Pemerintah Perlu Perhatikan LSM yang Wakili Kepentingan Asing

NERACA

Jakarta - Terkait dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang selama ini dinilai lantang memperjuangkan ‎masalah lingkungan namun diduga mewakili kepentingan asing, Pengamat Lingkungan dan Kehutanan, Ricky Avenzora men‎ilai hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah.

‎"Ketika pepatah mengatakan "guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari", maka peri laku "culas" dari negara-negara donor tersebut telah bermetamorfosa menjadi "makan tulang kawan" pada LSM-hipokrit. Para LSM-hipokrit bukan hanya telah menjadi antek-bangsa asing yang culas tersebut, melainkan telah menjadi "penjahat kerah putih" yang bersifat "makan tulang kawan" dan menghancurkan bangsa dan negara sendiri," tandas dia saat dihubungi Senin (1/2).

Masalah kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi hampir setiap tahun selalu menyudutkan pihak pengelola lahan, dalam hal ini industri. Padahal, keberadaan industri di lahan tersebut sebagai pengelola justru menjadi penggerak ekonomi di sekitar wilayah hutan dan lahan gambut.

Disisi lain, terkait masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) beberapa waktu lalu, barangkali perlu pula bagi kita untuk mencermati dan memaknai informasi terkait dana-dana lingkungan (beserta program-programnya) yang terdapat di bawah lembaga Climate and Land Use Alliance (CLUA) yang berpusat di San Francisco, California, AS.

Penelusuran website institusi tersebut pada 7 dan 20 Januari 2016 menunjukkan bahwa untuk Indonesia Initiative Grand And Contract List, sejak tahun 2010 sampai sekarang, dalam website tersebut (http://www.climateandlandusealliance.org) terlihat jelas lebih dari 44 juta dolar AS hibah dana lingkungan telah dikucurkan kepada berbagai LSM lingkungan dan institusi lain di Indonesia.

Beberapa "civil society" di Indonesia yang menjadi penerima dana lingkungan dari institusi tersebut, di antaranya adalah HuMa (575 ribu dolar AS), Jerat (114 ribu dolar AS), FPP (3.573,477 dolar AS), AMAN (699,826 dolar AS), JKPP (800 ribu dolar AS), KKI WARSI (595,289 dolar AS), Kemitraan (1.230,400 dolar AS), Mongabay Org Corp (735 ribu dolar AS), RAN (2.096,000 dolar AS), Samdhana Inc. (3.922,429 dolar AS), WetlandS Int. (249,962 dolar AS), WWF (200,445 dolar AS), dan WALHI (536,662 dolar AS).

Selain itu, lembaga lain di Indonesia yang juga terlihat sebagai penerima dana tersebut adalah SEKALA (1.316,939 dolar AS), CIFOR (415,000 dolar AS), FFI (449,218 dolar AS), dan ICRAF (497,196 dolar AS) serta Stichting Oxfam Novib (700 ribu dolar AS).

Terbaca pula ada universitas yang menerima dana lingkungan dari institusi tersebut, yaitu Universitas Indonesia (22,756 dolar AS) dan University of Maryland (82,943 dolar AS).

Adapun sektor swasta yang terlihat sebagai penerima dana lingkungan dari CLUA, di antaranya adalah InterMatrix Communication (1.311,125 dolar AS), Mckinsey&Co Singapore (1.500,000 dolar AS), dan Maclennan Adams Ltd (78,200 dolar AS) serta PT. Petala Unggul Gesang (309,786 dolar AS).

Pengecekan website pada tanggal 24 Januari 2016 menunjukkan bahwa data penting tentang keterlibatan PT Peta Unggul Gesang tersebut telah "dihilangkan" dari halaman website CLUA, namun jejaknya masih terekam dalam "google-search".

Jika ditelaah, setidaknya ada tiga tujuan terpenting yang diduga kuat menjadi dasar dalam pemberian dana-dana tersebut, yaitu memperlambat dan menghentikan pembangunan perkebunan sawit serta hutan tanaman industri di lahan gambut, merekonversi lahan perkebunan dan hutan tanaman industri di ekosistem gambut untuk menjadi hutan alam kembali, serta mempercepat terjadi "land reform" di Indonesia.

Untuk mencapai tiga tujuan itu, berbagai program menggambarkan bahwa mereka berusaha untuk mengumpulkan data-data kerusakan hutan serta konflik perambahan dan penyerobotan kawasan hutan dan areal kerja perusahaan oleh oknum masyarakat, yang diduga kuat kemudian data ini mereka pelintir dan "blow up" menjadi isu "land reform" dan/atau "land tenure", "menggelitik" terjadi konflik sosial antara masyarakat lokal dengan perusahaan melalui pencuatan isu "community right".

Jika dikaitkan dengan berbagai "kejanggalan" aspek lingkungan dalam proyek infrastruktur Kabinet Kerja yang sedang dipermasalahkan banyak pihak dalam beberapa hari terakhir, kita semua juga menjadi bisa paham mengapa selama ini LSM lingkungan begitu mesra hubungannya dengan pemerintah, mengapa ada pejabat pemerintah yang meniru sikap LSM, sehingga mengapa LSM lingkungan diam seribu bahasa atas kejanggalan aspek lingkungan proyek-proyek infrastruktur tersebut.

Di sisi lain, atas dinamika tersebut di atas tentunya kita semua juga tidak bisa menyalahkan jika ada anak negeri yang berpraduga bahwa berbagai kasus Karhutla selama ini, bisa saja adalah merupakan hasil kejahatan berjamaah para LSM hipokrit yang menjadi antek bangsa asing untuk menghancurkan tonggak-tonggak ekonomi bangsa, menjarah serta menjajah bangsa kita melalui isu lingkungan.

Tentunya sulit pula dihindari jika ada anak negeri yang berpikiran bahwa miliaran rupiah dana lingkungan yang mereka terima sejak 2010 tentunya sangat cukup untuk menciptakan "mafia api", "mafia lahan", serta mafia-mafia lainnya yang menjadi sumber bencana serta Karhutla selama ini, dengan puncak kerusuhan yang sudah mereka rencanakan sesuai dengan prediksi kedatangan bencana El Nino pada 2015. Mohar