NERACA

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menginginkan paradigma transportasi logistik yang ada saat ini diubah dengan bergeser ke moda yang lebih murah serta terus menekankan sistem interkonektivitas secara tepat. "Yang agak terabaikan dalam sistem transportasi logistik kita adalah kapal laut dan kereta," kata Ketua Komite Tetap Jasa Layanan Logistik dan SDM Nofrisel dalam lokakarya Sistem Logistik Nasional di Jakarta, Senin (29/2). 

Menurut dia, akibat dari kebijakan masa lalu yang berfokus membuka keterisolasian daerah tanpa disadari struktur biaya relatif lebih mahal karena lebih berbasis kepada truk di darat dan kargo udara. Ia juga mengingatkan bahwa karena Indonesia yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau saat ini, maka manajemen logistiknya juga merupakan pekerjaan yang skala ekonominya sangat besar.

Nofrisel yang juga menjabat sebagai Sekretaris Tim Ahli Sistem Logistik Nasional itu menyatakan, fakta biaya logistik sangat mahal sehingga berbagai pihak juga harus memahami bahwa tulang punggung logistik itu adalah sektor transportasi. Untuk itu, ia juga mengemukakan perlunya konsep intermoda dan interkonektivitas yang membuat semuanya berjalan dengan efektif dan efisien, serta adanya aturan yang tepat dan terintegrasi dengan baik serta jumlah dan kualitas SDM yang memadai. "Kita kekurangan SDM logistik hingga 22 persen," katanya.

Saat ini, Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan dan rencana kerja yang terkait dengan pengembangan sistem logistik nasional di bidang masing-masing. Sedangkan menyambut pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai tahun 2016, Kadin juga menilai pelaku usaha masih khawatir sektor logistik nasional belum mampu menghadapinya baik karena ketidaksiapan sistem, tingkat layanan, maupun infrastruktur dasar dan pendukung.

Kadin juga menyiapkan sejumlah rencana aksi guna mengembangkan sektor logistik nasional yang dinilai masih terhambat mahalnya beban biaya transportasi ke berbagai daerah di Tanah Air. "Kadin berharap membentuk lembaga formal pengembangan sumber daya manusia (SDM) logistik," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik Rico Rustombi.

Menurut Rico Rustombi, pembentukan lembaga formal pelatihan SDM seperti di bidang "supply chain management" (manajemen rantai pasokan) merupakan hal yang relatif sangat penting. Selain itu, kata dia, rencana aksi lainnya di bidang logistik antara lain melakukan advokasi berdasarkan hasil kajian dan monitoring atau pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang logistik. "Lakukan survei 'Logistics Performance Index' (LPI) dalam rangka mengukur efisiensi kinerja logistik nasional," katanya.

Kadin bidang logistik diharapkan juga memiliki agenda tetap yang dilakukan secara transparan dan konstruktif. Hal tersebut dinilai dapat dilakukan misalnya dengan menyelenggarakan dialog terbuka minimal dua kali dalam setahun yang melobatkan pelaku usaha, penyedia jasa logistik, dan pemerintah. "Kita tidak boleh membiarkan pemerintah berwacana. Kita melihat pemerintah melakukan upaya konkret, tetapi hal itu belum cukup menjawab (persoalan yang ada)," katanya.

Kadin sebagai mitra pemerintah sangat berkepentingan untuk terus memberikan masukan dan mengawasi kebijakan ekonomi di bidang logistik agar sistem logistik nasional dapat mencapai sasaran yang diharapkan.