NERACA

Jakarta-Hebohnya soal panama papers yang mengungkapkan data-data rahasia perusahaan pengelola investasi, Mosack Fonseca yang menyebutkan ada keterlibatan para pengusaha asal Indonesia yang masuk dalam data-data tersebut dan berpotensi bagi pendapatan pajak pemerintah, membuat Direktur Transaksi dan Kepatuhan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Hamdi Hassyarbani angkat bicara.

Dirinya mempertanyakan sejumlah nama perusahaan alias emiten yang masuk dalam daftar Panama Paper. Bahkan BEI meragukan akurasi data Panama Pers tersebut. Kata Hamdi, data yang diungkapkan tersebut jangan ditelan mentah-mentah dan dirinya termasuk orang yang meragukan daftar
perusahaan yang dirilis Panama Papers lantaran ada beberapa pengusaha yang dikenalnya tidak pantas masuk dalam daftar tersebut. "Saya agak meragukan itu daftar ya karena ada beberapa nama secara finansial tidak pantas masuk di situ. Integritas datanya saya masih ragukan," kata Hamdi di Jakarta, Rabu (6/4).

Meskipun tidak menyebutkan siapa pengusaha yang dimaksud dalam Panama Papers, Hamdi menuturkan bahwa ada ketidakvalidan pada daftar tersebut. Hal itu diyakininya karena kondisi keuangan pengusaha yang merupakan temannya itu sangat tidak baik."Saya punya teman dekat sendiri, kondisi hidupnya memprihatinkan sekarang. Tapi waktu dulu namanya dipinjam untuk dibikin paper company, jadi namanya muncul," tutur dia.

Menurutnya, Panama Papers hanya mengambil daftar-daftar perusahaan yang merupakan paper company yang melakukan pencucian uang di British Virgin Island."Kemarin juga saya lihat kok namanya aneh-aneh," tandasnya.

Sementara Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro langsung meminta Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi untuk mempelajari data dalam Panama Papers. Langkah tersebut untuk mengkonfirmasi data yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan dengan data yang telah disebarkan oleh  International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)."Saya sudah minta Pak Ken, tolong data yang di online itu yang disebut Panama Papers untuk dipelajari," ungkapnya.

Bambang menyatakan, dirinya belum bisa memastikan apakah data yang dirilis tersebut merupakan data yang valid atau tidak. Namun demikian, adanya data tersebut bisa menjadi bahan bagi DJP untuk melakukan penelusuran."Kami tidak bisa katakan valid atau tidak, yang pasti kita akan menelusuri aset-asetnya apakah dalam bentuk uang, apakah dalam bentuk aset tetap yang belum pernah dilaporkan dalamSPT. Ini jadi fokusDJP tahun ini," kata dia.

Bambang sebelumnya pernah menyebutkan ada 2.000 perusahaan asing yang melakukan pengemplangan pajak dalam kurun waktu 10 tahun. Namun dirinya membantah bawah pernyataan tersebut berpatokan pada Panama Papers. (bani)