Jakarta-PT Inalum (Persero) memaparkan sedikitnya sembilan keuntungan divestasi saham PT Freeport ke Pemerintah Indonesia, di antaranya adalah dari sisi finansial, teknologi dan di bawah kendali pemerintah. Keuntungan tersebut merupakan dampak positif saat pemerintah Indonesia membeli 51% saham PT Freeport senilai Rp 54 triliun belum lama ini.

NERACA

Menurut keterangan resmi  PT Inalum, Minggu (24/2), jika Inalum memiliki 51% maka, perusahaan akan diproyeksikan mendulang US$18 miliar (Rp 261 triliun) laba bersih dari PTFI dalam kurun waktu tersebut. PT Freeport sendiri sudah meraup laba sebelumnya pada 2013 dan 2014.

Kedua, ada keuntungan manajemen yakni Indonesia memiliki pengaruh signifikan untuk menentukan dividen, anggaran dasar hingga jajaran direksi dan komisaris. Ketiga, posisi PT Freeport juga di bawah kendali pemerintah karena status Kontrak Karya yang berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus. Keempat, perusahaan itu memiliki cadangan emas terbesar di dunia dengan nilai US$150 miliar atau Rp2.190 triliun.

PT Inalum juga menyatakan divestasi itu menguntungkan masyarakat Papua. Saat ini, masih ada diskusi antara Pemprov Papua dan Pemkab Mimika terkait dengan pembentukan BUMN untuk menampung saham PT Freeport.

Keenam, adalah penyerapan tenaga kerja lokal. Hingga Maret 2018, jumlah karyawan yang langsung direkrut PT Freeport mencapai 7.028 dengan jumlah karyawan lokal mencapai 2.888 orang. Ketujuh, perusahaan juga mengembangkan kapasitas masyarakat di daerah operasional.

Selain itu, PT Inalum juga menyatakan keuntungan lainnya adalah menjadi sumber perekonomian daerah Papua. "Sekitar 90 persen kegiatan ekonomi 300 ribu penduduk Kabupaten Mimika bergantung pada operasional PTFI. Di masa depan, pengembangan ekonomi lokal akan menjadi salah satu prioritas," menurut manajemen Inalum.

Terakhir, ada keuntungan alih teknologi dan pengetahuan. PT Inalum menyatakan tambang bawah tanah Grasberg adalah tambang yang relatif rumit sehingga menjadi tempat belajar terbaik untuk para ahli tambang di Indonesia.

Salah satu kesepakatan yang sempat berlangsung alot antara pemerintah, Inalum dan Freeport McMoRan (FCX), induk PTFI yang berkedudukan di Amerika Serikat, adalah soal hak partisipasi (participating interest) sebesar 40% yang dimiliki Rio Tinto pada PTFI.

Hak partisipasi tersebut dikonversi menjadi saham di PTFI sebagai upaya Indonesia mengendalikan saham mayoritas sebesar 51% di perusahaan tersebut. Hak partisipasi intinya memberikan hak atas hasil produksi dan kewajiban atas biaya operasi PTFI sebesar 40% sampai 2022, dengan batasan produksi tertentu (metal strip).

Mulai 2023, Rio Tinto akan mendapatkan hak dan kewajiban penuh sebesar 40% dari produksi tanpa batasan tertentu hingga 2041. Kerjasama operasi ini, walaupun tidak mempengaruhi komposisi saham PTFI, namun memengaruhi komposisi pembagian hasil produksi PTFI.

Skema kerja sama operasi antara Rio Tinto dan FCX tersebut sudah disetujui oleh pemerintah Indonesia di zaman Soeharto. Menteri ESDM IB Sudjana dan Menteri Keuangan Marie Muhammad secara tertulis menyetujui kesepakatan tersebut pada 1996.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan mengaku CEO Freeport McMoran Richard Adkerson sempat dua kali meminta untuk bertemu dengan Presiden Jokowi dalam proses negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia. Namun, permintaan tersebut ditegaskan Jonan ditolak Jokowi.

