Oleh: Dr. Tb. Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc., Kemenko Bidang Maritim dan Sumber Daya

Masih hangat dalam ingatan kita saat pidato Presiden Joko Widodo di awal pelantikannya yang memberikan perhatian lebih untuk mengangkat kembali kejayaan kemaritiman Indonesia dengan pernyataan yang membuat banyak orang terhenyak. “... Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudera, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, memunggungi selat dan teluk.  Kini saat kita mengembalikan semua sehingga Jalesveva Jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali membahana...”

Sejak saat itu, hampir semua orang, organisasi, kementerian dan lembaga mengangkat tema kemaritiman dalam forum-forum pertemuan ilmiah. Sangat menarik memang, namun satu hal yang perlu digaris bawahi, untuk mengembalikan kejayaan maritim tersebut tidak akan tercapai kalau tidak dimulai dengan membangun Sumber Daya Manusianya (SDM).

SDM yang handal dan berstandar internasional adalah mutlak untuk mewujudkan cita-cita pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla membangun ekonomi maritim dan bahkan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hanya saja, SDM di bidang kemaritiman justru belum sepenuhnya siap. Perlu dilakukan suatu terobosan besar untuk mentransformasinya, untuk mempercepat mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Bercermin dari Jepang

Belajar dari sejarah. Kaisar Meiji di tahun 1866 sampai 1869 telah melakukan langkah radikal saat me-modern-kan Jepang. Langkah kaisar tersebut kemudian dikenal dengan sebutan “Restorasi Meiji”. Melalui pembaruan tersebut, Jepang menjadi negara pertama di Asia yang bebas dari buta huruf pada akhir Abad ke-19. Untuk memodernisasi Jepang, Kaisar Meiji mengirim pemuda Jepang terbaik untuk belajar di sekolah terbaik di luar negeri. Setelah selesai menimba ilmu, para pemuda ditarik kembali ke Jepang dan menjadi motor perubahan di Jepang. Jika transformasi SDM ini dlakukan di Indonesia maka akan menjadi salah satu warisan Pemerintahan Jokowi yang sangat fundamental  sebagai bagian dari Revolusi Mental.

Tidak mau tertinggal momen, hingga paruh periode kepemimpinannya, Presiden Jokowi masih terus aktif menggalang dukungan dan membuat kesepakan kerjasama di bidang pendidikan dengan negara-negara maju di bidang kemaritiman. Saat lawatannya ke Jerman beberapa waktu lalu, salah satu agendanya adalah mengajak Pemerintah Jerman dan para eksekutif  puncak perusahaan untuk berinvenstasi dalam pengembangan pendidikan vokasi di tanah air. Bahkan dengan Pemerintah Belanda Presiden Joko Widodo telah membuat kesepakatan kerjasama termasuk di bidang pendidikan.

Pendidikan Vokasi

Saat ini sistem pendidikan Indonesia sifatnya masih terlalu umum. Sudah saatnya bergeser ke sistem pendidikan yang merupakan kombinasi dari Umum dan Kejuruan (vocational). Perdana Menteri Lee Kwan Yew di awal modernisasi Singapura, lebih memprioritaskan pendidikan kejuruan dibanding pendidikan umum dan hasilnya dapat kita lihat saat ini. Singapura menjadi negara maju di Asean dan Asia.

Percepatan dan pengembangan pendidikan vokasi merupakan bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan bonus demografi, mendorong generasi muda untuk fokus memiliki keterampilan tertentu sesuai kebutuhan pasar kerja. Mereka tidak bingung lagi setelah lulus sekolah, karena mudah mendapatkan pekerjaan dan mendapat gaji yang layak sesuai standar yang berlaku.

Untuk bidang kemaritiman, memang terlihat sedikit unik. Keterampilan tersebut tidaklah cukup hanya mendapatkan pengakuan secara nasional, namun harus mengikuti regulasi internasional, terutama regulasi yang dikeluarkan oleh IMO (International Maritime Organization), suatu lembaga di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang mengatur keselamatan maritim dan memiliki perwakilannya di tiap-tiap negara termasuk Indonesia.

Di Indonesia, Kementerian Perhubungan ditunjuk oleh Pemerintah untuk menjadi perwakilannya berdasarkan Perpes No. 40 Tahun 2015, Pasal 44 (1) yang menyatakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi Pemerintah pada Organisasi Maritim Internasional dan/atau lembaga internasional di bidang pelayaran lainnya, sesuai peraturan perundangan-undangan.

Sudah banyak pendidikan vokasi di indonesia terutama untuk level menengah (SMK dan SUPM) maupun pendidikan tinggi (baca Politeknik dan Sekolah Tinggi) yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah (Kembuddikdasmen)  dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).  Namun mereka mengalami beberapa kendala yang cukup serius.  Saat menempuh pendidikan, para siswa didik dikenakan biaya cukup mahal untuk mendapatkan buku pelaut, sertifikat pelatihan dasar keamanan di laut (basic safety training) dan mendapatkan sertifikasi berlayar. Setelah lulus, sertifikat berlayar yang mereka dapatkan belum diakui secara internasional sehingga menerima gaji di bawah standar. Kondisi tersebut secara gradual mengakibatkan animo generasi muda terhadap profesi di bidang kemaritiman menurun. Tunas bangsa tersebut menganggap bekerja di bidang kemaritiman kurang bergengsi dan tidak bisa dijadikan tumpuan masa depannya.

Sinergitas Kementerian

Sinergi berbagai kementerian, seharusnya mampu menjawab berbagai kendala di atas. Hambatan-hambatan birokrasi sudah saatnya dibuang jauh-jauh. Pada hakekatnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah untuk kemaslahatan anak-anak bangsa, tidak untuk mempersulitnya. Harusnya kita bersepakat dengan jargon “kebersamaan emaslah yang harus ditingkatkan bukan lagi individu emas”.

Untuk mewujudkan cita-citanya. Presiden telah membentuk Kementerian koordinator Bidang Kemaritiman yang menangani langsung isu kemaritiman, dan tugasnya mengkoordinasikan beberapa kementerian teknis diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perhubungan (Kemhub) yang memiliki kewenangan membuat kebijakan terkait dengan regulasi pendidikan di bidang kemaritiman di lembaga pendidikan yang dimilikinya. Langkah konkrit yang dapat ditempuh jika masih belum cukup adalah mendorong Presiden mengeluarkan “Instruksi Presiden” hingga “Direktif Presiden” untuk para menteri membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) antar kementerian agar proses transformasi pendidikan vokasi segera terlaksana.

Inilah momen terbaik untuk percepatan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jangan terlambat, “strike when iron is hot”.