NERACA

Jakarta – Pemerintah telah membuka anggaran yang dicadangkan atau blokir anggaran dari 99 kementerian/lembaga (K/L) seiring berakhirnya pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025, dengan nilai realisasi saat ini mencapai Rp129 triliun.

“Kami sudah membuka blokir. Kalau angkanya sebesar Rp129 triliun sampai saat ini,” kata Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025 di Jakarta, Selasa (17/6).

Menurut dia, penyaluran anggaran yang dicadangkan itu diprioritaskan untuk kementerian/lembaga (K/L) yang baru terbentuk pada kabinet kali ini. Anggaran utamanya difokuskan untuk belanja pegawai dan operasional.

Di samping itu, anggaran juga disalurkan untuk pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti pendidikan, pertanian, hingga infrastruktur. “Kami mendukung sesuai dengan arahan Presiden Prabowo,” ujar Luky.

Seperti diketahui, pelaksanaan program efisiensi pemerintah sesuai Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025 telah diselesaikan pada 7 Maret 2025. Inpres mengarahkan agar anggaran K/L diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta izin Presiden untuk memfokuskan kembali, merelokasi, membuka blokir anggaran, dan berbagai langkah lainnya agar belanja K/L bisa lebih tajam sesuai dengan prioritas pemerintah.

Seiring dengan pembukaan blokir anggaran, belanja K/L mulai terakselerasi. Per 31 Mei 2025, penyaluran belanja negara terakselerasi pada Mei 2025, dengan realisasi Rp1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari target Rp3.621,3 triliun.

Meski nilai realisasi masih jauh dari target, mempertimbangkan paruh pertama tahun hampir berlalu, namun nilai itu meningkat sekitar Rp200 triliun dari realisasi April sebesar Rp806, 2 triliun.

Belanja pemerintah pusat (BPP) tersalurkan sebesar Rp694,2 triliun (25,7 persen dari target), yang disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp325,7 triliun dan belanja non-K/L Rp368,5 triliun.