia. Menurut dia, acara Market Sounding yang digelar oleh Kementerian PUPR pada Kamis (21/11) merupakan upaya mempromosikan empat proyek ruas jalan tol kepada para investor swasta.

Pemerintah terus mendorong ketersediaan infrastruktur konektivitas dalam rangka mengurangi biaya logistik, memperlancar mobilitas serta meningkatkan daya saing bangsa. Pada periode 5 tahun kedepan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jalan baru sepanjang 3.000 km dan jalan tol sepanjang 2.500 km.

Sementara tantangan terbesar pembangunan jalan tol adalah pembiayaan infrastruktur. Kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 – 2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp2.058 triliun.

Sebagai langkah untuk menutupi gap pendanaan non-APBN sebesar 70 persen atau Rp1.435 triliun, Kementerian PUPR mendorong inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

Keterlibatan badan usaha melalui skema KPBU merupakan bagian dari strategi besar untuk membiayai infrastruktur dan untuk itu dibutuhkan komitmen pendanaan APBN untuk tahapan persiapan, pengadaan tanah maupun pengembalian kepada Badan Usaha bila dilakukan dengan Availability Payment (AP). Dengan cara ini maka kapasitas pembangunan infrastruktur akan meningkat berkali lipat.

Melalui skema KPBU, Pemerintah memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan di antaranya dukungan Viability Gap Funding (VGF) berupa dukungan pendanaan APBN untuk pembangunan sebagian konstruksi jalan tol sehingga meningkatkan kelayakan finansial suatu ruas tol.

Reformasi Struktural

Disisi lain, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Amerika Serikat atau US Chamber of Commerce mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi struktural agar mampu mencapai potensi ekonomi yang baik melalui adanya investasi yang meningkat. Senior Vice President US Chamber of Commerce untuk Asia Charles Freeman mengatakan komunitas bisnis di Amerika ingin mengetahui rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo jilid II dalam melakukan reformasi ekonomi melalui berbagai kebijakan yang memudahkan investor asing.

“Kami berharap dapat bekerja sama dengan mitra kami untuk meningkatkan hubungan perdagangan bilateral kami,” katanya dalam acara The 7th US-Indonesia Investment Summit 2019, di Mandarin Oriental, Jakarta, kemarin. Menurutnya, pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo pemerintah memang telah berfokus untuk melakukan deregulasi namun belum berdampak besar sebab setelah diterbitkannya izin kepada investor ternyata masih ada masalah operasional.

Permasalahan tersebut antara lain adalah kurangnya pekerja terampil, ketidakpastian kontrak dan peraturan, hingga terkait korupsi di pemerintahan. Charles menuturkan bahwa berbagai perusahaan di Amerika Serikat akan selalu siap untuk berinvestasi dan membantu Indonesia dalam mencapai pembangunan. “Perusahaan-perusahaan Amerika ada di sini dan siap berinvestasi untuk membantu Indonesia mencapai tujuan pembangunannya yang ambisius,” ujarnya.