Presiden Minta DIPA 2020 Segera Dibelanjakan

 

 

NERACA

 

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada pimpinan kementerian, lembaga, dan daerah, agar secepatnya membelanjakan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020 sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. "Saya minta belanja secepat-cepatnya, saya harapkan jangan sampai yang kemarin saya sampaikan, November masih ada Rp31 triliun masih dalam proses e-tendering, padahal ini pekerjaan konstruksi," kata Presiden Jokowi saat penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2020 di Istana Negara Jakarta, Kamis (14/11).

Presiden Jokowi meminta penggunaan dana APBN 2020 sudah dimulai sejak Januari. Dalam acara yang juga dihadiri Wapres KH Ma'ruf Amin, Presiden Jokowi menyerahkan DIPA senilai Rp1.767 triliun. Nilai itu terdiri dari DIPA untuk 87 kementerian dan lembaga senilai Rp909,6 triliun dan DIPA transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp856,9 triliun. "Setelah penyerahan ini, saya ingin melihat ada perubahan cara bergerak kita. Mindset kita, pola lama yang harus kita tinggalkan, mulai secepatnya belanja, terutama belanja modal dari DIPA yang tadi sudah diserahkan," kata Presiden.

Seperti disampaikan Menkeu Sri Mulyani, lanjut Presiden Jokowi, ketidakpastian ekonomi global, perlambatan pertumbuhan ekonomi menghantui nyaris semua negara, sehingga diharapkan belanja APBN bisa memicu pertumbuhan ekonomi seawal mungkin. "Oleh sebab itu, segera setelah ini, segera lelang, pelaksanaan pekerjaan Januari sudah dilakukan. Jangan nunggu-nunggu. Ini perintah," ucap Presiden.

Ia juga meminta pimpinan kementerian, lembaga, dan daerah, tidak hanya memperhatikan telah menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan anggaran telah digunakan dengan baik. "Pastikan bukan hanya realisasi belanja yang habis, tapi dapat barangnya, dapat manfaatnya untuk rakyat. Itu yang terpenting karena dulu sudah bangga kalau realisasinya 99 persen atau 100 persen," ucap Presiden Jokowi.

Menurut dia, rakyat harus mendapat manfaat dari belanja itu sehingga harus dipastikan ada barang berkualitas bagus, program bagus, dan rakyat merasakan manfaatnya. "Itu esensinya," kata Presiden. Kepala Negara mengingatkan menghimpun penerimaan pajak dan PNBP, bukanlah hal mudah sehingga harus dilakukan belanja yang lebih baik. Presiden juga mengingatkan program kerja pemerintah merupakan kerja besar yang memerlukan kerja tim. "Ini kerja tim, bukan individu sendiri-sendiri. Ini kerja tim besar negara dalam rangka membawa kita pada sebuah tujuan nasional, agenda besar negara ini. Jangan sampai ada lagi ego sektoral, ego institusi, ego daerah," kata Presiden Jokowi.

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan, DIPA dan DATKDD merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi seluruh pejabat negara. "(Acuan ini) dalam melaksanakan seluruh program pembangunan pemerintah dalam rangka wujudkan visi misi Presiden dan Wapres, yakni Indonesia Maju," ujar Sri Mulyani. Dirinya mengatakan, 2020 merupakan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sehingga APBN 2020 memiliki peran startegis bagi pemerintah dan untuk secara bertahap mencapai sasaran-sasaran pembangunan nasional.

 

Apalagi, lanjutnya, dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Maju 2045 di mana merupakan 10 Tahun Indonesia Merdeka. "Dengan tekad itu, tema kebijakan fiskal 2020 yang sudah dibahas dan disetujui DPR, APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM," ujarnya. Seperti diketahui, penyerahan DIPA akan dilakukan secara simbolis kepada 12 Kementerian Lembaga yang memiliki belanja prioritas. Berikut Kementerian dan lembaganya yaitu Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes, Kemenaker, Kemensos, KemenPUPR, Kemenhub, KemenESDM, KemenLHK, DPR, KemenSesneg, dan Kemendagri.

BERITA TERKAIT

Bisnis Dihambat, Surya Energi Raya Lapor ke Polda Jatim

    NERACA   Jakarta - Kuasa Hukum PT Surya Energi Raya (SER), Diki Andikusumah, membenarkan, pihaknya telah melaporkan pihak-pihak…

Masa Pandemi Covid19, Waktunya Tepat Beli Properti?

  NERACA Jakarta – Masa pandemi covid19 membuat ekonomi melamah. Namun dibalik krisis yang terjadi, ada peluang yang bisa diambil…

Alasan PT Surya Energi Raya Tak Ikut RUPS PT Asri Dharma Sejahtera

    NERACA   Jakarta - Sebagai mitra strategis dalam pengelolaan PI Blok Cepu dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Pemkab Bojonegoro),…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Bisnis Dihambat, Surya Energi Raya Lapor ke Polda Jatim

    NERACA   Jakarta - Kuasa Hukum PT Surya Energi Raya (SER), Diki Andikusumah, membenarkan, pihaknya telah melaporkan pihak-pihak…

Masa Pandemi Covid19, Waktunya Tepat Beli Properti?

  NERACA Jakarta – Masa pandemi covid19 membuat ekonomi melamah. Namun dibalik krisis yang terjadi, ada peluang yang bisa diambil…

Alasan PT Surya Energi Raya Tak Ikut RUPS PT Asri Dharma Sejahtera

    NERACA   Jakarta - Sebagai mitra strategis dalam pengelolaan PI Blok Cepu dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Pemkab Bojonegoro),…