"Waktu itu Richard dua kali minta waktu ketemu. Presiden tidak mau kan arahannya udah jelas, ada empat pertama divestasi 51%, membangun smelter, menjadi IUPK, dan penerimaan negara lebih besar, itu saja," tegas Jonan di Jakarta seperti dikutip cnnindonesia.com, pekan lalu.

Jonan pun menjelaskan proses negosiasi divestasi saham Freeportr Indonesia dengan Freeport McMoran hanya dilakukan oleh dirinya, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Hanya tim menteri yang negosiasi dengan Freeport. Jadi selama dua tahun negosiasi itu setahu saya presiden tidak pernah bertemu," ujarnya.  

Sementara itu, Presiden Jokowi mengakui beberapa kali bertemu dengan James R. Moffett saat yang bersangkutan menjabat Chairman of the Board PT Freeport McMoRan Inc. Namun dia membantah pertemuan dilakukan secara diam-diam, sebagaimana pengakuan mantan Menteri ESDM Sudirman Said.

"Enggak sekali dua kali ketemu, gimana si kok diam-diam. Ya, Ketemu bolak-balik, enggak ketemu sekali dua kali," ujar Jokowi usai memberikan pembekalan saksi di Hotel El Royale, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (20/2).

Sudirman sebelumnya menyebut Jokowi menggelar pertemuan diam-diam dengan Moffett pada 6 Oktober 2015 di Istana Kepresidenan. Dia menyebut pertemuan pada 6 Oktober 2015 itu untuk membahas perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia di Papua.

Pulangkan Peralatan

Sementara itu, PT Freeport Indonesia mengaku mulai mengirim sejumlah peralatan tambang ke sejumlah perusahaan Freeport lainnya di luar negeri, khususnya Amerika Selatan dan Amerika Utara. Pengiriman alat tambang tersebut dilakukan seiring berakhirnya masa penambangan Grasberg secara terbuka (open pit) di wilayah Tembagapura, Mimika, Papua.

Juru Bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan, dengan berakhirnya operasi penambangan Grasberg open pit, maka sejumlah peralatan tambang terbuka seperti truk tambang berkapasitas besar (haul truck) sudah tak efektif. Pasalnya, Freeport Indonesia kini tengah berkonsentrasi pada pengembangan operasi tambang bawah tanah (underground mining).

"Saya dengar memang ada pengiriman haul truck itu. Grasberg ini memang sebentar lagi akan selesai masanya. Sekarang memang masih berproduksi tapi sudah tahap final atau hampir selesai," kata Riza, seperti dikutip dari Antara.

Manajer Ekspor Impor Freeport Indonesia Edwin Kailola mengatakan pada Desember 2018 pihaknya mengirim sebanyak 60 unit truk tambang Komatsu tipe 930 ke tambang di Peru, Amerika Selatan. Tahun ini, Freeport berencana mengirim sejumlah truk tambang lainnya ke sejumlah perusahaan pertambangan di wilayah Amerika Utara. "Kami akan sibuk dengan pengiriman beberapa peralatan tambang ke luar negeri," jelas Edwin.

Edwin mengatakan mengingat operasi tambang Grasberg akan segera berakhir dan produksi tambang bawah tanah masih belum maksimal, maka diperkirakan kegiatan ekspor konsentrat PT Freeport pada 2019 akan mengalami penurunan drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Pada 2019 ini prioritas kami yaitu mendukung pengelolaan konsentrat melalui pabrik smelter yang ada di Gresik. Memang masih ada ekspor konsentrat ke luar negeri, namun volumenya tidak signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Kepala KPPBC Amamapare I Made Aryana mengatakan peralatan tambang yang akan diekspor Freeport tersebut merupakan barang bekas impor yang menggunakan "master list". "Barang-barang tersebut saat masuk tanpa pungutan. Sekarang ini mereka kirim ke luar karena sebelumnya digunakan di area tambang Grasberg, namun sekarang tidak terpakai lagi," jelas Made.

Menurut dia, pengiriman barang-barang bekas tambang Grasberg tersebut ke luar negeri tidak dikenakan pungutan biaya jika sesuai "master list". Sebagai informasi, cadangan tembaga, emas, dan perak di lokasi tambang terbuka Grasberg ditemukan pada akhir 1980-an dan mulai berproduksi sejak 1990-an. bari/mohar/fba