Salah satu sulit berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia karena susahnya UMKM kita mendapatkan akses permodalan.  Untuk itu, menjawab  persoalan itu, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero yang sejak awal menggarap bisnis pinjaman (kredit) modal kepada pelaku UMKM mengemas dua produk, yaitu Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) dan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).

Direktur Utama, Arief Mulyadi mengatakan, pemberian kredit modal ini berbeda dengan kredit modal usaha KUR yang juga tengah digencarkan oleh sejumlah bank BUMN. Ia menjelaskan kedua produk tersebut, baik ULaMM maupun Mekaar menyasar pelaku UMKM yang belum terjamah akses perbankan. “Kami terjun ke lapangan langsung untuk mencari nasabah,” terang Arief.

Ia menekankan jika calon nasabah tidak perlu harus memiliki usaha lebih dulu saat mengajukan kredit. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam sektor wirausaha.

Produk UlaMM dan Mekaar tentu memiliki perbedaan. Mekaar hanya ditujukan bagi para ibu rumah tangga produktif yang kondisi ekonomi keluarganya tergolong pra-sejahtera. “Khusus Mekaar, kami berikan bagi ibu-ibu yang rentan miskin. Kenapa pilih ibu-ibu, karena kami yakin kalau wanita bisa berdaya, keluarganya bisa lebih sejahtera,” ujar Arief.

Plafon bantuan kredit modal Mekaar sebesar Rp 2 juta-Rp 5 juta per nasabah. Tentu nominal ini berbeda dengan produk ULaMM yang plafon kredit modalnya mencapai Rp 25 juta sampai Rp 500 juta. Kapasitas usaha yang dimiliki nasabah Mekaar dan ULaMM tentu berbeda juga.

Arief mengatakan, kredit modal tersebut akan diberikan secara bertahap. Tim PNM akan terjun langsung memonitoring perkembangan usaha tiap nasabah lewat kelompok-kelompok kecilnya. Jika dengan nominal pinjaman tertentu, nasabah tersebut mampu membayar cicilannya secara disiplin, selanjutnya nominal pinjaman berpeluang meningkat.  

Akses Modal Lemah

Pada kesempatan sebelumnya, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi UKM, Yuana Setyowati mengatakan jumlah UMKM di Indonesia semakin banyak. Sayangnya, kelemahan yang dimiliki UMKM dalam negeri adalah akses modal. "Sudah diketahui secara luas bahwa saat ini ada kelemahan UMKM terhadap akses modal, ada persoalan SDM, dan teknologi. Karena itu, harus dilakukan langkah untuk mengatasi kendala tersebut," katanya.

Yuana mengungkapkan, ada sekitar 62,9 juta pelaku usaha UMKM. Akan tetapi dengan jumlah yang besar itu ternyata kelasnya jauh di bawah UMKM di negara lain. "Dari jumlah itu, hanya ada sekitar 20 persen yang bankable. Lantaran itulah, akses modal menjadi bagian dari perjuangan dari pemerintah. Arena masih ada 80 persen yang belum bankable," katanya.

Untuk mengatasi persoalan hulu UMKM, lanjut Yuana pemerintah terus mengupayakan peningkatan kualitas, pengembangan disain, dan juga peningkatan kepuasan pelanggan di bidang pasar. "Di kementerian ada penguatan program-program melalui pendampingan, bekerja sama dengan dinas dan juga melalui pusat layanan terpadu," tandasnya.

Seperti diketahui, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 2016, porsi kredit UMKM hanya sebesar Rp 738 triliun atau 18,45 persen dari total kredit perbankan yang sebesar Rp 4.000 triliun. Ternyata dari 56,5 juta UMKM, yang mendapatkan fasilitas kredit hanya 15,6 juta UMKM atau setara 27,6 persen. Artinya sekitar 40 juta UMKM yang tergolong usaha mikro tidak pernah mendapatkan dukungan permodalan dari perbankan atau lembaga keuangan.

Ada tiga kendala besar yang umumnya dihadapi UMKM sehingga sulit mendapatkan dukungan dari perbankan atau lembaga keuangan. Pertama, kelayakan usaha (sistem administrasi dan pembukuan). Kedua, agunan/jaminan (tidak ada agunan setara pinjaman). Ketiga, legalitas usaha. Berdasarkan data BPS, 90 persen UMKM di Indonesia tidak memiliki legalitas.