Palembang Alokasikan Rp210 Miliar Dana Kelurahan

NERACA

Palembang - Pemerintah Kota Palembang berencana mengalokasikan dana untuk 107 kelurahan senilai Rp210 miliar atau lima persen dari APBD 2019.

Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palembang Ratu Dewa di Palembang, Jumat (12/4), mengatakan sebelumnya rencana penganggaran dana kelurahan dari APBN Rp352 juta, namun melihat perkembangan yang ada akhirnya pemkot mempersiapkan solusi alokasi lima persen tersebut.

"Berdasarkan hasil perhitungan, setiap kelurahan di Palembang akan dialokasikan Rp1.963.600.712, belum termasuk dana insentif RT dan RW," ujar dia usai memimpin rapat koordinasi.

Ia menjelaskan pengalokasian lima persen dari total APBD untuk kelurahan tersebut realisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Jika Pemkot Palembang tidak bisa memenuhi alokasi tersebut, kata dia, terancam penundaan Dana Alokasi Umum serta pemotongan Detail Engineering Desain (DED). Kementerian Keuangan menargetkan paling lambat pencairan 50 persen dana kelurahan hingga Mei 2019.

Ia meminta pihak terkait segera menyelesaikan penganggaran dengan menyesuaikan anggaran dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD)."Penganggaran ini termasuk petunjuk teknis serta kesiapan regulasi, harus dipersiapkan sumber daya di tingkat kelurahan yang akan mengelolanya," kata Sekda Ratu Dewa.

Kepala Bidang Penganggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang Sumarno mengatakan dana Rp210 miliar itu masih bersifat sementara karena ada beberapa hal yang akan dirapatkan."Estimasi sementara sekitar Rp1 miliar tiap kelurahan, dananya harus digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasaraana masyarakat, termasuk perbaikan jalan," ujar dia.

Agar terealisasi secara optimal serta tidak jadi sasaran korupsi, kata dia, penggunanaan dana tersebut diawasi pemkot didampingi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ant