NERACA

Jakarta - Rencana penambahan modal lewat hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias rights issue yang direncanakan PT Evergreen Invesco Tbk (GREN) terus diperbesar. Perusahaan berencana menerbitkan maksimal 200 miliar saham baru. Sebelumnya, perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi dan impor tersebut berencana  menerbitkan maksimal 150 miliar saham baru dengan estimasi dana (gross) yang akan didapatkan sebesar Rp 30 triliun.

Direktur Utama GREN, Handy Suryanto dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (13/10) mengatakan, perseroan akan membidik dana segar Rp 40 triliun dari rights issue ini.”GREN berencana menggunakan dana hasil rights issue untuk pelunasan utang dan pengembangan kegiatan operasional yang sedang berjalan,"ujarnya.

Mengingat belum ditetapkannya ketentuan-ketentuan atas penambahan modal dengan memberikan HMETD, perseroan tidak dapat memberikan analisis rinci sehubungan dengan dampak spesifik. Namun Evergreen Invesco memperkirakan rencana rights issue memungkinkan perseroan untuk mengkapitalisasi utang menjadi modal.

Untuk menggelar hajatan ini, perseroan akan meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 17 Oktober 2016. Apabila pemegang saham publik tidak melaksanakan HMETD, maka pemegang saham tersebut akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya alias terdilusi dari 40,53% menjadi 1%.

Pemegang saham GREN terdiri dari Natural Crystal Holding Inc sebesar 53,26%, First Venture Limited 6,22%, serta publik 40,52%. Per Juni 2016, GREN hanya memiliki utang Rp 20 miliar dan jumlah itu diklaim perseroan turun drastis dari Rp 177,1 miliar pada akhir tahun lalu. Perseroan sendiri memiliki total aset Rp 489,65 miliar. Pada periode yang sama, modal ditempatkan dan disetor perseroan mencapai Rp 469,41 miliar.

Merespon aksi korporasi GREN menambah porsi rights issue, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku belum mengetahui rencana perseran untuk meraup Rp40 triliun dengan manuver penerbitan saham baru melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue.
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK, M Noor Rachman mengatakan jajarannya belum menerima informasi dan penjelasan resmi dari perusahaan terkait rencana rights issue dengan target dana jumbo tersebut.”Kami belum tahu rencana rights issue sebesar itu. Kami masih menunggu informasi resmi dari perusahaan,” ujarnya.

Noor Rachman menjelaskan, aturan saat ini memang memperbolehkan perusahaan untuk memberikan informasi kepada OJK setelah mendapat persetujuan RUPSLB. Sementara, RUPSLB tidak perlu menunggu izin dari OJK.”Saat ini aturannya sudah berubah, jadi perusahaan bisa melaksanakan RUPS dulu sebelum melaporkan ke OJK,” jelas Noor Rachman.

Terkait kinerja dan kepatuhan, Noor Rachman mengaku jajarannya menilai Evergreen Invesco merupakan salah satu emiten yang sama seperti lainnya dan relatif tidak banyak melanggar aturan. “Selama ini saya melihat Evergreen ya sama seperti emiten lainnya. Kami akan terus memantau emiten tersebut, akan kami review,” tuturnya. (bani)