NERACA

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pertahanan merupakan jaminan atas kemerdekaan dan kesejahteraan suatu bangsa sehingga negara harus berinvestasi memperkuat pertahanannya untuk menjaga kedaulatan.

“Sejarah kita sendiri telah mengajarkan kepada kita bahwa ratusan tahun, negara kita diduduki bangsa-bangsa lain, diduduki, dan rakyat kita, masyarakat kita, budaya kita, politik kita dihancurkan, dan kita menjadi milik bangsa lain, kekayaan kita diambil,” kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam acara pembukaan Indo Defence Expo & Forum di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/6).

Oleh karena itu, investasi pada sektor pertahanan pun menjadi keniscayaan.

“Sejarah manusia mengajarkan bahwa suatu bangsa yang tidak mau investasi terhadap pertahanannya sendiri, biasanya kedaulatannya dirampas, biasanya kemerdekaannya dirampas, biasanya bangsa itu menjadi bangsa budak. Ini adalah ajaran sejarah,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo, dalam kesempatan yang sama, pun menegaskan Indonesia bertekad membangun sektor pertahanannya.

“Postur anggaran pertahanan kami ditujukan untuk membentuk pertahanan wilayah yang kuat. Kami tahu kami tidak sekuat negara-negara adidaya dunia, dan oleh karena itu, Pemerintah Indonesia, dan kebijakan pemerintah saya adalah non-blok, netral,” kata Presiden Prabowo.

Presiden memberikan sambutan saat upacara pembukaan Indo Defence sekaligus secara resmi membuka pameran pertahanan tahunan di Indonesia tersebut.

Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan tentang penjajahan yang tidak boleh terulang di Indonesia dan menyatakan lebih baik mati daripada terjajah kembali oleh bangsa lain.

Di hadapan tamu negara asing saat membuka pameran Indo Defence, Presiden Prabowo menegaskan bahwa perang adalah pilihan terakhir yang bisa ditempuh.

"Bagi kita, perang itu adalah yang terakhir. Kita perang hanya kalau terpaksa. Tapi kalau terpaksa, kita punya ajaran daripada nenek moyang kita. Lebih baik kita mati daripada dijajah kembali," kata Prabowo.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo kembali mengenalkan kebijakan diplomasi luar negeri, bahkan sejak masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan era Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, yakni kebijakan tetangga yang baik (good neighbor policy).

Diplomasi tersebut menekankan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik oleh semua negara di dunia.

Namun demikian, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin terseret oleh aliansi negara atau grup militer mana pun.

Presiden mengatakan bahwa Indonesia menginginkan hubungan terbaik dengan semua negara yang menjadi kekuatan dunia.

"Kita tidak akan melanggar kepentingan nasional kekuatan lain. Namun, kami dengan hormat meminta agar semua teman dan tetangga kita juga menghormati kedaulatan kita, integritas teritorial kita," kata Presiden.

Adapun Presiden Prabowo resmi membuka pameran alat utama sistem senjata (alutsista) dan alat pertahanan keamanan Indo Defence, Indo Marine, dan Indo Aerospace.

Dalam sambutannya saat upacara pembukaan, Presiden Prabowo menjelaskan pameran dan forum Indo Defence menjadi wadah bagi seluruh kalangan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan sains di bidang pertahanan.

Indo Defence digelar pada 11–14 Juni 2025 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, diikuti oleh 1.180 perusahaan dari 55 negara. Beberapa negara membangun paviliun tersendiri untuk menampilkan keunggulan industri pertahanannya, misalnya saja Turki, Amerika Serikat, dan Prancis.

Upacara pembukaan Indo Defence hari ini dihadiri oleh pejabat militer dan pertahanan dari negara-negara sahabat, di antaranya dari Vietnam, Kamboja, Papua Nugini, Italia, Timor Leste, Turki, Sri Lanka, dan Iran.

Kemudian, ada pula Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya TNI Tedi Rizalihadi.

Sementara itu, menteri-menteri Kabinet Merah Putih yang menghadiri upacara pembukaan Indo Defence, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Di lokasi acara pembukaan, ada juga Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ant